Theologia Publica

LIDAH TAK BERTULANG

2012-01-28T11:54:00.001+07:00

LIDAH TAK BERTULANG

Oleh: Pandu Jakasurya

Memang lidah tak bertulang. Barangkali itulah pepatah yang tepat untuk menggambarkan pernyataan Ketua Komisi III DPR, Benny K. Harman, menyusul terjadinya “kerusuhan” dan pembakaran kantor bupati di Bima. (Baca TRIBUNNEWS.COM, “Kapolri Diminta Tegas terhadap Anarkisme”, Jumat, 27 Januari 2012, http://id.berita.yahoo.com/kapolri-diminta-tegas-terhadap-anarkisme-050152635.html)

Setidaknya ada tiga hal yang dikemukakan politisi Partai Demokrat ini, Jumat, 27 Januari 2012, di gedung DPR, Jakarta.

Pertama, ia meminta Kapolri untuk tidak segan-segan dalam mengambil tindakan tegas terhadap semua tindakan anarkis yang terjadi di Indonesia. Ini dikatakannya menyusul terjadinya kerusuhan dan pembakaran kantor Bupati di Bima, NTB. Katanya, “Kami meminta Polri mengambil langkah tegas atas tindakan anarkis masyarakat. Kapolri jangan segan-segan mengambil langkah tegas dalam tindakan anarkis karena Polisi adalah penegak hukum.”

Kedua, ia memperingatkan kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak berperilaku anarkis dalam menyampaikan aspirasi mereka. Dia bilang, "Kalau masyarakat protes silakan ke pengadilan jangan melakukan tindakan anarkis.”.

Ketiga, ia meminta masyarakat agar tidak melulu menyalahkan kepolisian. "Saya meminta masyarakat tidak mengkambing hitamkan pihak kepolisian atas kegagalan pemerintah setempat dalam pengelolaan sumber alam,"pungkasnya.

Di mana letak kebenaran pepatah “Memang lidah tak bertulang” dalam pernyataan anggota dewan “yang terhormat” ini?

Dengan pernyataan yang pertama, ia menempatkan Kapolri (dan jajarannya) dalam posisi buah simalakama. Dimakan ayah mati, tidak dimakan ibu yang mati. Tindakan tegas macam apa yang bisa dilakukan aparat kepolisian kecuali represi terhadap para demonstran? Bila Benny K. Harman benar, maka pembantaian Sape, Bima, di akhir tahun yang lalu, adalah tindakan yang patut dipuji. Tapi bukankah tempo hari para anggota DPR “yang terhormat” justru ramai-ramai turut paduan suara yang menyanyikan tudingan kepada Kapolri (dan jajarannya). Bertindak tegas (a.k.a represif) salah, tidak bertindak tegas juga salah. Moga saja bila nanti aparat bertindak tegas, Benny K . Harman menjadi orang pertama yang membela Kapolri dan kepolisian.

Dengan pernyataan yang kedua, Benny K. Harman menelanjangi dirinya sebagai oknum “wakil rakyat” yang tidak bersentuhan dengan realitas. Berkali-kali kita menyaksikan bahwa cara-cara yang “tidak anarkis” dalam menyampaikan aspirasi tidak ada hasilnya sama sekali. Para petani yang menggelar demonstrasi damai di depan gedung DPR dengan menjahit mulut, misalnya. Apakah DPR dan pemerintah memperhatikan aspirasi mereka? Kawan Sondang Hutagalung menjadi martir dengan membakar dirinya sendiri demi menyuarakan keadilan. Apakah DPR dan pemerintah menghiraukannya? Kebangkrutan burjuis nasional Indonesia sudah sedemikian parahnya. Bila di zaman Orba Soeharto, setiap pemikiran kritis diberangus dengan kekerasan, maka di era pasca tergulingnya Soeharto, setiap aspirasi “damai” ibarat masuk kuping kanan keluar kuping kiri bagi para pemangku kekuasaan. Silakan ngomong apa saja, emang gue pikirin!

Silakan ke pengadilan? Bukan bermaksud pukul rata. Baik logika maupun kenyataan yang kita saksikan berkali-kali menyampaikan pesan yang sangat jelas: bila rakyat kecil berperkara di pengadilan, apalagi berhadapan dengan kaum kaya dan kuat kuasa, kekalahanlah yang menjadi bagian mereka. Benar tidak selalu sama dengan adil. Hukum positif tidak selalu memadai untuk memenuhi tuntutan keadilan rakyat. Lebih-lebih hukum dalam masyarakat klas. Tak terkecuali negara klas burjuis yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Ada banjir uang di sana, yang memungkinkan si kaya dan kuat kuasa menyewa pokrol-pokrol bambu yang ahli bersilat lidah dan mencari celah dalam hukum positif, pula saksi-saksi ahli yang siap memberikan kesaksian palsu dengan mendustai rakyat dan Tuhan (bila Dia memang ada) dengan “bukti-bukti ilmiah” seturut pesanan si kaya dan kuat kuasa. Kecuali kita mengidap amnesia, tentulah kasus Lapindo masih segar dalam ingatan kita.

Seharusnya “wakil rakyat yang terhormat” itu menyadari bahwa apa yang dilakukan sepuluh ribuan warga Bima, yakni menduduki kantor bupati dan membakarnya, merupakan indikasi yang teramat jelas bahwa cara “yang tidak anarkis” atau “jalan damai” sudah terbukti tidak ada gunanya lagi bagi mereka. Sebelum rakyat bergerak menuntut haknya dengan “cara kekerasan”, adakah pemerintah dan parlemen menanggapi dengan respek cara santun dan damai yang mereka gunakan saat mereka mengajukan aspirasi mereka?

Pernyataan ketiga, yang meminta masyarakat untuk tidak melulu menyalahkan kepolisian atas kegagalan pemerintah setempat dalam pengelolaan sumber alam, juga menunjukkan bahwa manusia yang satu ini (sebenarnya banyak) tidak berpijak pada realitas, atau sedang membohongi rakyat. Benarkah rakyat, khususnya rakyat Bima, melulu menyalahkan kepolisian? Nonsense! Rakyat Bima jelas menggugat bupatinya. Dalam demonstrasi yang digelar pada bulan Desember, bahkan rakyat berupaya berdialog dengan aparat. Rakyat Bima baru menyalahkan kepolisian (andaikata ini istilah yang tepat), setelah aparat bertindak represif dan membunuh beberapa orang demonstran.

Memang lidah tak bertulang. Itulah lidah Benny K. Harman, dan sangat tidak mustahil, lidah kebanyakan pejabat di Republik Indonesia. Kenyataan ini menyiratkan setidaknya dua hal. Pertama, klas penguasa Indonesia, baik burjuis nasional maupun wakil-wakilnya di DPR dan pemerintahan, adalah para komprador, kapitalis birokrat, dan kapitalis kroni. Wataknya setali tiga uang: pandir dan culas.

Kedua, rakyat Indonesia, khususnya rakyat pekerja (buruh, tani, dan kaum miskin kota) tidak bisa berharap kepada para kaum komprador, kapbir, dan kapkron itu. Alih-alih memenuhi harapan-harapan rakyat pekerja, mereka justru merintanginya entah demi kepentingan pribadi, kepentingan klasnya sendiri, maupun kepentingan burjuis imperialis yang selalu mereka bela dengan berbagai cara. Mereka justru musuh-musuh rakyat dalam arti yang sebenar-benarnya. Bila rakyat menginginkan keadilan, kemerdekaan, dan kesejahteraan, rakyat harus merebutnya dengan tangan mereka sendiri. Itu berarti, rakyat pekerja harus bersatu guna menyingkirkan mereka dari kursi-kursi kekuasaan dan menyeret mereka ke hadapan pengadilan sejarah, mengakhiri kapitalisme, yakni sistem yang selama ini menggendutkan perut mereka dengan menghisap darah rakyat pekerja, dan mendirikan negara rakyat pekerja guna membangun masyarakat sosialis sepenuhnya.

Buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota

Bersatu padu rebut demokrasi

Gegap gempita dalam satu suara

Demi tugas suci nan mulia

Hari-hari esok adalah milik kita

Terbebaskannya massa rakyat pekerja

Terciptanya tatanan masyarakat

Sosialis sepenuhnya

Marilah Kawan, mari kita pekikkan

Di tangan kita tergenggam arah bangsa

Marilah Kawan, mari kita nyanyikan

Sebuah lagu tentang pembebasan!

Pesanggrahan, 28 Januari 2012

Serial “Sosialisme dari Bawah” (8, Selesai)

2011-10-25T11:59:00.001+07:00

DELAPAN: SOSIALISME DARI BAWAH

Dalam periode setelah Perang Dunia II, sosialisme revolusioner atau Sosialisme dari Bawah telah mengalami kemunduran di mana-mana. Pada umumnya, yang tampil mengklaim “sosialisme” adalah doktrin-doktrin yang elitis dan otoritarian, yang pada dasarnya sama dengan visi-visi anti-demokratik Sosialisme dari Atas. Memang ada perjuangan-perjuangan pembebasan nasional yang megah, seperti yang terjadi di Tiongkok dan Kuba. Perjuangan-pejuangan itu membebaskan bangsa-bangsa jajahan dari cengkeraman dan penindasan kekuatan-kekuatan utama dunia. Sebagai kemenangan-kemenangan atas imperialisme, gerakan-gerakan ini layak kita dukung. Tapi, seperti halnya Uni Soviet dan rezim-rezim Stalinis lainnya, klaim Tiongkok dan Kuba bahwa mereka “sosialis” telah mencemari citra Sosialisme yang sejati di mana-mana.

Gerakan pembebasan nasional di Tiongkok dipimpin oleh pasukan gerilya yang tidak mempunyai basis di kalangan klas buruh yang terorganisir. Ketika pasukan Mao Tse-tung bergerak memasuki kota-kota utama Tiongkok, kaum buruh diperintahkan untuk tetap bekerja dan mematuhi perintah manajer-manajer mereka. Beberapa pemilik dan manajer digantikan oleh pejabat-pejabat dari pemerintahan yang baru. Klas buruh sama sekali tidak membentuk ulang masyarakat dari bawah. Di Kuba, sekelompok kecil gerilyawan berhasil mengalahkan sebuah rezim yang sangat korup. Lagi, kaum buruh tidak memainkan peran yang serius dalam Revolusi Kuba 1959. Jujur, kita tidak bisa mengatakan bahwa Revolusi Tiongkok dan Revolusi Kuba merepresentasikan gerakan klas buruh dalam membebaskan dirinya sendiri.

Apalagi, baik di Tiongkok maupun di Kuba, rezim-rezim yang baru memodel diri mereka seturut dengan struktur negara totalitarian Rusia. Sebuah negara dengan satu partai diciptakan. Partai-partai oposisi – termasuk partai-partai buruh – dilarang. Serikat-serikat buruh ada di bawah kontrol ketat negara. Sensor ketat terhadap media juga diberlakukan. Para pengeritik dari Sayap Kiri dijebloskan ke dalam penjara. Semua industri dan keuangan diletakkan pada tangan negara. Tidak ada organ kontrol-sosial demokratik yang diperbolehkan. Fakta bahwa diktatur-diktatur kapitalis-negara ini menampilkan diri mereka sebagai “sosialis” merupakan pencemaran terhadap gerakan yang paling demokratik dan revolusioner yang pernah ada.

Syukurlah, kaum buruh segera menyadari kebohongan dan kepura-puraan rezim-rezim Stalinis itu. Dimulai di Jerman Timur pada 1953, yang berlanjut dengan Hungaria dan Polandia pada 1956, Tiongkok pada 1967, Czechoslovakia pada 1968 dan Polandia lagi pada 1970, 1976, dan 1980, hantu kekuatan buruh kembali menghantui Roh Stalin. Lebih-lebih, pembangkangan-pembangkangan kaum muda semakin tiba pada kesadaran tentang natur sejati dari rezim-rezim kapitalis-negara yang di dalamnya mereka hidup – dan mengafirmasi Sosialisme dari Bawah.

Pendekatan itu disajikan dengan sangat jelas dalam surat terbuka kepada Partai Komunis Polandia yang ditulis pada tahun 1964 oleh dua pemberontak muda, Jacek Kuron dan Karol Modzelewski. Kuron dan Modzelewski memberikan argumen yang meyakinkan bahwa klas buruh Polandia dieksploitasi oleh “birokrasi politik sentral” yang mengontrol perekonomian seturut dengan kepentingan persaingan negara:

... semua alat produksi dan pemeliharaan telah menjadi atau disentralkan sebagai ‘kapital nasional.’ Kekuatan material birokrasi, cakupan otoritasnya atas produksi, posisi internasionalnya (yang sangat penting bagi suatu klas yang diorganisir sebagai suatu kelompok yang mengidentifikasikan diirnya dengan negara) semuanya ini bergantung pada ukuran kapital nasional.

Konsekuensinya, birokrasi ingin meningkatkan kapital, untuk memperbesar apparatus produksi, untuk berakumulasi. Kuron dan Modzelewski tahu bahwa, bila posisi ini harus diubah dan sosialisme sejati diciptakan, kesimpulannya tak terelakkan:

Revolusi yang akan menggulingkan sistem birokratik akan merupakan sebuah revolusi proletarian.

Jadi, di Eropa Timur, aksi klas buruh telah mengekspos kebohongan-kebohongan dan kemunafikan-kemunafikan negara-negara “sosialis”. Pada saat yang sama, kapitalisme Barat telah mengekspos wajahnya yang keras, militeristis, dan tidak berperikemanusiaan. Kegilaan militer telah muncul kembali dalam skala yang mengerikan. Sekarang dunia membelanjakan $1.3 juta per menit demi alat-alat pemusnah kehidupan manusia. Amerika Serikat membangun persenjataan terbesar di masa damai di sepanjang sejarah. Rusia juga dengan gila-gilaan berusaha menyainginya. Dengan perlombaan senjata yang semakin memanas, ancaman perang, yakni perang nuklir global – membayang-bayangi umat manusia.

Pada saat yang sama, sistem kapitalis dunia tergelincir lagi ke dalam depresi. Di negeri-negeri kapitalis utama, krisis ekonomik ini berarti pengangguran yang masif, khususnya bagi kaum muda; ini berarti suatu kehidupan dalam kemelaratan dan keputusasaan bagi jutaan orang. Pada bangsa-bangsa yang berkembang dan terbelakang, krisis berarti kematian – dalam skala yang mengerikan. Menurut Bank Dunia, sekitar 800 juta orang sekarang ini hidup dalamkeadaan “kemiskinan absolut”. Setiap hari kelaparan dan penyakit-penyakit yang terkait dengannya membunuh 41 ribu orang. Itu berarti 28 orang korban kelaparan setiap menit – duapertiga di antara mereka adalah kanak-kanak – sementara lebih dari sejuta dollar per menit dibelanjakan untuk persenjataan.

Sebenarnya ini tidak harus terjadi. Sarana untuk melenyapkan kelaparan dan kemelaratan untuk selama-lamanya sudah ada. Kekayaan yang diabdikan setiap tahun untuk memproduksi senjata pemusnah dapat dengan mudah menyelesaikan masalah produksi pangan. Persoalannya tidak bersifat material, tapi berwatak sosial; ini adalah suatu akibat dari prioritas-prioritas barbar dari sebuah sistem yang dibangun di atas persaingan ekonomik dan militer.

Hal yang sama terjadi pada sekian banyak masalah lainnya yang mengancam kehidupan, yang mendistorsi dan merusakkan keberadaan manusia. Apakah ini timbulnya tanda-tanda bahaya dalam kecelakaan-kecelakaan industri dan wabah penyakit, meluasnya tenaga nuklir dengan cara yang mengerikan, atau penghancuran yang nyaris katastrofik yang sedang melanda lingkungan hidup kita, sebab-musabanya – yakni pengorganisasian kapitalis atas masyarakat dunia – tetap sama.

Solusinya juga tetap sama. Restrukturisasi masyarakat secara sosialis dan demokratik tetap, sebagaimana pada masa Marx, merupakan tugas yang paling mendesak yang mengkonfrontir umat manusia. Dan penataan ulang masyarakat hanya dapat mengambil tempat di atas dasar prinsip-prinsip Sosialisme dari Bawah. Sekarang, lebih daripada yang sudah-sudah, pembebasan umat manusia bergantung pada emansipasi-diri klas buruh dunia. Dan transisi menuju sebuah masyarakat baru yang bebas dan berkelimpahan bergantung pada konstruksi atau pembangunan sebuah federasi negara-negara buruh, yang masing-masing berdasakan prinsip-prinsip demokrasi buruh.

Tugas vital yang mengkonfrontir semua orang yang menginginkan penciptaan masyarakat baru tersebut adalah mengibarkan panji Sosialisme dari Bawah, untuk mendirikan sekali lagi dalam kesadaran populer hubungan yang tak terpisahkan antara Sosialisme dan demokrasi. Tantangannya adalah memulihkan Sosialisme kepada esensi demokratiknya, keprihatian atau kepedulian belarasanya dengan kebebasan umat manusia.

Dan Sosialisme yang dengannya kita menghadapi pertempuran-pertempuran masa depan tidak boleh hanya membangun di atas perjuangan-perjuangan heroik masa lalu. Ia juga harus menggabungkan prakarsa-prakarsa yang segar dari perjuangan kontemporer untuk mematahkan rantai-rantai penindasan.

Emansipasi Sosialis di dunia modern harus juga merupakan pembebasan perempuan. Ia harus memeluk perjuangan kaum perempuan untuk membebaskan diri mereka dari keberadaan sebagai klas kedua, dari ikatan-ikatan yang membelenggu mereka pada pekerjaan rumah tangga yang membosankan dan tiada akhirnya, dari gambaran-gambaran dan ideologi yang berusaha mereduksi mereka menjadi obyek-obyek seks yang tak punya pikiran.
Emansipasi Sosialis harus juga merupakan pembebasan kaum kulit hitam. Ia harus secara sentral melibatkan pertempuran-pertempuran kaum kulit hitam melawan diskriminasi dan ketidakadilan yang terlembaga, melawan pelecehan rasial dan keberadaan ghetto.
Emansipasi Sosialis harus juga merupakan pembebasan kaum gay. Ia harus meliputi perjuangan-perjuangan kaum gay laki-laki dan perempuan untuk menjalani hidup mereka yang bebas untuk mencintai siapa saja yang mereka pilih, bebas dari ketakutan akan mengalami siksaan dan viktimisasi.

Sekali lagi ada tanda-tanda bahwa klas buruh internasional sedang meregangkan otot-ototnya dan membuat kekuatannya dapat dirasakan. Mungkin dalam skala kecil. Tapi entah itu berupa pemogokan umum melawan militer di Chile, pemogokan buruh tambang di Afrika Selatan dan Inggris, atau uji kekuatan kaum buruh di Amerika Utara dan Australia, kaum buruh sedunia kembali sedang bergerak menuju pusat pentas sejarah dunia. Dalam dekade yang sedang dilanda krisis ini, kita diperhadapkan lagi pada pilihan yang dilontarkan lebih dari 80 tahun yang lalu oleh Rosa Luxemburg: Sosialisme atau barbarisme.

Kali terakhir umat manusia memasuki suatu periode krisis yang serupa, selama tahun-tahun 1930-an, hasilnya adalah fasisme di Eropa dan penderitaan tak terukur dan barbarisme dari sebuah perang dunia yang menyaksikan ledakan bom nuklir pertama. Tapi masih ada sebuah alternatif. Demokrasi buruh, akhir bagi kemiskinan dan penindasan – inilah prospek-prospek yang terus coba diperjuangkan menuju sosialisme internasional.

Visi itu, impian akan sebuah dunia baru kebebasan yang lebih adil lebih dari sekadar impian kosong di siang bolong. Sebagaimana ditulis William Morris seabad yang lalu:

[Perjuangan-perjuangan] kita bukan mimpi. Laki-laki dan perempuan telah mati untuknya, bukan di zaman kuna, tapi di waktu kita; mereka berbaring di penjara karena itu, bekerja di pertambangan, dibuang, dihancurkan karenanya; percayalah kepadaku ketika hal-hal itu; menderita karena mimpi-mimpi, mimpi-mimpi yang pada akhirnya menjadi kenyataan.

Kita adalah kaum sosialis internasional, dan, terhubung dengan kelompok-kelompok sosialis revolusioner di bagian-bagian lainnya di dunia, kita berdedikasi mewujudkan impian itu untuk menjadi kenyataan, untuk merealisasikan prinsip-prinsip “Sosialisme dari Bawah”. Kita masih kecil. Tapi visi kita besar. Kita memiliki kesempatan membangun sebuah gerakan yang dapat mengubah dunia. Apakah Anda tidak akan bergabung dengan kami? Dalam semuanya itu, kami memiliki dunia untuk dimenangkan. ***

Disadur oleh Rudolfus Antonius dari David McNally, Socialism from Below (Chicago: International Socialist Organization, c.u. 1986) Marxism Page, http://www.anu.edu.au/polsci/marx/contemp/pamsetc/socfrombel/sfb_main.htm

RUYATI: KORBAN DUA REZIM

2011-06-22T03:26:00.001+07:00

Oleh: Pandu Jakasurya

Wanita paruh baya itu bernama Ruyati. Ia adalah salah seorang perempuan Indonesia yang menjadi buruh migran di Saudi Arabia. Sabtu, 18 Juni 2011 yang lalu ia dihukum pancung. Ia dinyatakan terbukti bersalah telah membunuh majikannya, seorang warga Saudi, Khairiya Hamid binti Mijlid. Perihal kekerasan fisik dan mental yang dialami Ruyati dari majikannya, yang melatarbelakangi pembunuhan yang dilakukannya, tidak diperhitungkan. Nyawa ganti nyawa. Qishash.

Ketika berita tentang pemancungan terhadap Ruyati merebak di media massa, reaksi yang timbul berkisar pada kecaman dan pembelaan diri. Di satu sisi kecaman keras datang dari masyarakat, termasuk LSM Migrant Care, para moralis intelektual, dan tokoh-tokoh oposisi. Tak ketinggalan salah satu media yang menjadi corong sebuah ormas burjuis terkemuka di negeri ini. Pemerintah dinilai abai atau lamban bertindak, dan harus bertanggungjawab. Keluarga almarhumah juga menuntut Presiden SBY bertanggungjawab, termasuk memulangkan jenazah Ruyati. Muncul pula seruan-seruan untuk menarik seluruh TKW dari Saudi Arabia dan menghentikan pengiriman TKW ke negeri itu.

Di sisi lain pembelaan datang dari jajaran pemerintah, dari Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Juru Bicara Kemenakertrans Suhartono Sail, dan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat. Isi pembelaan mereka beragam. Kemenakertrans menampik disebut kecolongan, sedangkan Kepala BNP2TKI merasa kecolongan. Patrialis sesumbar negosiasi pihaknya dengan pemerintah Saudi berhasil, hanya saja hasil akhir ditentukan oleh keluarga alm. Khairiya, yang menolak memaafkan Ruyati. Sementara itu Marty Natalegawa mengeluhkan pihak Saudi yang sering tidak ngomong-ngomong kalau ingin mengeksekusi warganegara orang lain… Lantas pemerintah RI menyatakan akan mengirimkan nota protes terhadap Saudi Arabia…

Bagaimana kita selaku kaum sosio-demokratik revolusioner menyikapinya?

Pemancungan terhadap Ruyati telah menambah panjang deretan para buruh migran Indonesia yang menjadi korban di mancanegara, khususnya di Timur Tengah. Gaji yang tidak dibayar, pemerkosaan, penyiksaan, bahkan pembunuhan sudah terlalu sering terjadi melanda kaum buruh perempuan migran kita. Para pelaku yang notabene majikan atau keluarga majikan bisa melenggang tanpa hukuman. Pasalnya, pengadilan Saudi siap memvonis mati dan mengeksekusi kaum buruh perempuan yang bangkit berlawan untuk mempertahankan harkat-martabat bahkan nyawanya dari rudapaksa dan kebiadaban para tuan/nyonya majikan, tapi menutup mata dan telinga terhadap kekejian para tuan/nyonya penindas yang notabene warganegara mereka sendiri. Pada saat yang sama, pemerintah Republik Indonesia nampak tidak peduli (kecuali sesudah kecaman masyarakat merebak di mana-mana) terhadap kaum buruh migran perempuannya, pula tidak pernah serius mencari upaya untuk mengakhiri kekejian tersebut. Mengapa?

Saudi Arabia adalah sebuah negeri yang dikendalikan oleh rezim diktator monarkis yang berkelit-kelindan dengan suatu bangunan keagamaan dalam bentuknya yang fundamentalistik dan paling reaksioner. Rezim dan bangunan keagamaan yang lazim dikenal sebagai Wahabi itu hidup dalam simbiosis mutualisme. Wahabi memberikan legitimasi dan justifikasi teologis bagi kekuasaan rezim, sedangkan rezim membuat Wahabi menjadi ortodoksi resmi dan menopang perkembangannya. Dalam kenyataannya, rezim diktator monarkis menggunakan bangunan agama (lengkap dengan perangkat hukumnya) baik sebagai mesin pengontrol yang bersifat totalitarian terhadap rakyat, maupun sebagai instrumen kekuasaan hegemonik yang memastikan cara berpikir dan nilai-nilai apa yang harus tertanam di dalam kesadaran mereka.

Dengan penalaran ini kita dapat mencandra bahwa perlakuan keji yang dialami Ruyati, Darsem, Sumiyati, dan sekian banyak buruh migran perempuan kita lainnya ada di dalam matriks ekonomi-politik sebagai basis dan religio-politik sebagai bangunan atasnya. Kekuasaan ekonomi politik Keluarga Saud memerlukan Wahabi untuk melegitimasi dan menjustifikasi kekuasaannya, memaksakan ketaatan mutlak rakyat kepadanya, dan membentuk nilai-nilai mereka. Dalam konteks ini, para buruh migran perempuan Indonesia (dan yang berasal dari negeri-negeri lainnya) adalah korban dari suatu sistem ekonomi-politik dan religio-politik rezim diktator monarkis Saudi Arabia. Betapa tidak! Dengan menutup mata terhadap kekejaman para majikan yang notabene warganegara Saudi di satu sisi dan bertindak keras terhadap para buruh migran perempuan yang melakukan perlawanan di sisi lain, rezim setidaknya melakukan dua hal. Pertama, rezim melestarikan cara pandang tertentu terhadap para buruh migran perempuan (bahwa mereka tidak lebih dari para budak yang boleh diperlakukan semaunya dan tidak boleh melakukan perlawanan terhadap tuan/nyonya majikan mereka); dan kedua, rezim menjamin loyalitas rakyat terutama kaum tuan/nyonya majikan kepada dirinya.

Bagaimana dengan pemerintah Republik Indonesia? Kita semua sudah mafhum bahwa rezim SBY adalah sebuah rezim “demokratis” yang sangat korup, suka berbohong, dan kapitalis yang berwatak komprador. Bagi rezim ini, pengiriman buruh migran perempuan (dalam jumlah besar!) adalah jalan keluar dari keharusan menciptakan lapangan kerja sekaligus cara mudah untuk meraup keuntungan. Bertali-temali dengan perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja, rezim mengeksploitasi para buruh migran perempuan dengan mengambil dari hasil jerih payah yang mereka dapatkan dengan merisikokan harkat dan martabat bahkan nyawa mereka sendiri. Pada saat yang sama, rezim burjuis kleptokratik ini tidak tahu berterimakasih terhadap para “pahlawan devisa”. Rezim abai terhadap pemenuhan hak-hak para buruh migran perempuan. Rezim juga tampil tidak bermartabat di hadapan negara yang telah melakukan pencideraan terhadap para pahlawan devisanya. Sulit untuk menghindar dari kesan bahwa rezim tidak memandang kaum buruh migran perempuan sebagai komoditas semata. Ditilik dari Mukadimah UUD 1945, yang mengamanatkan negara untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, rezim pendusta ini gagal total. Alih-alih, rezim ini seakan malah mengukuhkan tesis sosio-demokratik revolusioner bahwa negara ada bukan untuk kepentingan seluruh rakyat, tetapi untuk kepentingan klas yang berkuasa. Buktinya, setelah sesumbar pada Sidang ILO di Jenewa tentang kemajuan Indonesia dalam perlindungan terhadap buruh, SBY dan rezimnya malah menuai ironi yang memuakkan dengan menelan penghinaan untuk kesekian kalinya dari sebuah negara yang berhasil mengawinkan politik dan bangunan keagamaan yang sama-sama ultra-reaksioner – di atas jenazah buruh migran perempuan, Ruyati.

Lalu bagaimana?

Masalahnya terletak pada watak klas penguasa di masing-masing negara. Baik Saudi Arabia maupun Republik Indonesia sama-sama memandang rendah kaum buruh migran perempuan Indonesia. Yang satu memperlakukannya sebagai budak demi melestarikan kekuasaan otokratiknya, dan yang satu memperlakukannya sebagai komoditas yang nilai jualnya dapat mengisi pundi-pundi devisa negara. Yang satu jumawa, sedangkan yang lain tidak merasa memiliki harkat dan martabat. Tapi jelas, betapapun beda, keduanya adalah rezim-rezim yang hidup berdasarkan penindasan dan penghisapan.

Menghadapi kedua rezim penindas ini, tentu tidak salah bila kaum sosio-demokratik revolusioner terjun bersama-sama dengan masyarakat yang masih berhatinurani mengecam keras rezim “demokratis” kleptokratik, pembohong, dan kapitalis komprador SBY serta mengutuk rezim diktator monarkis Saudi Arabia. Tidak salah pula bila kita menuntut keadilan bagi alm. Ruyati dan kaum buruh migran perempuan lainnya yang telah menjadi korban, dan menggalang dukungan bagi Darsem dan kaum buruh migran perempuan lainnya yang saat ini terancam nyawa dan kehormatannya. Kaum sosio-demokratik revolusioner jelas berada di pihak kaum buruh migran perempuan. Kaum sosio-demokratik revolusioner tidak bisa menerima pencideraan terhadap klas buruh, yang tak lain merupakan klas pencipta riil kekayaan masyarakat.

Tapi, justru karena keberpihakan dan komitmennya kepada klas buruh termasuk kaum buruh migran perempuan Indonesia, kaum sosio-demokratik revolusioner harus melangkah lebih jauh. Kerja-kerja menggugah kesadaran kritis (agitasi dan edukasi) klas buruh dan mengorganisirnya menjadi kekuatan sejati yang membuat klas buruh bergerak sebagai subyek sejarah untuk membebaskan dirinya sendiri melalui revolusi sosio-demokratik (Marx: “class for itself”) semakin mendesak untuk diperdalam dan diperluas. Tragedi Ruyati dan kaum buruh migran perempuan Indonesia lainnya memanggil kita, kaum sosio-demokratik revolusioner, untuk bekerja lebih giat lagi. Ya! Mengerjakan agitasi, edukasi, dan organisasi lebih militan lagi.

Rezim “demokratis” pencuri, pembohong, dan komprador, menurut wataknya, tidak mungkin bisa “diperbaharui”. Demikian pula rezim diktator monarkis. Jatah yang tepat untuk mereka adalah revolusi, bukan reformasi. Seperti dikatakan Kautsky, revolusi akan menggulingkan klas penguasa dan menggantikannya dengan klas yang semula tertindas, sedangkan reformasi sekadar mengadakan perubahan sana-sani sementara klas penguasa yang sama tetap bercokol. Ya, bercokol untuk terus melanjutkan penindasan dan penghisapan terhadap massa-rakyat! Sementara badai krisis-krisis dalam kapitalisme cepat atau lambat akan melanda rezim-rezim ini, kita siapkah faktor subyektif yang mahadahsyat menurut prinsip sosio-demokratik revolusioner: self-emancipation of the workers!

Hidup Ruyati!

Hidup kaum buruh migran perempuan Indonesia!

Kaum buruh sedunia, bersatulah!

21-22 Juni 2011

REVOLUSI DI TANAH ARAB

2011-02-03T23:56:00.002+07:00

REVOLUSI DI TANAH ARAB

Sebuah Tinjauan Awal

Oleh: Pandu Jakasurya

Revolusi melanda Dunia Arab! Itulah yang memenuhi hati dan pikiran saya hari-hari ini. Api telah menyala. Kobarannya dimulai di Tunisia, dan terus menjalar ke Negara-negara Arab lainnya. Massa-rakyat, ya, kaum tertindas, telah bangkit. Mereka telah menggulingkan diktator Tunisia, Zine el Abidine Ben Ali. Mesir pun bergejolak. Massa-rakyat menuntut Hosni Mubarak turun, sementara sang diktator bersikukuh untuk bertahan dan menjawab tuntutan itu dengan represi. Massa-rakyat juga telah bangkit di Aljazair, Maroko, Mauritania, Yaman, Libya, Yordania, Syria, bahkan Saudi Arabia ....

Kita mafhum, Negara-negara Arab pada umumnya dikuasai oleh rezim komprador dengan kepemimpinan otokratik, korup, dan represif.

Komprador, karena rezim memposisikan diri sebagai “sahabat” (baca: “pelayan yang baik”) bagi kaum imperialis dengan kepentingan ekonomi-politiknya. Rezim-rezim komprador di Dunia Arab meliberalisasi perekenomian mereka sesuai dengan tata-ekonomi Neoliberal yang berkendaraan lembaga-lembaga keuangan internasional macam IMF dan Bank Dunia serta lembaga perdagangan dunia WTO. Dengan ramah mereka “membuka diri” terhadap tata-ekonomi Neoliberal, melakukan “market reforms” sebagaimana didiktekan oleh lembaga-lembaga tersebut. Dalam kasus Tunisia, perekonomiannya bergantung hampir 80% dari pemasukan dan investasi dari negeri-negeri dan perusahaan-perusahaan Uni Eropa. Faktnya, Tunisia adalah “sahabat” Prancis. Hasilnya “menakjubkan.” Sementara segelintir orang, yakni mereka yang terhisab dalam klas-penguasa (burjuasi, termasuk para kapitalis-kroni), menikmati kekayaan berlimpah-limpah, massa-rakyat mendapatkan “jatah” berupa kemiskinan yang parah, harga-harga barang kebutuhan pokok yang mencekik leher, dan tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Di kota Sidi Bouzid, Tunisia, misalnya (tempat Mohamed Bouazizi membakar diri setelah dagangannya diobrak-abrik petugas dan dirinya dianiaya aparat ketika hendak menyampaikan aspirasinya kepada gubernur), 44 % lulusan perguruan tinggi tidak mempunyai pekerjaan (Bouazizi, juga lulusan perguruan tinggi, yang berniat mencari nafkah dengan membua kios kecil sayur-mayur dan buah-buahan malah diperlakukan semena-mena).

Kepemimpinan yang otokratik, karena rezim dipimpin oleh seorang diktator dengan legitimasi pseudo-konstitusional dengan kosmetik pemilu-pemilu yang sarat rekayasa. Ben Ali berkuasa selama 23 tahun, Mubarak, lebih dari 30 tahun. Sementara raja-raja Saudi Arabia, tentu saja, memerintah seumur hidup. Korup, karena kepemimpinan otokratik dan birokrasinya dijangkiti korupsi akut. Dalam kasus Tunisia, keluarga “Trabelsi”-nya Ben Ali mengeduk keuntungan besar dengan menguasai pemerintahan, institusi-institusi Negara, dan perekonomian. Belum lagi para birokratnya. Represif, karena kepemimpinan otokratik tidak mentolerir suara kritis apalagi oposisi. Sebagaimana dikemukakan Al Jazeera, kebanyakan masyarakat Arab dicirikan oleh kemiskinan, pengangguran, dan represi politik. Sedangkan menurut pakar ekonomi Samir Yousif, Saudi Arabia dikuasai oleh “sebuah rezim otoriter yang didasarkan pada ideologi agamawi dengan distribusi pendapatan yang paling buruk di dalam sejarah.” Kata Yousif, para pemimpin agama yang berpengaruh adalah pegawai-pegawai Negara. Kemiskinan, lanjutnya, meluas, dan gerakan-gerakan reforma politik dengan ketat dilarang.

Untuk beberapa tahun atau dekade lamanya, rezim-rezim komprador yang otokratik, korup, dan represif bisa bertahan. Piranti-piranti kekerasan (hukum dan perundang-undangan, lembaga peradilan, kepolisian, tentara, penjara, bahkan gang-gang dari lumpenproletariat) dan pembangun kesadaran palsu (ideologi nasionalisme, “hasil-hasil pembangunan”, juga legitimasi teologis dari ajaran-ajaran agama) adalah alat-alat dari klas yang berkuasa untuk melestarikannya. Massa-rakyat takut berhadapan dengan kekerasan rezim, dan pada saat yang sama mengakui keabsahan rezim dengan segala sesuatu yang diperbuatnya. Mereka pun tunduk kepada rezim.

Tetapi dialektika mengajarkan kepada kita “kesatuan dari hal-hal yang bertentangan.” Dalam sikap tunduk massa rakyat terhadap rezim, terdapat pula rasa tidak puas, kemarahan, bahkan kebencian terhadapnya. Selama bertahun-tahun atau berdekade-dekade, kedua hal yang saling bertentangan itu berakumulasi. Sementara itu krisis-krisis yang secara inheren menjangkiti kapitalisme (tidak terkecuali bahkan apalagi kapitalisme-kroni dan Neoliberalisme!) selalu terjadi dari waktu ke waktu. Krisis keuangan 2008 yang melanda Eropa, misalnya, tidak bisa tidak turut memukul Tunisia, karena sebagian terbesar perekonomiannya bergantung pada Uni Eropa. Krisis ini, yang termanifestasi sebagai tingginya angka pengangguran, semakin meluas dan parahnya kemiskinan, serta meroketnya harga-harga barang kebutuhan pokok, membuat “kesetimbangan” sikap tunduk di satu sisi dan ketidakpuasan di sisi lain bergeser. Rasa tidak puas menjadi lebih kuat daripada sikap tunduk. Dalam keadaan demikian, kehadiran suatu pemicu akan mengubah akumulasi ketidakpuasan, kekecewaan, dan kebencian massa-rakyat menjadi perlawanan. Peralihan kualitatif, yakni kuantitas menjadi kualitas tak terelakkan lagi. Dalam konteks Tunisia dan Dunia Arab, “kemartiran” Mohamed Bouazizi adalah pemicu perlawanan massa-rakyat. Sikap tunduk teratasi, ketidakpuasan, kekecewaan, dan kebencian kepada rezim bertransformasi menjadi perlawanan hidup dan mati terhadap Ben Ali dan rezimnya. Dengan kata lain, revolusi sosial.

Demikianlah, pada 14 Januari 2011 diktator Tunisia Zine el Abidine Ben Ali terguling dari tampuk kekuasaannya. Tapi tergulingnya Ben Ali (yang kemudian lari dan diterima oleh pemerintah Saudi Arabia, setelah “sahabat”-nya presiden Prancis Sarkozy menolak kedatangannya) tidak berarti berakhirnya rezim yang sekian lama telah menyengsarakan rakyat. Pemimpin otokratik-korup-dan-represif itu sudah pergi, tapi rezim komprador yang birokratik-korup-dan-represif masih berdiri utuh. Rezim bisa memilih pemimpin baru sembari melakukan “reformasi” (tambal-sulam) di mana perlu, yang pada galibnya merupakan trik-manipulatif atau upaya membajak aspirasi revolusioner massa-rakyat untuk mempertahankan kekuasaan klas alih-alih menyerahkan kekuasaan kepada massa-rakyat. Trik-manipulatif itu dilakukan misalnya dengan membubarkan kabinet yang sekarang dan membentuk kabinet baru dengan menaruh orang-orang yang diperhitungkan dapat bekerjasama demi kemaslahatan rezim (termasuk guna menarik dukungan dari “sahabat” imperialisnya).

Dalam kasus Mesir, Mubarak membentuk kabinet baru dengan menempatkan Racheed Mohamad Racheed sebagai perdana menteri. Perlu diketahui, Racheed adalah seorang milyuner dan eks menteri investasi, perdagangan, dan industry. Orang ini teridentifikasi dengan reformasi-reformasi Neoliberal yang telah menyusahkan rakyat dengan meroketnya harga-harga hingga mencekik leher, pengangguran, dan kemiskinan yang parah. Mubarak juga mengangkat Omar Suleiman menjadi wakil-presiden (sesuatu yang janggal karena selama ini Mubarak tidak ber-wapres). Mubarak mengabdi kepadanya selama 18 tahun sebagai kepala badan intelijen Negara, yang berlumuran darah massa-rakyat Mesir – namun disukai Amerika dan CIA karena keterlibatannya dalam proses “perdamaian” Israel-Palestina.

Atau, bisa juga dengan membentuk provisional government (pemerintahan sementara) dan mengumumkan penyelenggaraan pemilu dalam waktu dekat – sementara pada saat yang sama memberlakukan jam malam, meneruskan tindakan represif terhadap massa-rakyat, bahkan mengerahkan gang-gang lumpenproletariat untuk melakukan berbagai aksi-kriminal guna menimbulkan kesan di hati massa-rakyat bahwa rezim komprador yang birokratik, korup, dan represif itu masih sangat dibutuhkan. Di Tunisia, Mohammad Al-Ghannoushi, eks perdana menterinya Ben Ali, menduduki kursi kepresidenan, membubarkan kabinet yang lama, dan membentuk kabinet baru dengan mengikutsertakan sejumlah menteri dari kabinet yang lama – dan para reformis blandis...

Tapi, di Tunisia, massa-rakyat konsisten menolak provisional government yang diawaki oleh eks kaki-tangan Ben Ali. Tentu, Ghannousi dan konco-konconya. Karena itu, sementara provisional government berusaha berkonsolidasi, massa-rakyat mengorganisir komite-komite perjuangan. Perlawanan massa-rakyat terus berlanjut, sementara para blandis (“reformis”) di tataran elit mengambil langkah-langkah yang memadukan persuasi dan represi, serta membajak aspirasi massa-rakyat dengan mengangkat orang-orang yang sama sekali tidak dikehendaki rakyat untuk duduk dalam pemerintahan. Dual power (kekuasaan ganda): di satu sisi kekuasaan massa-rakyat dengan komite-komite perjuangannya, dan di sisi lain pembajakan kekuasaan oleh para blandis burjuis di tataran elit. Tunisia hari ini barangkali mirip dengan Rusia sejak Revolusi Februari 1917.

Kebangkitan massa-rakyat di Dunia Arab tidak ada kena-mengenanya dengan agama (Islam), tidak juga ada kait-mengaitnya dengan kaum fundamentalis Islam. Ini murni gerakan massa-rakyat yang tertindas. Tiada teriakan “Allahu Akbar”, tiada slogan-slogan islami. Di Tunisia, beberapa waktu setelah Ben Ali hengkang, Rashid Ghannoushi, seorang pemimpin fundamentalis, kembali dari pengasingan. Tampil di media Tunisia, ia coba mengadu peruntungannya. Tetapi massa-rakyat rupanya menginginkan tatanan yang demokratik dan menyejahterakan alih-alih pemerintahan dengan Shariah Islam. Banyak yang menandaskan: “Kita tidak menendang-keluar Ben Ali untuk mendapatkan para Islamis!” Di Suez, Mesir, massa-rakyat tidak mengindahkan seruan para imam untuk tidak berdemonstrasi. Kesan yang coba ditimbulkan rezim Mubarak dan media Barat tentang peran Ikhwan al-Muslimin dalam gelombang massa-rakyat anti-Mubarak juga merupakan sesuatu yang dicari-cari untuk menjadi pretext bagi kekuatan imperialis pimpinan AS untuk memberikan dukungan kepada Mubarak. Kenyataannya, Ikhwan al-Muslimin alias Muslim Brotherhood tidak mengorganisir massa-rakyat. Mayoritas aktivis atau demonstran adalah kaum muda, termasuk para pemuda tunakarya dari kawasan-kawasan kumuh di Kairo dan Aleksandria. Mereka tidak berjuang demi atau untuk pemberlakuan Sharia, tetapi kebebasan dan pekerjaan alias demokrasi dan keadilan sosial. Meski demikian, perlulah kiranya kaum revolusioner waspada supaya revolusi sosial ini tidak dibelokkan ke jurusan yang sama sekali berbeda. Revolusi Iran 1979 adalah pelajaran pahit yang perlu dicamkan. Rezim Shah Reza Pahlevi jatuh bukan karena kaum Islamis pimpinan Ayatollah Khomeini, melainkan karena aksi golongan-golongan Kiri. Namun Partai Tudeh, yang menganut Teori Dua Tahap Revolusi malah menyerahkan kepemimpinan kepada Khomeini setibanya sang imam pulang dari pengasingan. Rezim Shah tumbang, namun berganti dengan rezim para mullah yang tak kalah reaksioner dan represifnya.

Dalam pada itu, perlulah juga kaum revolusioner mewaspadai pihak militer. Militer adalah piranti kekerasan Negara burjuis. Dengan kata lain, mereka adalah “alat pemukul” di tangan klas-penguasa (burjuasi). Rezim komprador “demokratis” bisa berlalu, untuk kemudian digantikan dengan rezim komprador “militer”. Kedua rezim tersebut sama-sama melayani kepentingan klas-penguasa dan menjadi “sahabat” kaum imperialis. Di Tunisia mereka terlihat terpecah, di antara yang bersikap ramah terhadap rakyat, dan yang lain represif. Terutama pimpinan-pimpinan tinggi tentara, mereka menyadari betul kemungkinan untuk berkuasa dalam situasi revolusioner. Mereka adalah kekuatan kontra-revolusi. Tentu di kalangan militer, kaum revolusioner perlu melakukan pendekatan terhadap para prajurit rendahan. Pada umumnya para prajurit itu berasal dari keluarga buruh, tani, kaum miskin-kota... Perlu ada komite-komite buruh, tani, mahasiswa, kaum-miskin kota, dan prajurit rendahan untuk menuntaskan revolusi.

Sementara revolusi sosial terus bergulir, bergejolaklah kerinduan di hati saya bahwa revolusi tersebut akan menghantar Dunia Arab ke jurusan tertentu. Bukan sekadar berakhirnya pemerintahan otokratik, tapi berdirinya pemerintahan-pemerintahan rakyat yang melaluinya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi terwujudkan. Pemerintahan-pemerintahan rakyat yang bertulangpunggungkan dewan-dewan rakyat-pekerja atau komite-komite rakyat-pekerja, yang akan menasionalisasikan perusahaan-perusahaan dan mendemokratiskan kepemilikan, akses, dan kontrol terhadapnya, serta membangun-kembali Dunia Arab melalui perencanaan ekonomik dan proses politik yang demokratis-partisipatoris. Dengan kata lain: terciptanya tatanan masyarakat sosialis sepenuhnya. Bukan hanya di Tunisia, bukan hanya di Mesir. Tapi di seluruh Dunia Arab: Federasi Sosialis Arab.

Tapi untuk itu, massa-rakyat membutuhkan kepemimpinan revolusioner. Massa-rakyat membutuhkan sebuah vanguard party yang dengan setia tanpa kompromi memimpin, mendampingi, dan mendorong massa-rakyat untuk menyelesaikan tugas-tugas demokratik dan mengembangkannya menjadi tugas-tugas sosialis. Tanpa kehadiran sebuah vanguard party, yang terdiri dari para revolusioner sejati yang diperlengkapi dengan teori, program, metode, dan tradisi revolusioner yang mantap, kebangkitan massa-rakyat akan mudah dibajak, diselewengkan, atau malah ditumpas oleh kaum kontra-revolusioner – baik para “reformis”, blandis, kaum fundamentalis agama, elit militer, maupun intervensi pihak imperialis.

Saya berharap, revolusi sosial yang sedang dimulai di Dunia Arab akan berkembang menjadi revolusi sosialis ... seperti yang pernah terjadi pada abad yang silam, Revolusi Rusia Februari dan Oktober 1917... !

Solidaritas saya untuk massa-rakyat Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Yaman, Libya, Yordania, Syria, Saudi Arabia, dan seluruh Dunia Arab!
Hidup massa-rakyat di seluruh Dunia Arab!
Gulingkan rezim-rezim komprador, otokratis, birokratis, korup, dan represif di seluruh Dunia Arab!
Kembangkanlah revolusi sosial menjadi Revolusi Sosialis, baik di masing-masing negeri maupun di seluruh Dunia Arab!
Demi tatanan-baru yang adil-manusiawi, tatanan masyarakat yang demokratik secara politik dan ekonomik!
Hidup Sosialisme!
Kaum buruh sedunia, bersatulah! ***

3 Februari 2011

MAGNIFICAT ANAK DARA MARIA

2010-12-05T23:57:00.001+07:00

Oleh: Pandu Jakasurya

Revolusioner! Begitulah kiranya kesan kita ketika membaca Magnificat Anak Dara Maria. Betapa tidak! Simak saja:

Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia.

Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya

dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya;

Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya

dan meninggikan orang-orang yang rendah;

Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar,

dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa

”Orang-orang yang takut akan Dia”, ”orang-orang yang rendah”, dan ”orang yang lapar” ada di pihak yang satu; sedangkan ”orang-orang yang congkak hatinya”, ”orang-orang yang berkuasa”, dan ”orang yang kaya” ada di pihak yang lain. Keduanya berseberangan, berhadap-hadapan. Allah berdiri di pihak yang pertama; Dia berdiri sebagai lawan pihak yang kedua. Sebuah revolusi sosial, dengan aspek-aspeknya yang teologis, politik, dan ekonomik. Barangkali sebuah revolusi Marxis dengan theistic point of reference; atau setidak-tidaknya praksis aspirasional dari theology of liberation.

Sangat menarik. Secara naratif kidungan revolusioner ini dinyanyikan oleh Anak-Dara Maria. Biasanya kita membayangkan sang anak-dara sebagai seorang gadis polos lugu nan lemah-lembut, penuh kesalehan yang serba pasrah kepada Yang Mahakuasa. “Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu,” begitu katanya kepada Gabriel sang pesuruh sorgawi. Tapi, demikian Narasi Lukas, Maria yang taat-beriman adalah Maria yang sama dengan Anak-Dara yang revolusioner.

Keduanya, yakni sikap taat-beriman dan watak-revolusioner tidaklah bertentangan. Bahkan justru karena sikap taat-berimanlah kiranya Sang Anak-Dara menjadi revolusioner. Persoalannya terletak pada siapa dan/atau apa yang diimani dan ditaati. Bila yang diimani dan ditaati adalah sosok ilahiah tetiron macam Mamon (simbol tatanan-ekonomik yang eksploitatif), Kaisar (simbol tatanan-politik yang represif), dan Kenisah (simbol tatanan-agamawi yang eksklusif, diskriminatif, memarjinalkan, dan menghamba kepada Mamon dan Kaisar), watak-revolusioner merupakan suatu kekejian. Tapi bila yang diimani dan ditaati adalah Allah-nya kaum yang miskin-tertindas, seperti Allahnya Maria Sang Anak-Dara, maka watak-revolusioner merupakan merupakan watak yang lahir-terbentuk dari ilham ilahi sejati dan yang diarahkan-Nya untuk mengekspresikan diri dalam praksis keadilan yang historis: Pembebasan kaum miskin-tertindas.

Di sini kita perlu berhenti sejenak untuk bertanya kepada diri sendiri: sosok ilahiah manakah yang kita imani dan taati? Sinful Trinity Mamon-Kaisar-Kenisah (yang merupakan proyeksi dari sinful trinity Hartawan-Penguasa-Agamawan yang dikutuk habis-habisan oleh Nabi-nabi Perjanjian Lama) atau Allah-nya kaum miskin-tertindas alias kaum paupertariat, atau minjung dalit anawim? Nama boleh sama (misalnya: Yahweh, Allah, Yesus Kristus dan sebagainya). Tapi watak berbeda sangat. Seratus delapan puluh derajat. Yang satu melegitimasi, menjustifikasi, dan melestarikan tatanan yang tidak adil. Yang lain subversif, menolak tatanan yang tidak adil, memproklamirkan tatanan-baru yang adil-manusiawi (”Kerajaan Allah”), dan berinkarnasi dalam praksis keadilan atau pembebasan. Yang satu adalah bangunan-atas yang merupakan proyeksi dari basis hubungan-hubungan produksi sosial yang tidak adil; yang lain adalah bangunan-atas yang persis terbalik, yang lahir dari jeritan kaum tertindas dan menjadi kontra-proyeksi dari basis hubungan-hubungan produksi yang tidak adil. Jadi ada Yahweh, Allah, atau Yesus Kristus yang berpihak pada kaum penindas dan membenarkan penindasan; dan di sisi lain ada Yahweh, Allah, atau Yesus yang berpihak pada kaum tertindas dan memvindikasi praksis keadilan. Sekali lagi, sosok ilahiah mana yang kita imani dan taati?

Bagi Anak-Dara Maria, jawabannya sangat jelas. Sosok-ilahiah yang diimani dan ditaatinya adalah Allahnya kaum miskin-tertindas. Allah yang subversif; Allah yang revolusioner; Allah yang Kiri, the Leftist God. Tak heran bila Anak-Dara Maria berwatak revolusioner, sebagaimana terungkap dalam kidungannya. Ia mengaku dirinya sebagai “hamba Tuhan” (1.38, 48). Dalam pada itu ia juga mengakui Israel sebagai hamba Tuhan (lihat 1.54). Dengan jalan itu ia mengidentifikasikan dirinya dengan Israel. Tapi Israel yang mana? Istilah-istilah yang tersaji dengan paralelisme-sinonim dan paralelisme-antitesis menolong kita untuk memahami siapakah Israel yang dengannya Sang Anak-Dara mengidentifikasikan diri. Ada tiga pasang paralelisme-antitesis:

”Orang-orang yang takut akan Dia” vs ”orang-orang yang congkak hatinya”

”Orang-orang yang rendah” vs ”orang-orang yang berkuasa”

”Orang yang lapar” vs ”orang yang kaya”

Dari paralelisme ini jelaslah: Israel tidak didefinisikan dengan “orang-orang yang congkak hatinya”, “orang-orang yang berkuasa”, dan “orang kaya”. Congkak, berkuasa, dan kaya, itu bukan Israel. Sebaliknya, Israel didefinisikan dengan “orang-orang yang takut akan Dia”, “orang-orang yang rendah”, dan “orang yang lapar.” Itulah Israel. Itulah anawim, kaum miskin-tertindas yang hanya berharap kepada Allah dan mengandalkan rahmat-Nya semata-mata. Mereka sangat miskin, melarat, sampai-sampai kelaparan. Mereka rendah, hina, dan tak berdaya, karena mereka tidak mempunyai kuasa baik ekonomik maupun politik. Tapi sosok ilahi yang sejati mempedulikan mereka, hidup di dalam mereka, menderita bersama dengan mereka, dan berjuang-dan-menang bersama mereka pula.

Dengan mengidentifikasikan dirinya dengan anawim, Anak-Dara Maria memaknai pengalamannya sebagai bagian dari rencana-aksi pembebasan ilahi atas kaum miskin-tertindas. Melalui sang pesuruh sorgawi Allahnya kaum miskin-tertindas melibatkannya dalam karya menghadirkan Sang Mesias ke dunia. Taat-beriman, ia bersedia. Elizabet sepupunya memberikan konfirmasi; dengan kuasa Roh Kudus ia berseru dengan suara nyaring demi mendengar salam Sang Anak-Dara:

”Diberkatilah engkau di antara semua perempuan

dan diberkatilah buah rahimmu.

Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?

Sebab sesungguhnya,

ketika salammu sampai kepada telingaku,

anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan.

Dan berbahagialah ia, yang telah percaya,

sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana” (1.42-45)

Maka Maria pun mengidungkan:

”Jiwaku memuliakan Tuhan,

dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku,

sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya.

Sesungguhnya, mulai dari sekarang

segala keturunan akan menyebut aku berbahagia,

karena Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan nama-Nya adalah kudus” (1.46-49).

Tapi ia menyusul baris-baris syair itu dengan

“Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia.

Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya

dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya;

Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya

dan meninggikan orang-orang yang rendah;

Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar,

dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa” (1.50-53)

Seakan ia berkata: Tuhan telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya, yakni aku. Itu dilakukannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Aku terhisab dalam ”Israel”, anawim, yakni orang yang takut akan Dia, orang-orang yang rendah, dan orang yang lapar. Sama halnya dengan aku, yang mengalami kepedulian dan perbuatan-perbuatan besar Tuhan, demikian pulalah mereka. Lihat saja. Rahmat-Nya turun-temurun atas anawim; Ia meninggikan anawim; Ia melimpahkan segala yang baik kepada anawim. Sebaliknya, Ia malah menceraiberaikan kaum-kuasa, menggulingkan mereka dari tampuk kekuasaan, dan menyuruh mereka pergi dengan tangan hampa. Mesias yang akan kulahirkan akan menjadi meterai praksis keadilan sebagai tindakan Allah yang paling menentukan: membebaskan anawim dan menghukum kaum-kuasa. Karena itu pengalamanku menjadi ibu Sang Mesias merupakan bagian dari praksis keadilan, karya pembebasan.

Dalam pandangan Sang Anak-Dara, praksis keadilan itu merupakan penggenapan janji Allah kepada Abraham dan keturunannya: ”Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya” (1.54-55). Janji apa? Janji bahwa mereka akan menjadi berkat bagi segala bangsa (Kej 12.3; 22.18;26.4;28.14). Ya, segala kaum dan bangsa yang tertindas, yang menjadi korban exploitation de l’homme par l’homme dan exploitation de nation par nation.

Refleksi

Pertama, apa makna Magnificat bagi Gereja? Mendengar pertanyaan ini diajukan, sementara orang terdorong untuk melanjutkannya dengan pertanyaan: “Gereja yang mana yang Saudara maksudkan?” Sekilas “pertanyaan lanjutan” ini konyol. Tapi justru karena kekonyolannya, pertanyaan ini menjadi krusial. Sebagaimana Antonio Gramsci, Marxis Italia, membedakan antara Katolisisme elit dan Katolisisme populis, demikianlah kiranya ada Yahweh-Allah-Yesus tetiron jelmaan sinful-trinity Mamon-Kaisar-Kenisah di sisi Kanan dan ada Yahweh-Allah-Yesus sejati yang berkomitmen kepada kaum miskin-tertindas di sisi Kiri. Dihadapkan pada dua sosok ilahi dengan nama yang sama, respons Gereja akan memperlihatkan jati-dirinya yang sesungguhnya. Magnificat adalah salah satu batu-ujinya.

Bila Gereja ”mengharamkan” Magnificat (entah dengan mengabaikannya sebagai bagian dari Narasi Nativitas entah dengan menolaknya karena bisa menyinggung para tuan-nyonya yang terhormat) atau ”menafsirkannya secara rohani”, jelaslah jati-dirinya. Itulah Gereja Kanan, penyembah lembu emas bernama Yahweh-Allah-Yesus jelmaan sinful trinity. Bila Gereja menjadikan Magnificat sebagai inspirasi sekaligus dorongan untuk berkomitmen pada kaum miskin-tertindas bahkan mengimplementasikannya dalam revolusi sosial sampai titik-darah yang penghabisan, jelas pulalah jati-dirinya. Itulah Gereja Kiri, pengabdi Allah sejati dan Kerajaan-Nya. Tapi barangkali, menurut diferensiasi klas yang ada di dalamnya, Gereja terbelah di antara anggota-anggota jemaatnya yang berposisi Kiri dan yang berposisi Kanan dalam menanggapi Magnificat Anak-Dara Maria. Jadi di dalam satu Gereja yang ”sama” orang-orangnya menjadi Gereja-gereja yang berbeda, yang masing-masing menyembah atau mengabdi kepada Tuhan-tuhan yang berbeda meski dengan nama yang sama. Padahal kata Yesus dari Nazaret: ”Kamu tidak dapat melayani Allah sekaligus melayani Mamon.” Maka bila kita memparafrasekan kata-kata Frei Beto: ”Yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya bukanlah agamanya, tetapi di sisi mana mereka berdiri, di sisi penindas atau di sisi kaum tertindas.”

Kedua, dalam perspektif Magnificat Anak-Dara yang revolusioner itu, masa-masa jelang Natal secara khusus merupakan test case bagi Gereja dan orang-orang yang mengenakan Kristus sebagai identitas keagamaannya:

Kristus manakah yang dipuja bila Gereja dan orang-orang Kristen larut dalam extravaganza?
Kristus manakah yang disanjung bila ”Dia” kelu dalam mengajukan tuntutan ”bunuh-diri klas” seperti yang dipatuhi oleh Barnabas dan dilakukan kaum burjuis-kecil yang mengkomitmenkan hidup mereka pada praksis keadilan seperti Che Guevara, Rama Camilo Torres, Nestor Paz, Rama Rutilo Grande, Uskup Agung Oscar Romero, dan lain-lainnya?
Kristus macam mana yang nyaman bermahkota emas dan disemayamkan di dalam gedung gereja yang mewah gemerlap sementara pada saat yang sama Ia sanggup bertemu dengan kaum paupertariat yang berdesak-desakan di pemukiman kumuh di sekitar ”istana pualam” (baca: penjara mewah) bersalib besar?
Kristus macam mana yang mengatakan bahwa orang miskin selalu ada di antara para pengikut-Nya tanpa bermaksud menggugat tatanan ekonomi-politik-religius yang justru menjadi sumber sekaligus pelestari segala kemelaratan?

Ketiga, ”bunuh-diri klas”, sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Mario Cabral, adalah harapan satu-satunya bagi kaum-kuasa sebelum mereka terjungkal oleh revolusi sosial yang digerakkan Allah. Para teolog pembebasan menyebutnya evangelical poverty, yang secara hakiki berarti preferential option for the poor (and the oppressed). Kita mendengar gaung bunuh-diri klas dari kidungan Magnificat yang mengontraskan anawim dengan kaum-kuasa.

Kaum burjuis jauh dari kelaparan, dan pada mereka ada kekuasaan ekonomi dan politik. Kaum burjuis-kecil mungkin tidak mengalami kelaparan, meski mereka tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik. Tapi bila benar mereka takut akan Tuhan, Allah-nya kaum miskin-tertindas, Allahnya Maria Sang Anak Dara, adakah konsistensi-etis lain kecuali melakukan bunuh-diri klas? Dengan kata lain, adakah jalan lain kecuali terlibat dalam praksis keadilan alias perjuangan pembebasan bersama dengan kaum tertindas? (Dan itu menuntut: demokratisasi kepemilikan, akses, dan kontrol terhadap alat-alat produksi massal!).

Dengan ”bunuh-diri klas” kaum burjuis dan burjuis-kecil, ya, kita, akan terhisab ke dalam anawim. Kita pun menjadi kaum revolusioner, seperti Anak-Dara Maria. Dalam perjuangan bersama dengan kaum paupertariat, kita akan membidik revolusi sosial; revolusi yang digerakkan Allah, yang tidak akan menjungkalkan kita untuk mencium debu dan menjadi debu, melainkan mengarahkan kita untuk membangun tatanan baru ekonomik, politik, dan agamawi yang adil-manusiawi sebagai replika Kerajaan Allah. ***

Semarang, Minggu II Adven 2010

BUKAN BONAPARTISME APALAGI FASISME, TETAPI SOSIALISME!

2010-11-04T00:05:00.002+07:00

Oleh: Pandu Jakasurya

Pak Kwik Kian Gie menulis artikel yang sangat menarik-menggelitik di Kompas.com. Judulnya, "Aku Bermimpi Jadi Presiden" (http://m.kompas.com/news/read/data/2010.11.03.08431944). Yang dibidik jelas, orang nomor satu di negeri ini yang dari ke hari semakin kelihatan pandir terbelit imperialisme, feodalisme, dan politik transaksional ("politik dagang-sapi"). Bila SBY mau meluangkan waktu membaca dan merenungkan tulisan Pak Kwik, tentulah besar faedahnya untuk ber-otokritik. Suara atau tulisan Pak Kwik patut didengar. Bukan hanya karena beliau cerdas, tetapi juga seorang yang berkomitmen kebangsaan yang jelas serta berintegritas tinggi.

Dalam pada itu, sebagai seorang sosio-demokratik, saya melihat ada bahaya dalam "impian" Pak Kwik. Saya mempersilakan Kawan-kawan menyimak lebih dulu tulisan Pak Kwik, setelah itu menimbang "kekhawatiran" dan usul saya. Monggo...

Bukan Bonapartisme Apalagi Fasisme, Tetapi Sosialisme!

"Impian" Pak Kwik untuk SBY bila menjadi kenyataan akan menggiring Indonesia ke jalan "bonapartisme populis" dan akhirnya fasisme. Lagi-lagi seorang presiden dengan kekuasaan yang nyaris mutlak. Lagi-lagi dukungan Angkatan Bersenjata. Lagi-lagi back to the original text of UUD 1945 yang cenderung bisa dijadikan apa saja untuk membenarkan penguasa.

Saya sangat menghargai Pak Kwik. Komitmen kebangsaan dan integritas moralnya tak terbantahkan. Namun cara berpikirnya merepresentasikan burjuasi-nasional yang frustrasi dengan kebobrokan klas-nya sendiri. Orang-orang dari burjuasi-nasional yang masih berharap bahwa "demokrasi ala Abang Sam" bisa membereskan negeri ini, tentu sedang berilusi. Istilah-istilah dan konsep-konsep yang mentereng pun digulirkan: "good governance", "accountability", "fit and proper test", "feasibility", "check and balance", "civil society", dsb. Tapi kaum optimists itu lupa, sengaja lupa, atau tidak mengerti bahwa itu semua ada dalam tataran "struktur-atas" dari sebuah masyarakat yang "bangunan-bawah"-nya sudah mengalami revolusi burjuis-demokratik yang tuntas. Inggris, Prancis, Amerika Serikat, disusul negeri-negeri "kapitalis-maju" lainnya. Sedangkan Indonesia? Negeri atau bangsa kita belum pernah mengalami revolusi burjuis-demokratis secara tuntas.

Proyek "revolusi nasional"-nya Bung Karno pada hakikatnya mengarah ke sana, sebagai tahapan awal sebelum tiba pada revolusi sosialis. Tapi konsepsi Menshevik (dan Stalinis) yang secara kreatif diolah oleh BK (dg bekal persatuan Nasakom) gagal total karena dikhianati bangsane dhewek. Apa yang secara riil terjadi, yakni gagalnya proyek-historis revolusi nasional BK, mengafirmasi analisis Trotskyist-Marxism bahwa sebagai klas, burjuasi di negeri-negeri yang terlambat memasuki fase kapitalisme (karena di negeri-negeri kapitalis maju kapitalismenya telah menjelma menjadi imperialisme) tidak akan mampu menuntaskan "revolusi burjuis-demokratik" atau "revolusi nasional." Pasalnya, sebagai sebuah klas, burjuasi terlalu terikat bahkan terbelenggu oleh feodalisme dan imperialisme. BK tentu saja progresif, tapi klasnya tidak. Burjuasi Indonesia pada masa BK terdiri dari burjuasi-nasional (yang menginginkan kemerdekaan bangsa dengan kedaulatan sepenuhnya), burjuasi-komprador (kaki-tangan imperialis), dan kapitalis-birokrat (burjuasi semu berwatak feodal yang menikmati kemewahan ala burjuis melalui mesin-birokratik). Bung Karno gagal total, karena klasnya (burjuasi) pecah, dan segmen klasnya (burjuasi-nasional) dihancurkan oleh segmen-segmen klas lainnya (burjuasi-komprador dan kapitalis-birokrat). Pasca Bung Karno, burjuasi-komprador, kapitalis-birokrat, dan kapitalis-kroni mendominasi Indonesia. Burjuasi-nasional lenyap.

Sampai saat ini, lebih dari satu dekade setelah Soeharto lengser, Indonesia nampaknya tidak punya segmen-klas burjuasi-nasional. Yang ada hanyalah pseudo burjuasi-nasional macam Surya Paloh (yang tampilannya sangat nasionalistis namun ya tetap komprador; tentu kita ingat iklan Exxon Mobil yang muncul saban sekian menit di Metro TV), misalnya. Pak Kwik bisalah kita golongkan ke dalam burjuasi-nasional. Tapi sebagai segmen klas yang mempunyai kekuatan signifikan, agaknya kita memang tidak punya lagi burjuasi-nasional. Sebagian terbesar terang-terangan komprador, kapbir, dan kapitalis-kroni.

Lalu akankah Indonesia mengalami revolusi burjuis-demokratis secara tuntas? Bila diserahkan kepada burjuasi, saya kira tidak akan pernah. Pasalnya jelas, mereka terikat-kuat dalam tali-temali dengan imperialisme dan feodalisme. Impian para forza optimissima jelas-jelas ilusi.

Lantas, apakah “mimpi” Pak Kwik bisa menjadi alternatif? Dari kacamata Marxian jawabnya: ya! Persoalannya adalah alternatif macam mana. Bagi klas burjuasi, menyelamatkan sebuah bangsa yang terkurung dalam paradigma kapitalisme pada hakikatnya menyelamatkan kapitalisme itu sendiri. Ini berangkat dari asumsi bahwa kapitalisme adalah tatanan yang paling baik meski tidak sempurna. Bila dilakukan perbaikan di sana-sini, termasuk putting the right men on the right places, kapitalisme akan memberi faedah yang besar kepada semua lapisan rakyat (kendati prinsipnya tetap sama, trickle down effect). Tapi bagaimana bila “dari kepala sampai ekor” semuanya kudisan, seperti negeri kita tercinta? Usul Pak Kwik: presiden dengan kekuasaan nyaris mutlak, yang didukung Angkatan Bersenjata, dan tegaknya kembali UUD 1945. Jadilah bonapartisme (kendati populis) yang akan bertransformasi menjadi fasisme. Meminjam ungkapan Prof Steuermann (yang sering dikutip Bung Karno), Fasisme adalah upaya terakhir untuk menyelamatkan kapitalisme.

Lalu bagaimana?

Menurut pendapat saya, sudah terlalu terlambat bagi Indonesia untuk mengalami revolusi burjuis-demokratis. Alasannya jelas: kla burjuasinya terikat kuat pada feodalisme (birokratik) dan imperialisme (sekarang dlm wujud neoliberalisme). Hasil-hasil Reformasi 1998 adalah konsolidasi komprador, kapbir, dan kapitalis kroni. Kecuali demokrasi-konstitusional yang serba prosedural (“teladan” Abang Sam) dan negeri yang babak-bundas habis dijarah-rayah oleh imperialisme neo-liberal dan para komprador-kapbir-kapitalis kroni, Reformasi 1998 tidak berdampak apa-apa. Malahan sekarang negeri ini makin jadi incaran Islam Transnasional, baik yang bergaya Taliban macam HTI maupun yang bergaya Irannya Ahmadinedjad dan Turki-yang-sekarang macam PKS.

Kondisi-kondisi obyektif baik di tataran internasional (krisis ekonomi yang berkepanjangan) maupun di tataran nasional (makin carut-marutnya negeri dalam pemerintahan SBY Jilid II) sudah matang, bahkan mungkin hampir membusuk. Indonesia, selaku matarantai terlemah kapitalisme Asia Tenggara, sebenarnya di ambang revolusi. Tapi revolusi tidak hanya membutuhkan kondisi obyektif untuk meledakkannya. Revolusi juga memerlukan faktor subyektif, yakni kesadaran revolusioner dari klas dan kaum yang paling disengsarakan selama ini. Mereka adalah laki-laki dan perempuan dari klas buruh, kaum tani (peasants, not farmers), dan kaum miskin kota. Mereka perlu menyingkap dan menyingkirkan tabir kesadaran palsu (termasuk yang dibikin oleh agama, tentang takdir, ketaatan kepada pemerintah, dsb), mengorganisir diri, dan bermobilisasi. Tapi kesadaran itu tidak jatuh begitu saja dari langit atau secara otomatis dari kondisi-kondisi obyektif. Kesadaran, organisasi, dan mobilisasi itu baru bisa terjadi bila ada sebuah partai-kader yang memainkan peran sebagai partai-pelopor (vanguard party). Terdiri dari para pejuang yang memiliki kesadaran revolusioner yang paling maju, komitmen preferential option for the poor and the oppressed, dan berdisplin baja, vanguard party harus melancarkan perjuangan kontra-hegemoni, memampukan massa rakyat-pekerja untuk membuang selubung ideologis kesadaran palsu mereka, menginjeksikan kesadaran revolusioner, solidaritas, dan internasionalisme, mengorganisir mereka dalam dewan-dewan rakyat-pekerja, serta memobilisir mereka dalam momentum yang tepat untuk mengakhiri rezim dan tatanan masa kini serta menggantikannya dengan tatanan baru, yang demokratik baik secara politik maupun secara ekonomik.

Partai-kader yang memainkan peran kepeloporan ini harus mempunyai garis-massa. Partai ini harus selalu memiliki kontak dengan massa rakyat-pekerja. Partai ini menjadikan demokrasi-partisipatoris (sebagai kerangka dari demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi) sebagai demokrasinya massa rakyat-pekerja dengan praktik di dalam dewan-dewan rakyat-pekerja. Dalam konteks demokrasi-partisipatoris, partai-pelopor menggunakan sentralisme-demokratik sebagai mekanisme kesatuan gerak-aksi untuk bermobilisasi dan memenangkan revolusi. Tentu, revolusi sosialis, atau revolusi sosio-demokratik, yakni revolusi yang menumbangkan tatanan masa kini yang kapitalistis dan membangun tatanan masa depan yang demokratik secara ekonomik dan politik.

Mimpi Pak Kwik mungkin lahir dari keluhuran budi. Namun bukan bonapartisme yang dibutuhkan Indonesia, bahkan bonapartisme-populis (seperti Bung Karno) sekalipun. Bukan pula fasisme dan ultranasionalisme. Indonesia membutuhkan Sosialisme. Sebab, di penghujung jalan kapitalisme, umat manusia, termasuk bangsa Indonesia akan diperhadapkan pada dua pilihan: Sosialisme atau Barbarisme. Demi umat manusia, dan dengan demikian demi hormat saya kepada Pencipta dan Pembebas Agung, saya memilih: Sosialisme! ***

PJS_Nov2010

Tolak Pengangkatan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional!

2010-10-18T12:23:00.000+07:00

Tolak Pengangkatan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional!

Oleh: Rudolfus Antonius

Kepala Sub Direktorat Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Kementrian Sosial, Hartono Laras, menyebut nama Soeharto disamping 19 calon pahlawan nasional lainnya, seperti mantan Presiden Abdulrahman Wahid dan mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Menteri sosial Salim Jufri Al Segaf menyatakan bahwa seluruh nama-nama itu merupakan hasil seleksi yang cukup panjang. Nantinya, ke-19 nama hasil seleksi tersebut akan diserahkan kepada Presiden, untuk selanjutnya ditetapkan dan diumumkan pada saat hari pahlawan. Tim seleksi yang terdiri dari 13 orang, adalah gabungan dari unsur sejarahwan, kearsipan, dan sejarah TNI yang ditetapkan oleh Mensos. Keseluruhan calon ini dinilai kiprah perjuangannya untuk bangsa dan negara, selain syarat-syarat normatif seperti warga negara Indonesia (WNI), berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa.

(Lihat http://berdikarionline.com/kabar-rakyat/20101017/soeharto-tidak-pantas-diberi-gelar-pahlawan.html)

Demikian kata berita.

Terenyuh rasanya hati ini menyimak berita ini. Soeharto, diktator yang selama lebih dari 30 tahun mengangkangi Indonesia, akan diangkat menjadi pahlawan nasional. Entah di mana akal sehat dan nurani para birokrat negeri ini. Tapi barangkali kita tidak perlu terlalu heran. Sebab bukankah wajar bila para penjahat mengagung-agungkan pimpinan mereka (yang telah mengajari mereka kejahatan dan menciptrati mereka "rezeki" yang tak halal) dan memuja-mujanya sebagai pahlawan (sembari lebih taktis dalam mengikuti jejaknya)? Kriteria atau syarat-syarat, bahkan yang normatif, bisa dibuat. Misalnya, "warga negara Indonesia (WNI), berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa." Bila yang dicalonkan tidak memenuhi kriteria-normatif, toh kriteria bisa disesuaikan, dengan diperluas dan diperdalam cakupan dan maknanya.

Coba simak. Oke, Soeharto warga negara Indonesia. Tapi benarkah ia "berjasa terhadap bangsa dan negara"? Orang bisa menunjuk Serangan Oemoem 1 Maret 1949. Soeharto sendiri mengklaim bahwa ia adalah inisiator SO. Tapi kita toh tahu, inisiator sesungguhnya adalah Sri Sultan HB IX. Soeharto hanya pelaksana. Itu pun bukan dia yang mati-matian bertempur. Simak kesaksian almarhum Kol Latief. Sebagai anak buah Soeharto, ia (waktu itu kapten) dan kawan-kawannya mati-matian berusaha menahan serangan balasan Belanda, dan akhirnya terpukul mundur dengan sejumlah korban jiwa. Tatkala menghadap Soeharto, Abdul Latief mendapati sang Letkol Soeharto sedang asyik menikmati soto-ayam. Benarkah Soeharto inisiator SO? Tidak? Benarkah Soeharto bertempur dalam SO? Tidak. Soeharto berjasa? Mitos yang sengaja diciptakan Soeharto, melalui para sejarawan-sejawaran bayaran a.k.a. para intelektual tetiron, memang menempatkan Soeharto sebagai hero SO yang konon berdampak internasional itu. Tapi barangsiapa mencamkan adagium pascamodern "kekuasaan adalah pengetahuan", tak bisa silap mata, akal, dan nuraninya, oleh sejarah bikinan rezim semi fasistik Soeharto yang bernama Orde Baru.

Mari bicara tentang jasa lain: menyelamatkan Republik Indonesia dan Pancasila dari upaya Partai Komunis Indonesia, yang ingin menjadikan Komunisme sebagai ideologi negara. Ini pun mitos. Tidak ada bukti bahwa PKI selaku partai atau organisasi terlibat apalagi mendalangi Gerakan 30 September. Tidak ada bukti bahwa PKI ingin menggantikan Pancasila dengan Komunisme. Bahkan, enam tahun sebelumnya dalam sidang-sidang Konstituante, PKI gigih mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara vis a vis tuntutan partai-partai Islamis (yang menginginkan Agama Islam sebagai ideologi RI). Terlepas dari ketidaksetujuan saya selaku seorang sosio-demokratik (yang berdiri dalam tradisi Marx-Engels-Luxemburg-Lenin-Trotsky-Gramsci) terhadap revisionisme Aidit dan kawan-kawannya (yang berayun di antara Kebijakan Partai Komunis Uni Soviet dan Partai Komunis Tiongkok dalam rangka menemukan strategi Komunis yang cocok untuk konteks Indonesia yang masih semi-feodal dan semi-kolonial), tuduhan bahwa PKI mendalangi G30S dan bermaksud menggantikan Pancasila dengan Komunisme, adalah mitos bikinan Soeharto dan Orde Baru-nya. Seharusnya malah Soeharto diseret ke pengadilan karena meski ia sudah mengetahui adanya rencana penculikan terhadap beberapa jenderal Angkatan Darat (informasi Kol. Latief, tanggal 29 dan tanggal 30 September 1965), ia tidak bertindak apa-apa sampai sesudah penculikan itu terjadi. Bahkan sampai dua kali ia melakukan kebohongan publik (dalam wawancara dengan Der Spiegel dan otobiografinya Soeharto: Pikiran, Perkataan, dan Tindakan Saya) perihal pertemuannya dengan Kol. Latief pada 30 September malam itu. Saya tidak menuduh Soeharto dalang G30S (sehingga formulanya menjadi G30S/Soeharto), tetapi saya berpendapat bahwa Soeharto adalah oportunis yang pandai mengail ikan di air keruh. Sungguh "berjasa terhadap bangsa dan negara."

Jasa lain? O, pembangunan nasional, bahkan sampai sekian banyak Pelita. Berjuluk "Bapak Pembangunan" dia. Tapi bukankah "Pembangunan" itu dibeayai utang luar negeri (yang sebagian dikorupsinya bersama keluarga dan kanca-kancanya) dengan memberikan kekayaan negeri ini menjadi "hadiah terbesar" bagi kaum imperialis? UU Penanaman Modal Asing 1967 terbit setelah para mafia Berkeley bertatap muka dengan kaum imperialis Barat dan Jepang untuk mengkapling-kapling potongan sorga yang bernama Nusantara di antara perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Sungguh besar "jasa Soeharto", yang membelokkan cita-cita sosialistik sang penggali Pancasila menjadi pembangunan kapitalis dengan menyerahkan Indonesia ke dalam cengkeraman imperialisme.

Bagaimana dengan "kelakuan baik"? Kita yang berakal sehat dan bernurani, tentu bisa menjawabnya sendiri. Kelakuan baik Soeharto adalah senyumnya, sehingga ia berjuluk the Smiling General. Tapi di balik senyumnya, bersemayamlah kekejaman tiada tara. Vengeance by Smile, kata Majalah Time. Tengoklah berapa banyak orang Komunis, nasionalis-Kiri, atau sekadar kaum buruh, tani, dan wong cilik lainnya sebagai tumbal bertakhtanya Soeharto dan berdirinya rezim semi-fasistik Orde Baru. Tengoklah lebih dari 10 ribu orang yang di-tapol-kan (1969-1979), semberi mengingat betapa menjijikkannya perilaku opsir-opsir AD yang "Pancasialis" terhadap para tapol! Nyanyi Sunyi Seorang Bisu-nya Pak Pram, Diburu di Buru-nya Pak Hersri Setiawan, dan sekian banyak kesaksian yang lain terlaku sukar untuk diabaikan sehingga kita merasa boleh menyangkal bahwa Soeharto dan Orde Baru berlumuran darah sejak semula.

Ingat pula ini: Pembunuhan misterius ("Petrus") tahun 1980-an, kasus Tanjung Priok, Talangsari Lampung, kasus 27 Juli 1996, Penculikan aktivis 1997-1998, dan pelanggaran HAM 1998. Belum lagi operasi militer yang terjadi di Aceh, Papua, dan Timor-Leste (yang ketika dijajah RI-nya Soeharto dan Orba menyandang nama "Timor Timur").

Bagaimana perihal "setia dan tidak mengkhianati bangsa"? Tanpa perlu berpanjang kata, jelaslah sudah bahwa Soeharto telah menjual Indonesia kepada imperialisme dan membuat "sebuah bangsa" yang tinggal "di sana, antara benua Asia dan benua Australia, antara Lautan Teduh dan Lautan Indonesia" kembali menjadi "een natie van koelies, en een koelie onder de naties". Negerinya dijarah rayah oleh kaum imperialis, bangsanya diperbudak menjadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa. Sungguh "setia" dan "tidak mengkhianati bangsa" Soeharto ini.

Dan sekarang, komprador, master of creeping coup d'etat, penjagal manusia, dan koruptor ini akan diangkat oleh anak-anak asuhnya menjadi pahlawan nasional. Bila itu terjadi, sejarah akan menghukum bangsa ini.

Sikap Saya

Saya berdiri pada posisi ini: Menolak pengangkatan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Dasarnya jelas: Satu, Soeharto pelaku kejahatan pelanggaran HAM berat; Dua, Soeharto koruptor besar; Tiga, Soeharto telah menjual negeri dan bangsa Indonesia kepada kaum imperialis; Empat, Soeharto seorang pendusta besar. Dengan demikian, kriteria-normatif pun tidak terpenuhi oleh si jenderal besar ini.

Dalam pada itu, perlulah kita perhatikan beberapa hal. Rezim yang didirikan Soeharto, yakni Orde Baru, adalah rezim komprador, kapitalis-birokrat, dan kapitalis-kroni. Rezim-rezim pasca-Reformasi (termasuk rezim SBY) sama saja, hanya tampil dengan kedok demokrasi (yang formalistik-prosedural dan sarat dengan korupsi yang makin berbiak). Tidak ada perubahan hakiki. Itu memang sesuai dengan keinginan para blandis alias para reformis-tetiron jelmaan anak-anak asuh Soeharto. Bila sekarang anak-anak asuh atau anak-anak ideologis itu bermaksud mengangkatnya menjadi pahlawan nasional, maka sebenarnya kita berhadapan dengan persoalan yang bukan hanya menyangkut Soeharto, tetapi menyangkut rezim yang ada saat ini. Rezim komprador, kapitalis-birokrat, dan kapitalis-kroni tidak layak memimpin bangsa ini. Lagi-lagi kita mendapati indikasi bahwa bangsa ini memerlukan revolusi yang sejati: Revolusi demokratik yang segera berkembang menjadi revolusi sosialis. Atau dengan kata lain: Revolusi Permanen!

Tolak pengangkatan Soeharto menjadi pahlawan nasional!

Tolak rezim komprador, kapitalis-birokrat, dan kapitalis-kroni!

Revolusi Permanen!

Demi Indonesia yang sosio-demokratik!

Minggu 17 Oktober 2010

Serial “Sosialisme dari Bawah” (7)

2010-06-01T10:22:00.000+07:00

TUJUH: PERLAWANAN LEON TROTSKY

DALAM KURUN WAKTU 1920-an sampai 1940-an yang mengerikan, manakala Josef Stalin melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa atas nama “sosialisme”, Leon Trotsky berupaya mempertahankan Sosialisme dari Bawah. Stalin telah tiba pada sejenis ideologi yang sejalan dengan sosialisme pra-Marxis yang bercorak otoriter. Di tangannya, lenyaplah esensi demokratik dari Sosialisme. “Marxisme”-nya Stalin adalah sebuah varian dari Sosialisme dari Atas. Suatu elit birokratik menjadi mandor yang mengawasi jalannya transformasi Rusia dari sebuah negeri yang miskin dan terbelakang menjadi sebuah kekuatan modern. Demi transformasi itu, Stalin dan birokrasinya mengorbankan nyawa sekian banyak rakyat-pekerja. Bila kemudian perspektif tersebut dikenal luas sebagai “Sosialisme”, “Marxisme”, atau “Komunisme”, sesungguhnya itu merupakan lelucon keji tentang sebuah karikatur dari Marxisme-nya Marx, Engels, Luxemburg, dan Lenin.

Dalam perlawanannya terhadap Stalin, Trotsky menandaskan bahwa Sosialisme yang sejati berakar dalam komitmen perjuangan demi pembebasan manusia. Ia juga menentang gagasan Stalin tentang Sosialisme di Satu Negeri, suatu gagasan yang di kemudian hari menjadi akar perpecahan dalam Gerakan Komunis Internasional (Partai Komunis Tiongkok pimpinan Mao Tse-tung kontra Partai Komunis Uni Soviet pimpinan Nikita Khruschev). Trotsky menegaskan bahwa Sosialisme hanya bisa diwujudkan dalam skala dunia. Dengan jalan itu ia mempertahankan Internasionalisme Marx, Engels, Luxemburg, dan Lenin.

Sampai saat kematiannya di tangan Ramon Mercader (seorang agen Stalin) pada 1940, Trotsky berupaya keras membangun sebuah gerakan sosialis revolusioner yang berdasarkan prinsip-prinsip Marx dan Lenin. Sungguh, ini bukan tugas yang ringan, mengingat pada waktu itu badai penghancuran terhadap gerakan-gerakan kaum buruh sedang berkecamuk: Stalin dan birokrasinya sedang “membentuk-ulang” Rusia, sementara fasisme Hitler dan Mussolini sedang melanda seluruh Eropa. Trotsky yang mencetuskan Teori Revolusi Permanen, bahu-membahu dengan Lenin dalam Revolusi Bolshevik 1917, dan membangun Tentara Merah, kini berupaya menjaga agar api Sosialisme tetap menyala. Kendati Stalin dan birokrasi-birokrasi Stalinis mengutuknya sebagai bid’ah, Trotsky akan tercatat dengan tinta emas dalam sejarah Sosialisme dari Bawah yang demokratis, internasionalistis, dan revolusioner.

Meski demikian, Trotsky juga tak luput dari kondisi-kondisi pada 1930-an. Masa keemasan Marxisme ada dalam kurun waktu manakala kaum Sosialis revolusioner terlibat secara aktif dan terikat-erat dengan gerakan-gerakan massa rakyat-pekerja. Kekuatan Marxisme selalu bergantung pada kesatuan teori dan praktik. Bagi Marx dan Engels, kurun waktu tersebut adalah gelombang revolusioner yang melanda Eropa pada 1848 serta Komune Paris 1871. Ketika Revolusi Rusia 1905 mengalami kegagalan, perspektif Marxis justru dipertajam dan diperkaya oleh orang-orang seperti Luxemburg, Lenin, dan Trotsky. Kurun waktu emas berikutnya adalah 1917-1921. Kala itu, kaum revolusioner seperti Luxemburg, Lenin, Trotsky, dan Antonio Gramsci (seorang Komunis Italia), memainkan peran sentral dalam gerakan revolusioner klas buruh. Dalam tiap-tiap kurun waktu emas, teori Marxis dipertajam dan diperkaya berdasarkan pengalaman yang hidup dari gerakan klas buruh.

Dalam kurun waktu 1930-an, Trotsky yang hidup dalam pengasingan sama sekali terputus dari gerakan buruh yang riil. Di seluruh Eropa, klas buruh mengalami kekalahan demi kekalahan. Gerakan Sosialis dan Komunis berjuang mati-matian mempertahankan diri dari hantaman fasisme, sementara Stalin menggunakan Komintern sebagai alat untuk mengamankan transformasi Rusia seturut dengan gagasan Sosialisme di dalam Satu Negeri. Analisis-analisis Trotsky tentang berbagai peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tersebut, meskipun brilian, ternyata tidak mampu mengilhami kaum buruh dalam jumlah yang signifikan untuk beraksi. Gerakan Komunis Internasional yang didirikannya (Internasionale IV) terbatas pada sejumlah kaum intelektual yang radikal. Keterpisahan dari perjuangan-perjuangan massa rakyat-pekerja, bahkan dari pengalaman keseharian mereka, pada akhirnya mendistorsi teori dan praktik “Trotskyisme.”

Gerakan Trotskyis harus membayar sangat mahal karena keterpisahannya dari massa rakyat-pekerja. Di banyak negeri, gerakan ini nyaris tidak ada bedanya dengan klub debat bagi para intelektual yang tidak pernah mengalami perjuangan klas buruh. Trotsky memang mencela para intelektual yang merasa cakap untuk membuat keputusan tentang strategi umum dan taktik-taktik revolusi di setiap sudut dunia, sementara mereka gagal mendasarkan diri pada gerakan buruh di negeri mereka sendiri! Meski demikian, Trotsky toh tidak dapat memasok koreksi yang paling penting: kebutuhan mutlak bagi kaum Sosialis revolusioner untuk terlibat dalam pendidikan dan perjuangan massa rakyat-pekerja!

Di samping itu, Trotsky melakukan kesalahan analitis yang terbilang serius. Kurun waktu itu ditandai oleh kontra-revolusi Stalinis yang semakin menjadi-jadi. Para militan Komunis (yang berjuang dalam Revolusi Bolshevik 1917) dieksekusi, kaum tani dibantai, dan demokrasi buruh dihapuskan. Ini mencuatkan pertanyaan tentang watak Negara Rusia. Menjawab pertanyaan tersebut, dengan konsisten Trotsky berargumen bahwa Rusia-nya Stalin tetap merupakan sebuah negara buruh, kendati negara buruh yang merosot. Trotsky mengakui bahwa soviet-soviet (dewan-dewan pekerja) Rusia telah dihancurkan oleh birokrasi Stalinis. Ia juga mengakui bahwa Partai Bolshevik yang pernah dipimpinnya bersama dengan mendiang Lenin telah dilucuti karakter revolusionernya. Bahkan kadang-kadang ia membandingkan rezim Stalinis di Rusia dengan rezim fasis Jerman. Tapi, Trotksy tetap menandaskan bahwa Rusia adalah sebuah negara buruh. Itu dilakukannya berdasarkan satu kriteria, yakni bahwa di Rusia properti tidak beralih kembali menjadi milik pribadi, tetapi tetap berada di dalam tangan negara. Menurut Trotsky ini membuktikan pencapaian abadi Revolusi Bolshevik 1917. Stalin tidak memulihkan properti pribadi. Ia tetap memberlakukan kolektivikasi dan perencanaan dalam perekonomian Rusia.

Secara deskriptif, apa yang dikatakan Trotsky benar. Stalin memang tidak berniat memulihkan kapitalisme “pribadi” (private capitalism) di Rusia. Tapi terlalu sukar untuk menilai bahwa Stalin mempertahankan Rusia sebagai sebuah negara buruh. Menurut Marx dan Engels, sebuah negara buruh didasarkan pada kekuasaan kaum buruh dalam masyarakat. Negara buruh bergantung pada keberadaan organisasi demokratik yang dapat mengoperasikan kekuasaan dari bawah. Dengan kata lain, sebuah negara buruh memposisikan kaum buruh sebagai yang menjalankan negara. Karena itu, negara buruh meniscayakan kekuasaan buruh dan demokrasi buruh.

Bentuk tertentu dari kepemilikan properti adalah satu hal. Tapi watak hakiki dari suatu masyarakat atau sebuah negara adalah satu hal lainnya. Untuk memahaminya kita harus menelaah hubungan-hubungan sosial yang mencirikan masyarakat atau negara. Itu berarti kita harus menelaah siapa yang mengontrol struktur produksi ekonomik dan siapa yang mengendalikan aparatus kekuasaan negara. Tentu saja benar bahwa nasionalisasi properti dan perencanaan ekonomi ada di Rusia-nya Stalin. Tapi pertanyaannya, siapa yang mengontrol properti yang dinasionalisasikan itu? Siapa yang melakukan perencanaan ekonomi? Bila jawabannya “negaralah yang mengontrol properti dan melakukan perencanaan ekonomi”, itu bukan jawaban yang memadai. Persoalannya, siapakah yang menjalankan negara? Klas buruh? Atau …? Bila yang menjalankan negara adalah sebuah birokrasi yang memiliki privilese (hak istimewa), apakah negara tersebut merupakan negara buruh? Apalagi birokrasi tersebut menggunakan kontrolnya terhadap negara (dan dengan demikian terhadap perekonomian dan tenaga kerja) dalam rangka mengarahkan produksi dan akumulasi untuk bersaing secara industrial dan militer dengan raksasa-raksasa kapitalis! Terlalu sukarlah bagi kita untuk mengatakan bahwa Rusia yang Stalinis itu merupakan sebuah negara buruh. Alih-alih negara buruh, Rusia yang Stalinis adalah sebuah kapitalisme negara (state capitalism), sebuah sistem yang di dalamnya Kapital dikontrol secara kolektif oleh sebuah birokrasi yang memiliki privilese untuk menjalankan negara.

Dengan menjadikan bentuk tertentu dari kepemilikan properti sebagai kriteria negara buruh, Trotsky melakukan kesalahan yang secara serius menyebabkan gerakan Trotskyis kehilangan orientasi di kemudian hari. Sebab, secara tidak sengajar Trotsky telah menyimpang dari pokok-pokok yang paling mendasar dari Sosialisme dari Bawah. Ini tidak segera kelihatan dengan jelas semasa Trotsky hidup. Tapi pada akhir Perang Dunia II, akibat yang fatal dari kesalahan ini segera menyeruak. Pada waktu itu pasukan-pasukan Stalin bergerak ke sebagian besar Eropa Timur dan menciptakan rezim-rezim boneka di Polandia, Hungaria, Bulgaria, dll. Mula-mula kaum Trotskyis menegaskan bahwa negeri-negeri tersebut tetap merupakan negeri-negeri yang dikuasai oleh rezim-rezim kapitalis. Meski demikian, revolusi-revolusi buruh terjadi. Namun lambat-laun realisasi yang lain terjadi. Di bawah instruksi-instruksi Moskow, pemerintahan-pemerintahan boneka ini menciptakan struktur-struktur internal menurut model Rusia: industri dan keuangan dinasionalisasikan; suatu negara birokratik dengan partai-negaranya diciptakan; upaya-upaya perencanaan ekonomi diintrodusir. Menurut kriteria mendiang Trotsky, rezim-rezim Eropa Timur yang baru ini adalah negara-negara buruh. Inilah kesimpulan yang diambil oleh gerakan Trotskyis. Tapi dengan jalan itu mereka telah jatuh ke dalam klaim yang justru tidak diperbolehkan bagi kaum Sosialis revolusioner: bahwa negara-negara buruh dapat diciptakan tanpa intervensi aktif dari klas buruh. Negara-negara buruh tanpa revolusi-revolusi buruh adalah pelanggaran yang sangat mencolok terhadap prinsip-prinsip Sosialisme dari Bawah-nya Marx dan Lenin. Bahkan yang lebih aneh, tentara Stalin sekarang digambarkan sebagai instrumen pembebasan manusia, yang menciptakan negara-negara buruh di ujung laras senjata mereka! Gerakan Trotskyis telah menjadi korban ideologi Sosialisme dari Atas.

Trotsky telah memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi Sosialisme yang demokratis, revolusioner, dan internasionalis. Tapi kita tidak boleh menutup mata terhadap kekeliruan serius yang telah dibuatnya. Tanpa sengaja ia telah jatuh ke dalam Sosialisme dari Atas, suatu kesalahan yang kemudian diikuti oleh sejumlah pengikutnya. Meski demikian, komitmen dasariahnya kepada demokrasi buruh, revolusi buruh, dan internasionalisme buruh membuat namanya tetap terpatri pada barisan para pejuang Sosialisme dari Bawah, bersama dengan Marx, Engels, Luxemburg, Lenin, dan Gramsci. *** (Bersambung)

Living in the Midst of Wilderness

2010-03-08T11:06:00.002+07:00

LIVING IN THE MIDST OF WILDERNESS:

AN EXPERIENCE OF OPPRESSION AND LIBERATION

Psalm 124

By: Rudolfus Antonius

Brothers and Sisters,

I thank God for giving me opportunity to convey my reflection on Psalm 124. May God bless this occasion with His Spirit and Word.

Psalm 124 (NRSV)

1 A Song of Ascents. Of David.

If it had not been the LORD who was on our side-- let Israel now say--

2 if it had not been the LORD who was on our side, when our enemies attacked us,

3 then they would have swallowed us up alive, when their anger was kindled against us;

4 then the flood would have swept us away, the torrent would have gone over us;

5 then over us would have gone the raging waters.

6 Blessed be the LORD, who has not given us as prey to their teeth.

7 We have escaped like a bird from the snare of the fowlers; the snare is broken, and we have escaped.

8 Our help is in the name of the LORD, who made heaven and earth.

Brothers and Sisters,

If we want to be honest to reality, we will find that as a social reality religion is ambivalent. On the one hand, religion as expression of the living faith shows sympathy even support for the order of life that is just and humane. The poor, the oppressed, and the outcasts are embraced. They come together and have fellowship with the rich and the strong in egalitarian spirit based on divine love. But on the other hand, religion does support or at least allows attitudes and praxis which contradict the ideals of a just and humane order of life. It will happen especially when an authoritative religious institution joins hand with the ruling class. It is inevitably a “mutual symbiosis”. The ruling class gets legitimacy from religion, and religion gets protection and access to various facilities.

Brothers and Sisters,

When the ambivalence sharpens, it becomes two kinds of religious living. What does this mean? This means that the same religion will be lived out differently at least by two different classes in society: the first is religion of the elites; and the second one is the people’s religion. Religion of the elites is run by its own priests and cultic prophets. The people’s religion is carried by the radical street prophets. The Divine Being seems to be conflicted in Itself: whether to support the strong who is oppressive and exploitative, or to take side of the poor, the oppressed, and the exploited.

Their external expressions may be very different, too. The religion of the elites appears victorious, glorious, and luxurious: in its buildings, ceremonies, and feasts. It does talk about God’s blessings, God’s promises, God’s magnificent presence, personal salvation … But it never talks about God’s judgment to the ruling class; it never talks about their structural sins; it never talks about their injustice, violence, oppression, and exploitation!

On the contrary, the people’s religion, that is the religion of dalit, of minjung, of wong cilik, or the religion of the poor and the oppressed, expresses their weepings and cryings, their sufferings, their hurting hearts, but also their hope before the Divine in all their simplicities – or thankfully shouting in an honest and spontaneous ecstasy because they have experienced the Divine Liberator’s saving acts.

Brothers and Sisters,

Religion, therefore, may exist in the framework of certain praxis which is characterized by “the law of the jungle” – which is certainly favoured by those who are unjustly strong and mighty. But religion may also exist in the framework of praxis which is opposing the law of the jungle and liberating the poor and the oppressed – which is surely supported by the weak, the poor, and the oppressed.

Brothers and Sisters,

Now, what is your comment on Psalm 124? What kind of religion is lived out by the psalmist and his community? What kind of religiosity do they express? Not a religion of the elites, of course, but a people’s religion; not a religion of the oppressor, but a religion of the oppressed.

I think you will agree with me that the situation pictured in this psalm is a conflict caused by the law of the jungle in human life.

The psalmist and his community see themselves as the side which is weak and powerless. They must face the savagery of the powerful side whose praxis is described in dramatic and terrific way:

then they would have swallowed us up alive,
when their anger was kindled against us (v 3);
then the flood would have swept us away,
the torrent would have gone over us (v 4);
then over us would have gone the raging waters (v 5).

… their teeth (v 6);
… the snare of the fowlers (v 7)

What a praxis! This is the praxis of destruction which assumes the powerlessness of its victims! In other words: the oppressed poor and weak have to face destruction by the strong and powerful.

Brothers and Sisters,

In such a situation, what the oppressed can do? I think they will not behave fatalistically, giving up their lot and waiting for some heaven which is located on the other side of this life. No, my friends, in fact, they do not let themselves be treated inhumanly without struggling.

We know that the ancient Hebrew believers did not speculate about heaven and hell. They did think about sheol. They believed the existence of sheol. But sheol was the world of the dead, which was as bad for the pious as for the wicked. Because of that, the suffering believers, the psalmist and his comrades, must struggle between life and death facing the terrific demonic force of the powerful.

It is interesting to see that they find God as the inspiration for their struggle. In fact, as our psalmist testifies, they are saved from destruction! Furthermore, we have a strong indication that the oppressor is overcome: verse 7 part b: “the snare is broken”.

Bothers and Sisters,

God, who made heavens and earth (verse 8), is stronger than the powerful oppressors. God is believed to be taking the side of the oppressed. Belief in God’s powerfulness and willingness to take the side of the oppressed is followed by conviction that He will help them. Engaged in suffering and struggle, they stand against the cruel giants, the staunch followers of the way of violence, the worshippers of the law of the jungle. This a people’s religion.

My friends,

The faith of the psalmist and his community is an inspiration for great struggle to challenge the thesis that religion is opium for the people! A people’s religion is not an opium of the people, a truly people’s religion is a liberating religion!

When victory is successfully achieved, our psalmist and his comrades thank God, expressing their confession of faith as it has been sung in their traditional liturgical-formula: (which might be originated in religion of the elites): “Our help is in the name of the LORD, who made heaven and earth” (verse 8).

As human beings are living in the midst of wilderness which is characterized by the law of the jungle, God comes as the One who takes the side of those who are defeated by that unjust and inhumane rule of the game. God chooses to be with them, committing to suffer together with them, struggling together with them, and being victorious together with them. God’s aspirations seem to be simple: an egalitarian society which is not framed by the spirit of the law of the jungle, not laissez-faire, not survival of the fittest not homo homini lupus – but a just and humane society. Human beings are created to carry the image and likeness of their Creator. Therefore, it is not the law of the jungle, but divine and humane values which have to be manifested or realized in our life in this world.

Connected to the praxis of liberation, may we become God’s partners in transforming our society and its structures, in order to realize a more just and humane order of life. Ad maioram Dei gloriam. Amen. ***

Delivered at Yogyakarta International Congregation (YIC) Sunday Service, April 26th 2009. The Bible version used is New Revised Standard Version (NRSV), 1989. Rudolfus Antonius is a Mennonite clergyman of GKMI. He is studying now in Post Graduate Theological Programme-Duta Wacana Christian University, Yogyakarta.

Serial "Sosialisme dari Bawah" (6)

2010-03-05T12:39:00.003+07:00

ENAM: REVOLUSI YANG DIKHIANATI

KELAHIRAN NEGARA-BURUH RUSIA disambut dengan invasi 17 pasukan dari 14 negara kapitalis. Sendirian, terisolasi, dan terkepung, negara-buruh yang baru lahir itu harus berjuang mempertahankan dirinya. Di bawah pimpinan Leon Trotsky, terbentuklah Tentara Merah. Itulah angkatan perang negara-buruh yang terdiri dari kaum buruh revolusioner. Selama tiga tahun Tentara Merah malang-melintang bertempur melawan sisa-sisa kekuatan Tsaris dan pasukan gembong-gembong kapitalisme dunia. Pada akhirnya Tentara Merah memang menang. Tapi kemenangan itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sekitar 350 ribu prajurit Tentara Merah gugur di medan laga. Negara-buruh itu seperti kehabisan darah. Industrinya jatuh. Ia tidak lagi dapat memberi makan penduduknya. Dengan keruntuhan ekonomik dan sosial datanglah pembusukan politik. Ketika demokrasi-buruh mengalami disintegrasi, sebuah birokrasi yang baru tampil mengambilalih kekuasaan.

Masalah yang dialami negara-buruh Rusia benar-benar berat. Pada tahun 1920, produksi industrial telah jatuh menjadi 13 prosen dari level produksi tahun 1913. Kelaparan melanda kawasan pedesaan. Bahkan menurut laporan Trotsky kanibalisme terjadi di beberapa provinsi. Karena sangat sukar untuk memperoleh makanan, terjadi perpindahan besar-besaran dari kota-kota ke desa-desa. Penduduk Petrograd, kota industrial utama, jatuh dari dua setengah juta jiwa pada tahun 1917 menjadi 574 ribu jiwa pada bulan Agustus 1920. Bahkan kaum buruh yang berusaha tetap tinggal di kota-kota seringkali terlalu lemah (karena sakit dan kelaparan) untuk bekerja. Mangkir kerja mencapai 30 prosen. Wabah penyakit melanda seluruh negeri. Dalam tahun-tahun 1918-1920, 1,6 juta orang mati karena tipes, disentri, dan kolera. Lainnya, yakni 350 ribu orang, gugur di medan perang.

Pada tahun 1920-an, wajah negara-buruh Rusia telah berubah. Demokrasi-buruh berangsur lenyap, karena sebagian terbesar kaum buruh gugur dalam pertempuran atau undur ke pedesaan. Banyak pemilihan umum untuk soviet-soviet berhenti. Partai Bolshevik sendirian di tampuk kekuasaan yang sedang menghadapi sebuah negeri yang sekarat. Pada awal 1920-an partai yang berkuasa ini terbagi ke dalam berbagai faksi. Tiap-tiap faksi memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana memimpin masyarakat dan membangun sosialisme. Kendati banyak kader partai berpindah ke sana ke mari di antara faksi-faksi yang bertikai, tak lama sesudah kematian Lenin pada tahun 1924 (yang jatuh sakit dan mengalami kemunduran yang sangat drastis sejak tahun 1922) ada dua pandang utama.

Joseph Stalin (1879-1953) dan orang-orang yang berkumpul di sekitarnya membentuk kekuatan yang merepresentasikan birokrasi Soviet yang sedang muncul. Kelompok Stalin berargumen bahwa Pemerintah Rusia harus melaksanakan tugas membangun “Sosialisme di dalam Satu Negeri”. Bagi mereka, “sosialisme” tidak terkait dengan demokrasi-buruh, soviet-soviet (dewan-dewan buruh), perekonomian internasional yang berkelimpahan, serta revolusi sedunia. Mereka mengaitkan sosialisme dengan monopoli kekuasaan negara di tangan birokrasi Partai Komunis. Karena itu tidak ada tempat bagi organ-organ demokrasi massa rakyat-pekerja. Mereka juga mendefinisikan sosialisme sebagai perekonomian yang dirancang dan dikontrol oleh Negara. Di tangan kekuasaan birokratik Partai Komunis, negara akan mengindustrialisasikan Rusia yang terbelakang.

Berseberangan dengan klik Stalin adalah Leon Trotsky dan orang-orang yang berhimpun di sekitarnya. Mereka adalah kekuatan yang dikenal sebagai “Oposisi Kiri” (Left Opposition). Atas desakan Lenin (sebelum kematiannya), Trotsky mulai menentang banyak kebijakan Stalin. Pada pertengahan 1920-an, program Oposisi Kiri mempunyai dua aspek yang fundamental. Pertama, demokrasi harus diteguhkan kembali di dalam Partai Bolshevik dan di dalam organisasi-organisasi massa seperti serikat-serikat buruh dan soviet-soviet. Kedua, Pemerintah Soviet harus menolak pandangan yang keliru (“Sosialisme di dalam Satu Negeri”) dan tetap mendukung perspektif yang revolusioner dan internasionalis, yakni bahwa keselamatan negara-buruh Rusia terletak pada penyebarluasan revolusi.

Pada tahun 1927 perdebatan berakhir. Perspektif revolusioner Trotsky ibarat gayung tak bersambut. Klas buruh yang kelaparan sudah mengalami demoralisasi. Mereka apatis terhadap seruan Oposisi Kiri untuk berhimpun dan mengadakan perlawanan terhadap Stalin dan birokrasinya. Sementara itu ratusan ribu oknum pengejar karir telah bergabung dengan Partai Bolshevik. Banyak di antara mereka adalah eks pejabat Tsar, yang sebelumnya telah melihat kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan di dalam birokrasi negara bila mereka mengumumkan diri sebagai “komunis”. Sekarang Partai Bolshevik alias Partai Komunis Rusia didominasi oleh unsur-unsur tersebut. Kita ingat, sekitar 350 ribu komunis sejati yang menjadi prajurit-prajurit Tentara Merah telah gugur dalam mempertahankan negara-buruh dari serangan para gembong feodal dan kapitalis. Kini kemenangan Stalin terjamin. Pada bulan November 1927 Trotsky dikeluarkan dari Partai Bolshevik.

Pada titik itu, Stalin membentuk ulang watak dan arah negara-buruh Rusia. “Pembentukan ulang” ini memiliki tiga aspek utama. Pertama, mengharamkan semua perbedaan pendapat. Kedua, melikuidasi semua bentuk demokrasi dan organisasi klas buruh. Ketiga, menurunkan standard-standard hidup klas buruh dan menghilangkan jutaan petani secara fisik. Tujuannya adalah untuk mengalihkan penggunaan sumber-sumber daya ekonomik: dari pemenuhan kebutuhan konsumsi manusia ke pembangunan industri dan militer raksasa guna menyaingi apa yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis Barat.

Pengharaman terhadap perbedaan pendapat dimulai dengan pemecatan-pemecatan dari keanggotaan Partai Bolshevik pada tahun 1927. Kemudian membadailah penangkapan-penangkapan. Pada pertengahan 1930-an gelombang pengadilan sandiwara bermuara pada pembantaian terhadap tokoh-tokoh Bolshevik yang pernah memimpin massa-rakyat dalam Revolusi 1917. Penindasan yang sangat mengerikan juga terjadi di kam-kam kerja paksa. Pada tahun 1931, 2 juta orang digiring ke kam-kam tersebut. Pada tahun 1933, 5 juta orang. Pada tahun 1942, 15 juta orang.

Penghancuran sisa-sisa demokrasi-buruh berlangsung dengan cepat. Pada tahun 1928 kaum buruh dilarang melakukan pemogokan. Setelah tahun 1930 kaum buruh tidak lagi diperbolehkan untuk berganti pekerjaan tanpa izin negara. Serikat-serikat buruh dikebiri menjadi mainan birokratik yang dikontrol oleh negara. Pembaruan-pembaruan demokratik lainnya, yang dihasilkan oleh Revolusi 1917, dikuburkan. Sebuah rezim teror berjaya.

Pada tahun 1929, Rencana Lima Tahun pertama diintrodusir. Stalin mengumumkan tujuannya: “mengejar dan menyusul” Barat. Guna merebut kontrol atas produksi pangan, sekian juta petani dibunuh. Di kota-kota, upah kaum buruh dipotong separuh pada 1930-1937. Tingkat pertumbuhan sebesar 40 prosen diumumkan. Kedengarannya spektakular. Tapi itu tercapai melalui penghisapan yang kejam terhadap klas buruh – dengan memaksa kaum buruh untuk menghasilkan output yang lebih dengan upah yang semakin merosot.

Untuk seterusnya, seluruh poros perkembangan Rusia berubah. Lenyaplah komitmen terhadap demokrasi-buruh dan Sosialisme Internasional. Sebagai gantinya adalah sebuah birokrasi yang menyandang hak-hak istimewa, yang tergila-gila dengan perkembangan industrial dan militer guna membangun sebuah kekuasaan dunia. Di bawah Stalin, Uni Soviet menyesuaikan dirinya dengan dinamika Dunia Kapitalis. Tujuan mengalahkan Kapitalisme Internasional melalui revolusi-revolusi kaum buruh telah digantikan dengan tujuan membangun sebuah kompleks militer dan industrial modern. Itu terjadi dengan kecepatan yang luar biasa. Stalin mengekspresikan logikanya dengan jelas:

“Memperlambat langkah akan berarti tertinggal di belakang; dan mereka yang tertinggal di belakang adalah orang-orang yang kalah. Kita tidak ingin dikalahkan … Kita 50 atau 100 tahun di belakang negeri-negeri maju. Kita harus memperbaiki ketertinggalan ini dalam sepuluh tahun.”

Demikianlah, Stalin menggantikan Sosialisme Internasional dengan Kapitalisme-negara. Semua kehidupan ekonomik diletakkan di bawah tujuan untuk bersaing dengan kapitalisme Barat. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia bukanlah tujuan produksi. Alih-alih, produksi disesuaikan dengan ambisi untuk membangun pabrik-pabrik baja dan tank yang dapat menyaingi Barat. up bila membayar dengan harga yang sangat mahal. Tanpa henti Negara itu harus memperluasumber-sumber daya industrial dan militernya. Maka standard-standard hidup klas buruh secara kontinu diletakkan di bawah tujuan perluasan industrial dan militer tanpa akhir. Sebab adalah muskil untuk membangun lebih banyak pabrik dan memproduksi lebih banyak senjata kecuali kaum buruh terus-menerus menjadi pekerja-pekerja yang tak berupah.

Bagi birokrasi Stalinis, kompetisi terutama bercorak militer. Tapi, guna menyetarakan diri dengan Barat dalam persenjataan yang canggih, Rusia harus mampu menandingi pertumbuhan kapitalisme Barat di semua lini: baja, barang-barang elektronik, industri kimia, dan sebagainya. Tekanan kompetisi Dunia Kapitalis – baik militer maupun eknomik – membentuk struktur dan arah masyarakat Rusia. Dengan jalan itu Rusia direduksi menjadi suatu perekonomian yang dikuasai negara yang telah menyesuaikan dirinya dengan sistem kapitalis secara keseluruhan.

Karena alasan inilah “Uni Soviet”, sejak masa Stalin sampai dengan keruntuhannya pada tahun 1991, dapat digambarkan sebagai sesosok Kapitalisme-negara. Untuk mendefinisikan ciri-ciri kapitalisme kita bukan sekadar melihat para pengusaha perorangan yang berproduksi demi untuk keuntungan mereka sendiri. Alih-alih, kita melihat para pemilik “kapital” (sumber-sumber daya yang seharusnya berada dalam kepemilikan, kontrol, dan akses demokratik kaum buruh) menghisap para buruh yang dipaksa untuk menjual tenaga dan kemampuan mereka untuk mendapatkan nafkah. Dalam sistem kapitalis, penghisapan itu bertujuan untuk memperluas kekayaan dan kekuasaan sebuah korporasi atau negara supaya korporasi atau negara tersebut dapat mempertahankan keberadaan mereka di dalam sebuah sistem persiangan dunia.

Negara-buruh telah menjadi sesosok Kapitalisme-negara. Sosialisme Internasional digantikan dengan Sosialisme di dalam Satu Negeri. Sosialisme dari Bawah digantikan dengan Sosialisme dari Atas. Demokrasi-buruh dan dewan-dewan buruh digantikan dengan monopoli kekuasaan birokratik Partai "Komunis". Mengutip penilaian Trotsky, Revolusi telah dikhianati. *** (Bersambung…)

Serial "Sosialisme dari Bawah" (5)

2010-02-27T22:30:00.000+07:00

LIMA: DARI MARX KE LENIN

DARI interaksi dan konflik di antara berbagai cara-pandang radikal yang muncul sebagai respons terhadap dampak Revolusi Prancis dan Revolusi Industri di Inggris, hanya satu cara-pandang yang memadukan (i) komitmen terhadap demokrasi-populer dan perekonomian sosialis dengan (ii) pemahaman bahwa hanya klas buruhlah yang dapat mewujudkan suatu masyarakat baru yang bebas dan berkelimpahan. Cara-pandang tersebut, yakni Sosialisme dari Bawah, dicetuskan oleh Karl Marx. Akan tetapi, dalam kurun waktu setengah abad setelah kematiannya (1883), cara pandang Marxis mengalami perubahan-perubahan dan pertentangan-pertentangan yang sangat hebat.

Sepanjang dekade 1890-an dunia kapitalis memasuki masa ekspansi ekonomik selama 20 tahun. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, sebagian besar kaum buruh mengalami perbaikan-perbaikan yang riil dalam standard-standard hidup mereka. Dalam jumlah yang sangat besar, kaum buruh ikut dalam serikat-serikat buruh dan partai-partai sosialis. Banyak di antara serikat-serikat buruh dan partai-partai sosialis itu dipengaruhi oleh idea-idea Marxis. Misalnya di Jerman. Partai Sosial-Demokratik Jerman beranggotakan satu juta orang pada tahun 1912. Bahkan dalam pemilihan umum yang digelar pada tahun yang sama, partai tersebut berhasil meraih 4 juta suara.

Dalam kurun waktu manakala nasib kaum buruh kelihatan membaik tanpa harus melakukan perjuangan yang militan atau revolusioner, timbul dan berkembanglah pandangan bahwa kehidupan secara pasti terus berkembang semakin baik. Kaum Sosialis tidak kebal terhadap pandangan tersebut. Bahkan kebanyakan kaum Sosialis di Benua Eropa tiba pada pandangan bahwa secara perlahan namun pasti Sosialisme akan tercapai. Artinya, melalui perubahan yang berangsur-angsur kapitalisme akan menjelma menjadi sejenis kapitalisme-kesejahteraan (welfare capitalism). Di dalam kapitalisme-kesejahteraan itulah kaum buruh akan menikmati kemakmuran. Karena itu, mereka menganggap pandangan Marx (bahwa sosialisme hanya dapat diwujudkan melalui transformasi revolusioner dari bawah) tidak relevan lagi. Supaya Marxisme tetap relevan, perlu diadakan revisi. Hasilnya adalah pandangan bahwa kapitalisme berangsur-angsur akan berubah menjadi sosialisme (!). Inilah revisionisme.

Eduard Bernstein (1850-1932), seorang Sosialis Jerman, adalah teoretikus revisionisme yang terkemuka. Revisionisme menginginkan sosialisme yang bercorak reformis dan top-down. Artinya, revisi terhadap Marxisme dan reformasi terhadap kapitalisme. Semua partai sosial-demokrasi Eropa yang besar pada waktu itu terpengaruh cara-pandang yang sama. Demikianlah tren yang dominan dalam pemikiran sosialis pada waktu itu adalah suatu varian dari “Sosialisme dari Atas”. Perjuangan klas buruh dalam mewujudkan masyarakat sosialis dipandang remeh. Para pejabat pemerintah dan anggota-anggota perlemen yang berasal dari partai-partai sosial-demokrasi-lah yang dipercaya. Para elit pengibar panji revisionisme itu harus mengawal peralihan yang mulus dari kapitalisme menuju sosialisme.

Tetapi Marxisme, yang berkomitmen pada Sosialisme dari Bawah, belum tamat. Meskipun cara-pandang revisionis/reformis berpengaruh luas, beberapa Marxis tetap berkomitmen pada idea tentang “Sosialisme dari Bawah.” Di antara mereka, kita perlu mencatat seorang wanita revolusioner asal Polandia: Rosa Luxemburg.

Rosa Luxemburg (1871-1919) menjadi seorang Sosialis yang revolusioner di tanah airnya Polandia pada umur 16 tahun. Dua tahun kemudian ia pergi ke Swiss untuk menghindari penangkapan oleh polisi Polandia. Setelah menempuh studi selama beberapa tahun, ia pergi ke Jerman. Di sana ia menjadi seorang pemimpin faksi sayap kiri dari Partai Sosial-Demokrasi Jerman. Dalam usia dua puluhan Luxemburg menulis beberapa karya penting yang mengeritik upaya-upaya kaum revisionis/reformis untuk menanggalkan esensi demokratik dan revolusioner Marxisme. Luxemburg berargumen bahwa kapitalisme tidak akan bisa terus berkembang untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Kapitalisme tidak dapat menghindarkan diri dari krisis periodik karena anarki-produksi yang bermuara pada over-produksi. Meski suatu ketika berhasil keluar dari krisis yang satu atau krisis yang lain, cepat atau lambat kapitalisme akan jatuh lagi ke dalam krisis yang lebih besar dan terjerumus ke dalam militerisme. Karena itu, pilihan bagi umat manusia hanyalah antara Sosialisme dan barbarism.

Prognosis atau prediksi Luxemburg menjadi kenyataan dengan pecahnya Perang Dunia pada tahun 1914. Hampir seluruh sayap revisionis dari Sosialisme Eropa menolak prinsip yang telah lama ditegakkan, yakni menentang semua perang yang berkobar di antara bangsa-bangsa kapitalis. Alih-alih, kaum revisionis/reformis itu malah berkanjang pada patriotisme dungu: setiap partai sosial-demokrasi mendukung pemerintah nasional mereka masing-masing. Bersama-sama dengan kaum revolusioner Rusia, yakni V.I. Lenin dan Leon Trotsky, Rosa Luxemburg tampil memimpin sayap internasionalis dari gerakan sosialis Eropa. Sayap internasionalis ini menentang semua Negara yang terjun dalam Perang Dunia. Sayap internasionalis juga menyerukan agar kaum buruh di Negara-negara tersebut menolak Perang Dunia dan menggulingkan pemerintahan-pemerintahan di sana. Pada akhir Perang Dunia, revolusi-revolusi klas buruh terjadi. Pertama di Rusia, kemudian di Jerman, dan belakangan di Hungaria, Austria, dan Italia.

Rosa Luxemburg memainkan peran sentral dalam Revolusi Jerman pada tahun-tahun 1918-19. Dalam perjuangan itu, dengan penuh semangat dan tegas ia mengukuhkan prinsip-prinsip fundamental dari “Sosialisme dari Bawah”. Lagi dan lagi ia berargumen bahwa klas buruh harus membangun sebuah dunia baru dari puing reruntuhan berasap, dari sebuah Eropa yang dilalap habis oleh perang, kelaparan, dan kemiskinan. Perjuangan bagi Sosialisme, katanya, bergantung pada pertarungan melawan penghisapan dan penindasan di setiap pabrik dan tempat kerja. Masyarakat-baru hanya dapat diciptakan oleh aksi-massa klas buruh. Tidak seorang pun dapat memberikan kebebasan kepada klas buruh. Sebagaimana dikatakannya saat Revolusi Jerman mencapai puncaknya:

“Perjuangan demi Sosialisme harus dilaksanakan oleh massa-rakyat, oleh massa-rakyat semata, dada dengan dada terhadap kapitalisme, di setiap pabrik, oleh setiap proletarian terhadap bosnya. Hanya dengan demikian [perjuangan, RA] itu akan menjadi sebuah Revolusi Sosialis.

... Sosialisme tidak akan dan tidak dapat diciptakan oleh dekrit-dekrit; tidak pula ia dapat didirikan oleh suatu pemerintahan, betapapun sosialisnya pemerintahan itu. Sosialisme harus diciptakan oleh massa, oleh setiap proletarian. Di mana rantai-rantai kapitalisme terbentuk, di sanalah rantai-rantai tersebut harus dipatahkan. Hanya dengan itulah Sosialisme, dan hanya jalan itulah Sosialisme dapat diciptakan.”

Tragisnya, perjuangan kaum buruh Jerman dihancurkan oleh sebuah rezim yang terdiri dari kaum revisionis/reformis. Dalam proses menindas perjuangan kaum buruh Jerman, pemerintahan “sosialis” ini mengorganisir pembunuhan terhadap Rosa Luxemburg dan kawan seperjuangannya, Karl Liebknecht (1871-1919). Sesungguhnya, “Sosialisme dari Atas” yang birokratik dan reformis itu memang tidak ada tali-temalinya dengan self-mobilization massa rakyat-pekerja, dengan perjuangan “Sosialisme dari Bawah”.

Revolusi kaum buruh kalah di Jerman. Tapi tidak di Rusia. Di sana, massa rakyat-pekerja telah berhasil merebut kekuasaan. Sejak tahun 1902 Lenin berjuang untuk membangun sebuah partai buruh revolusioner yang sejati di tengah gelombang permusuhan dari pihak para pendukung Tsar Rusia. Berbeda dengan kaum Sosialis di Eropa Barat, kaum Marxis Rusia tidak mempunyai syarat-syarat kemakmuran ekonomik dan demokrasi politik yang cukup kuat untuk meninabobokan mereka ke dalam ilusi-ilusi revisionis-reformis. Alih-alih, kaum Bolshevik memelihara cara-pandang yang revolusioner.

Krisis yang terjadi dalam gerakan Sosialis yang disebabkan oleh Perang Dunia mendorong V.I. Lenin (1870-1924) untuk mengoreksi dan mengembangkan cara-pandang kaum Bolshevik pada dua butir yang mahapenting. Pertama, ia kembali pada tulisan-tulisan Marx dan Engels tentang Komune Paris. Dari situ ia tiba pada kesimpulan (sebagaimana Rosa Luxemburg sebelumnya) bahwa para revisionis/reformis telah mendistorsi pandangan Marxis tentang Negara dan revolusi kaum buruh. Dalam risalahnya, State and Revolution, Lenin menegaskan kembali pandangan Marxis bahwa klas buruh harus menggulingkan Negara birokratik dan elitis yang dibangun oleh kapitalisme dan menggantikannya dengan Negara-buruh demokratiknya sendiri. Pembebasan klas tertindas adalah mustahil, kata Lenin, “tanpa penghancuran aparatus kekuasaan Negara yang diciptakan oleh klas penguasa.” Negara-buruh yang baru akan merupakan sebuah “negara transisional”, yang berdasarkan pada perluasan demokrasi kepada mayoritas-massif penduduk sampai “kebutuhan akan sebuah mesin-penindasan-yang-khusus [baca: Negara, RA] mulai lenyap.”

Kedua, pada tahun 1917 Lenin beralih ke pandangan-pandangan Trotsky tentang watak revolusi yang berlangsung di Rusia. Selama bertahun-tahun, semua arus utama di kalangan kaum Sosialis Rusia mempercayai bahwa sebuah revolusi burjuis-demokratik (revolusi melawan kekuasaan Tsar, bukan revolusi untuk mendirikan Sosialisme, tetapi sekadar kapitalisme-liberal) harus mendahului revolusi buruh di Rusia. Tapi pada tahun 1906, Leon Trotsky (1879-1940) mengembangkan pandangan yang sangat berbeda. Menurut Trotsky, hanya klas buruh Rusia yang bakal bersedia dan sanggup melancarkan perjuangan untuk merealisasikan pembaruan-pembaruan demokratik dan sebuah republik demokratik. Tapi mengapa, tanya Trotsky, kaum buruh diharapkan berhenti pada titik itu? Mengapa mereka tidak boleh memperluas perjuangan hak-hak demokratik mereka kepada perjuangan untuk merealisasikan kontrol buruh dan demokrasi sosialis? Menurut Trotsky, faktanya demokrasi di Rusia hanya dapat diwujudkan melalui sebuah revolusi buruh. Kalau begitu, perjuangan demi hak-hak demokratik cenderung akan beralih menjadi perjuangan bagi kekuasaan buruh.

Menjawab pandangan bahwa Rusia masih terlalu terbelakang untuk mampu membangun sebuah masyarakat sosialis (yang sebagaimana kita ketahui mengisyaratkan kondisi berkelimpahan) Trotsky berargumen bahwa meskipun Rusia masih terbelakang, Eropa secara keseluruhan tidak. Revolusi Rusia akan menjadi bagian dari sebuah konflik yang skalanya seluas Eropa. Didukung oleh gerakan-gerakan buruh progresif-revolusioner dari Eropa Tengah dan Eropa Barat, Rusia dapat melewati tahap kapitalisme-liberal dan bergerak langsung menuju pembangunan masyarakat sosialis. Trotsky menggambarkan proses ini sebagai Revolusi Permanen. Revolusi akan menjadi permanen dalam dua pengertian. Pertama, perjuangan untuk merealisasikan demokrasi akan beralih menjadi revolusi untuk merealisasikan kekuasaan buruh. Kedua, Revolusi Rusia akan menyebar dan akan menjadi bagian dari Revolusi Eropa, bahkan Revolusi Dunia.

Ketika pada bulan Maret 1917 kaum buruh perempuan di St Petersburg turun ke jalan menuntut roti dan perdamaian, sedikit saja yang menyadari bahwa Revolusi Rusia telah dimulai. Ketika demonstrasi kaum buruh perempuan tersebut memicu suatu gelombang perjuangan revolusioner terhadap kekuasaan Tsar, Lenin segera menganut perspektif Trotsky dan mengumumkan bahwa revolusi buruh merupakan panggilan yang mendesak. Pada saat yang sama, Trotsky menyadari bahwa tanpa sebuah partai politik yang terorganisir, tidak ada revolusi yang akan berhasil. Karena itu ia bergabung dengan Partai Bolshevik. Kedua orang itu barhu-membahu mendorong Partai Bolshevik untuk mengorganisir dan memimpin pemberontakan kaum buruh pada bulan November (Oktober menurut kalender Ortodoks Rusia) 1917.

Revolusi Rusia didasarkan pada sejenis organisasi sosial yang sama sekali baru: dewan-buruh atau soviet. Dewan-dewan ini, yang terdiri dari delegasi-delegasi yang dipilih dari tempat-tempat kerja dan komunitas-komunitas, menjadi badan-badan pembuatan keputusan yang baru di Rusia. Mereka adalah organ-organ demokrasi langsung yang delegasi-delegasinya (seperti dalam Komune Paris) dapat di-recall oleh para pemilihnya. Soviet-soviet merepresentasikan bentuk baru dari demokrasi-massa. Atas dasar inilah Lenin dan Trotsky mengajukan tuntutan “Semua kekuasaan untuk soviet-soviet!” Inilah semboyan sentral Revolusi Rusia. Soviet-soviet akan menjadi basis dari Negara-buruh yang baru; soviet-soviet itu akan merepresentasikan penubuhan demokrasi-buruh. Setelah pemberontakan yang dipimpin kaum Bolshevik pada bulan Oktober 1917, soviet-soviet memang menjadi fondasi Negara-buruh Rusia. Jurnalis Amerika, John Reed (1887-1920), yang berada di Rusia pada waktu itu, dengan saksama menggambarkan organisasi dari negara baru ini:

Setidaknya dua kali setahun delegasi-delegasi dipilih dari seluruh Rusia untuk Kongres Soviet-soviet Seluruh Rusia (All-Russian Congress of Soviets) ... Badan ini, yang terdiri dari sekitar dua ribu anggota, berhimpun di ibukota dalam bentuk sebuah soviet yang besar, dan merundingkan hal-hal esensial dari kebijakan nasional. Badan ini memilih suatu Komite Eksekutif Sentral, seperti Komite Sentral Soviet Petrograd, yang mengundang delegasi-delegasi dari komite sentral dari semua organisasi demokratik.

Komite Eksekutif Sentral dari Soviet-soviet Seluruh Rusia yang diperbesar ini adalah parlemen dari Republik Rusia.

Soviet-soviet, catat Reed, adalah organisasi yang luar biasa bersemangat dan aktif. Mereka mencurahkan perhatian mereka pada semua aspek kebijakan sosial. “Sebelumnya tidak pernah ada sebuah badan politik yang begitu peka dan cepat-tanggap terhadap aspirasi rakyat,” kata Reed.

Selama tahun-tahun 1917 dan 1918, soviet-soviet Rusia penuh dengan inisiatif dan antusiasme revolusioner. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, jutaan buruh dan tani mendapati diri mereka mampu berpartisipasi dalam keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kontrol terhadap pabrik-pabrik diambil-alih oleh kaum buruh, tanah diambil-alih oleh kaum tani miskin. Janin dari suatu bentuk masyarakat yang baru telah terbentuk.

Sayangnya, hanya sebuah janin. Karena untuk dapat bertumbuh benih sosialisme membutuhkan beberapa syarat yang mahapenting. Syarat mahapenting pertama adalah perdamaian. Negara-buruh yang baru lahir tidak dapat mendirikan sebuah demokrasi yang tumbuh-pesat apabila ia dipaksa untuk mengerahkan pasukan dan membeayai perang guna mempertahankan dirinya. Syarat mahapenting kedua adalah kelimpahan. Kecuali kebutuhan-kebutuhan material-dasariah semua orang dapat dipenuhi, adalah mustahil untuk mempertahankan hidup sebuah demokrasi-langsung-dan-aktif. Ramuan ketiga adalah penyebaran revolusi. Hanya revolusi-revolusi buruh yang berhasil di Eropa-lah yang dapat menyingkirkan ancaman perang dan menyediakan bantuan ekonomik yang sangat dibutuhkan oleh massa-rakyat Rusia. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, empat bulan setelah Revolusi Buruh di Rusia, Lenin menyatakan, “Kebenaran yang mutlak adalah: tanpa sebuah revolusi di Jerman kita akan binasa.” *** (Bersambung...)

Disadur oleh Rudolfus Antonius dari David McNally, Socialism from Below (Chicago: International Socialist Organization, c.u. 1986) Marxism Page, http://www.anu.edu.au/polsci/marx/contemp/pamsetc/socfrombel/sfb_main.htm

Serial "Sosialisme dari Bawah" (4)

2010-02-26T14:10:00.002+07:00

EMPAT: MARXISME

KITA SUDAH MELIHAT bahwa pemikiran radikal pada periode 1820-an dan 1830-an secara mendalam berkarakter elitis dan anti-demokratis. Sosialisme-utopis adalah bikinan kaum reformis klas-atas. Anarkisme bermula dari protes anti-demokratik kaum burjuis-kecil. Komunisme-konspiratorial meyakini bahwa transformasi sosial akan terjadi melalui aksi suatu kelompok rahasia yang terdiri dari orang-orang pilihan. Proram-program perubahan sosial yang dianjurkan oleh para pemikir dari aliran-aliran sosialis ini tidak melihat ke depan, yakni pada penataan-ulang masyarakat yang dilakukan secara kolektif oleh massa-rakyat kaum tertindas. Idea bahwa sebuah tatanan baru yang demokratik akan diciptakan oleh aksi-kolektif rakyat jelata merupakan sesuatu yang asing bagi semua aliran sosialis ini.

Pada tahun 1840-an, sebuah tren baru dalam pemikiran sosialis mulai muncul. Revolusi Industri di Inggris dan Prancis telah menciptakan sebuah kekuatan sosial yang baru. Kekuatan baru ini sedang menggeliat menuntut perubahan yang luas dalam masyarakat. Kekuatan ini adalah klas pekerja-industrial: klas para buruh-upahan yang terkonsentrasi di pabrik-pabrik dan tempat-tempat kerja besar. Mereka memiliki kecenderungan yang semakin kuat untuk menempuh jalan aksi-kolektif. Melancarkan pemogokan-pemogokan, misalnya. Mereka juga berorganisasi, yakni membentuk serikat-serikat buruh. Dalam kurun waktu 1830 dan 1848, klas pekerja-industrial mulai menggegerkan kancah politik Eropa.

Di Inggris, gelombang-gelombang besar pemberontakan terjadi pada pertengahan 1820-an. Pada tahun 1834, kaum buruh mendirikan Grand National Consolidated Trades Union. Pemogokan-pemogokan terjadi pada tahun 1842. Pada tahun 1847, agitasi terus-menerus yang dilancarkan kaum buruh memaksa Pemerintah untuk mengeluarkan Ten Hour Bill, dan dengan demikian membatasi panjangnya hari kerja. Di Prancis, pada 1831 dan 1834 terjadi pemogokan-pemogokan dan pemberontakan-pemberontakan di kalangan penenun sutra di Lyons. Pada 1832 dan 1834 terjadi pemberontakan-pemberontakan kaum buruh Paris.

Pemberontakan klas buruh yang militan ini sangat mempengaruhi beberapa penulis dan organisator radikal. Tatkala aktivitas-aktivitas kolektif kaum buruh semakin meningkat, beberapa orang sosialis mulai berpikir tentang klas buruh sebagai kelompok yang dapat mengubah masyarakat. Mereka mulai berbicara tentang klas buruh yang membebaskan diri melalui aksi-kolektifnya. Patut dicatat seorang wanita revolusioner Prancis yang bernama Flora Tristan. Ia mengaitkan idea-idea tentang pembebasan klas buruh dan pembebasan kaum wanita dengan proposal untuk mendirikan sebuah organisasi buruh berskala dunia. Tapi baru dalam tulisan-tulisan dan kerja-kerja organisasi seorang sosialis Jerman yang bernama Karl Marx-lah klas buruh beroleh tempat dalam pusat pemikiran sosialis. Terilhami oleh kemunculan klas buruh, Marx mengembangkan sebuah cara-pandang sosialis yang sama sekali baru. Inilah cara pandang Sosialisme dari Bawah.

Karl Marx (1818-1883) adalah pemikir sosialis terkemuka pertama yang tiba pada gagasan bahwa sosialisme harus dicapai melalui perjuangan untuk mendapatkan hak-hak demokratik. Sebagai seorang muda yang hidup di Jerman pada awal 1840-an, Marx menyunting sebuah surat kabar yang mendukung perluasan kebebasan-kebebasan demokratik. Marx tiba pada pandangan bahwa pembatasan-pembatasan politik pada demokrasi merupakan akibat dari struktur ekonomik masyarakat. Ketika Pemerintah membredel korannya pada 1843, Marx pindah ke Paris. Di sana ia menjumpai klas buruh dengan gerakan sosialisnya yang penuh semangat. Beberapa tahun kemudian Marx pindah ke Inggris. Di sana ia melakukan studi yang sangat luas dan mendalam tentang perekonomian kapitalis. Dari pengalamannya di Prancis dan Inggris, Marx mengembangkan sebuah cara-pandang sosialis yang secara konsisten demokratik dan revolusioner.

Marx muda semakin yakin bahwa masyarakat yang terbagi ke dalam klas-klas yang bertentangan (klas majikan/yang menghisap vis-à-vis klas pekerja/yang terhisap) tidak akan dapat mencapai demokrasi yang seutuhnya. Selama kaum kapitalis memegang dan mengendalikan bagian terbesar kekuasaan ekonomik dalam masyarakat, mereka akan terus mendominasi kehidupan politik. Menurut Marx, demokrasi yang utuh menuntut supaya pembagian klas dalam masyarakat diatasi. Hanya dengan jalan itulah individu-individu dapat dengan sepenuhnya dan secara setara berpartisipasi dalam urusan-urusan sosial dan politik. Tidak seperti kaum Sosialis-utopian, Marx menegaskan bahwa Sosialisme harus merepresentasikan tahap demokrasi yang lebih tinggi daripada yang pernah ada sebelumnya. Ia menentang semua pandangan sosialis dan “komunis” yang menginginkan pemasungan atau pemenjaraan demokrasi. Sebagaimana ditulisnya dalam sebuah pampflet (1847) yang memberikan garis besar pandangan sebuah kelompok sosialis yang di dalamnya ia aktif-terlibat:

"Kami tidak tergolong sebagai kaum komunis yang ingin menghancurkan kebebasan individual, yang ingin mengubah dunia menjadi sebuah barak raksasa atau menjadikannya sebuah tempat kerja raksasa. Memang ada beberapa orang komunis yang dengan gampang menolak untuk menyetujui kebebasan individual dan menyingkirkannya dari dunia, karena mereka berpikir bahwa itu merupakan penghalang bagi kesetaraan yang seutuhnya. Tapi kami tidak memiliki keinginan untuk menukar kebebasan dengan kesetaraan. Kami yakin bahwa tidak ada tatanan sosial di mana kebebasan lebih terjamin daripada di dalam sebuah masyarakat yang berdasarkan kepemilikan-komunal."

Sama pentingnya, bila ingin mewujudkan suatu masyarakat-bebas yang baru, Sosialisme harus dicapai melalui sebuah proses yang di dalamnya rakyat membebaskan dirinya sendiri. Berbeda dengan kaum Sosialis-utopian yang bersandar pada sekelompok elit untuk mengadakan perubahan bagi massa rakyat-pekerja, Marx berargumen bahwa massa rakyat-pekerja harus membebaskan dirinya sendiri. Kebebasan tidak boleh dimenangkan bagi atau dianugerahkan kepada massa-rakyat pekerja. Massa rakyat-pekerja adalah Subyek Sejarah. Sosialisme hanya bisa terwujud melalui aksi demokratik massa kaum-tertindas.

Marx adalah pemikir Sosialis yang meletakkan prinsip self-emancipation – prinsip yang menyatakan bahwa Sosialisme hanya dapat diwujudkan melalui self-mobilization dan self-organization klas-buruh. Sebagaimana ditulisnya dalam Pernyataan tentang Tujuan First International Workingmen's Association (=Perhimpunan Kaum-Pekerja Internasional yang Pertama alias Internasionale I): “Pembebasan klas-buruh harus dimenangkan oleh klas-buruh itu sendiri.”

Berbeda dengan kaum Komunis-konspiratorial, Marx memperlihatkan dengan jelas keberadaan sebuah kekuatan yang sangat besar yang akan mewujudkan Sosialisme. Kekuatan itu adalah massa-rakyat pekerja yang mempunyai kesadaran klas. Ia berargumen bahwa klas buruh harus disadarkan, diorganisir, dan dimobilisir untuk berjuang guna mewujudkan masyarakat-sosialis. Melalui studi ekonominya, khususnya tentang perekonomian Inggris, Marx melihat bahwa kapitalisme telah menciptakan suatu klas tertindas yang bekerja secara kolektif di tempat kerja. Pembebasan klas tertindas akan tercapai jika dan hanya jika klas tersebut sadar, bersatu, dan memperjuangkan pembebasan itu bersama-sama. Basis ekonomik masyarakat akan terorganisir jika dan hanya jika dilakukan secara kolektif: yakni jika dan hanya jika pabrik-pabrik, tambang-tambang, bengkel-bengkel, dan kantor-kantor berada dalam kontrol orang-orang yang mengerjakannya. Ini menuntut aksi yang terkoordinir dari massa-rakyat pekerja. Karena itu, sebuah revolusi klas buruh secara niscaya akan tiba pada suatu bentuk perekonomian sosial-kolektif, yang di dalamnya alat-alat untuk memproduksi kekayaan (pabrik-pabrik, tambang-tambang, bengkel-bengkel, dan kantor-kantor) dimiliki dan dikelola bersama oleh seluruh klas buruh.

Masyarakat demokratik dan kolektif ini harus didasarkan pada demokrasi-politik yang seutuhnya. Marx memperjelas poin ini sejak tulisan-tulisannya yang mula-mula. Dalam revolusi klas buruh di Paris pada tahun 1871, yakni revolusi yang melahirkan Komune Paris, Marx menyaksikan prinsip-prinsip “Sosialisme dari Bawah” diwujudkan. Itulah Sosialisme yang bersendikan demokrasi-buruh atau demokrasi-pekerja.

Pada bulan Maret 1871 pasukan Prancis menyerah-kalah kepada pasukan Prusia (= Jerman). Memperhitungkan kemungkinan bahwa Prusia akan menduduki dan menguasai Prancis, kaum buruh bangkit dan mengambilalih kekuasaan atas kota Paris. Selama sekitar dua bulan kaum buruh memerintah Paris sebelum pemberontakan mereka dibenamkan ke dalam lautan darah. Untuk menjamin pemerintahan mereka, kaum buruh Paris mengambil serangkaian tindakan demokratik-populer. Mereka menggantikan pasukan professional (militer) dengan lascar-rakyat. Mereka mengukuhkan hak rakyat-pekerja untuk me-recall dan mengganti wakil-wakil mereka. Mereka menetapkan bahwa wakil-wakil yang telah dipilih rakyat-pekerja tidak akan memperoleh penghasilan yang lebih besar daripada upah rata-rata seorang pekerja. Mereka juga melembagakan hak suara yang universal dan pendidikan bagi semua kaum pria kota Paris.

Marx segera menghimpun dukungan bagi Komune Paris. Ia memuji aksi “para penggempur sorga” Paris. Paling penting, ia memetik pelajaran-pelajaran yang luar biasa dari pengalaman revolusi klas buruh itu. Sebelum Komune Paris, ia mencurahkan sedikit saja pemikiran tentang bentuk yang seharusnya digunakan oleh sebuah revolusi klas buruh. Sekarang ia menarik kesimpulan yang teramat penting: Klas buruh tidak bisa “hanya sekadar mengambilalih sebuah mesin negara [burjuis, RA] yang sudah jadi dan menggunakannya untuk tujuan-tujuannya sendiri; alih-alih, klas buruh harus menciptakan bentuk negara yang sepenuhnya baru untuk mengamankan kekuasaan buruh dan demokrasi pekerja.

Marx menegaskan: penghapusan tentara-professional, pengadaan pendidikan yang bebas dan universal, pemilu yang universal, hak untuk me-recall wakil-wakil rakyat-pekerja, dan pembatasan gaji setiap pejabat pilihan rakyat merupakan unsur-unsur yang hakiki dari sebuah negara buruh. Komune Paris, kata Marx, adalah

“sebuah pemerintahan klas buruh yang hakiki … bentuk politik yang akhirnya ditemukan, yang di dalamnya emansipasi-ekonomik dikerjakan.”

Emansipasi-ekonomik (yang bersendikan penghapusan pembagian klas dan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi kekayaan) hanya bisa terjadi di dalam Negara-buruh, yang dikemudikan secara langsung dan demokratik oleh klas buruh sendiri.

Perspektif sosialis Marx merepresentasikan sebuah kombinasi yang menyeluruh dari idea tentang demokrasi-massa dan idea tentang sebuah perekonomian yang dimiliki dan dikelola bersama. Ini memberikan suatu arah yang sama sekali baru dalam pemikiran dan politik sosialis. Sentral bagi sosialisme ala Marx adalah dua prinsip dasariah. Pertama, klas buruh harus membebaskan dirinya sendiri melalui aksi-kolektifnya. Kebebasan tidak akan diberikan kepada klas buruh; kebebasan harus dimenangkan oleh kaum tertindas itu sendiri. Kedua, dalam rangka mewujudkan sebuah transformasi sosialis, klas buruh harus menggulingkan negara yang lama dan menciptakan sebuah negara yang baru; Negara yang baru tersebut sepenuhnya demokratis, sebuah negara bagi klas buruh itu sendiri. Dua prinsip ini – tentang self-emancipation dan Negara-buruh yang demokratis – menjadi esensi Marxisme. Inilah Sosialisme dari Bawah. (Bersambung...)***

Serial "Sosialisme dari Bawah" (3)

2010-02-18T10:38:00.002+07:00

TIGA: ANARKISME

AJARAN RADIKAL LAIN yang berkembang dalam periode 1830-an adalah Anarkisme. Anarkisme sering dianggap sebagai pemikiran radikal yang benar-benar demokratik dan libertarian. Beberapa kalangan memuji Anarkisme sebagai satu-satunya filsafat politik yang sejati tentang kebebasan. Padahal, sejak lahirnya Anarkisme merupakan sebuah ajaran yang secara mendalam anti-demokratik. Dua pendirinya yang paling penting, yakni Pierre-Joseph Proudhon dan Michael Bakunin, mengembangkan teori-teori yang secara hakiki bersifat elitis dan otoritarian. Para Anarkis yang belakangan barangkali telah menolak beberapa ekses dari para bapak pendirinya. Tapi filsafat mereka tetap memusuhi idea-idea tentang demokrasi-massa dan kekuasaan kaum-pekerja.

Anarkisme memang berkembang sebagai perlawanan terhadap pertumbuhan masyarakat kapitalis. Perlawanan Anarkisme terhadap kapitalisme berpusat pada pembelaan kebebasan individual. Tapi kebebasan yang dibela oleh kaum Anarkis bukanlah kebebasan klas-pekerja untuk membangun suatu masyarakat yang baru secara kolektif. Alih-alih, Anarkisme membela kebebasan para pemilik properti-kecil ("burjuis-kecil": para pemilik toko, pengrajin, dan pedagang) terhadap gangguan-gangguan atau ancaman-ancaman berskala besar dari perusahaan-perusahaan kapitalis. Anarkisme merepresentasikan jeritan kesedihan dan penderitaan dari pemilik properti-kecil terhadap pencapaian kapitalisme yang tak terelakkan. Tidak mengherankan bila Anarkisme memegahkan nilai-nilai dari masa lalu: properti-individual, keluarga patriarkal, dan rasisme.

Pierre-Joseph Proudhon (1803-1865), yang dipandang sebagai Bapak Anarkisme, adalah salah satu contoh yang jelas. Bekerja dengan usaha percetakan, Proudhon gigih melawan kemunculan kapitalisme di Prancis. Tapi perlawanan Proudhon terhadap kapitalisme berwatak retrogresif. Ia tidak menatap ke depan, yakni kepada sebuah masyarakat baru yang didirikan berdasarkan properti-komunal yang akan memanfaatkan inovasi-inovasi besar dari Revolusi Industri. Alih-alih begitu, Proudhon malah menjadikan properti-kecil-dan-pribadi sebagai basis utopianya. Ajarannya tidak dirancang untuk klas-pekerja yang sedang tumbuh, tetapi untuk kaum burjuis-kecil (para pengrajin, pedagang kecil, dan kaum tani kaya) yang tergusur oleh perkembangan kapitalisme. Bahkan Proudhon sangat takut terhadap kekuatan klas-pekerja yang terorganisir, sampai-sampai ia menentang serikat-serikat buruh dan mendukung polisi membubarkan pemogokan.

Proudhon juga menentang demokrasi. “Semua demokrasi membuat saya jijik,” tulisnya. Catatan-catatannya tentang masyarakat yang ideal memuat penolakan terhadap pemilihan umum, kebebasan pers, dan pertemuan-pertemuan publik yang dihadiri lebih dari 20 orang. Ia membayangkan bahwa pada masa yang akan datang akan berlaku sebuah “inkwisisi umum” dan hukuman kerja-paksa bagi “beberapa juta orang”. Massa-rakyat, tulisnya, “hanyalah orang-orang biadab … yang wajib kita buat beradab … tanpa membuat mereka menjadi pemerintah atas kita.”

Konsisten dengan cara-pandangnya, Proudhon mendukung hampir setiap hal yang berwatak retrogresif. Ia seorang rasis fanatik yang menyimpan kebencian yang sangat besar kepada orang-orang Yahudi. Bahkan ia menganjurkan agar mereka dilenyapkan dari muka bumi. Ia menentang pembebasan bagi orang-orang kulit hitam Amerika dan mendukung para pemilik budak di wilayah selatan selama Perang Sipil Amerika. Sejalan dengan itu, ia mencela pembebasan kaum wanita. Tulisnya, “Bagi kaum wanita kebebasan dan keadaan yang baik hanya ada dalam perkawinan, keibuan, kewajiban-kewajiban rumah tangga …”

Dalam bukunya, The Origins of Socialism, George Lichtheim menulis dengan sangat tepat:

"Sukar untuk menyebutkan seorang penulis, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, yang darinya Proudhon pernah menemukan sesuatu yang baik untuk dikatakan. Tenunan-tenunannya yang lain meliputi antisemitisme, Anglofobia, toleransi terhadap perbudakan (ia secara terbuka berpihak pada Selatan selama Perang Sipil Amerika), ketidaksukaan kepada orang Jerman, Italia, Polandia – semua yang bukan orang Prancis – dan ngotot dengan pandangan patriarkal tentang kehidupan keluarga … Karena itu tidak mengejutkan bila ia mempercayai adanya ketidaksetaraan yang inheren di antara ras-ras umat manusia, atau bila ia mengangap kaum wanita sebagai makhluk yang lebih rendah.”

Bapak Anarkisme Rusia, Michael Bakunin (1814-1876), mengikuti sebagian besar pandangan Proudhon. Bakunin senang menyatakan kepada sesama kaum Anarkis bahwa “Proudhon adalah guru besar kita semua.” Bakunin sama-sama antisemitik seperti guru besarnya. Bahkan ia yakin bahwa orang Yahudi telah menyusun sebuah komplotan internasional yang mengikutsertakan Karl Marx dan keluarga Rothschild yang kaya-raya. Ia adalah seorang chauvinis Rusia yang yakin bahwa bangsa Rusia ditakdirkan untuk memimpin umat manusia menuju Utopia Anakis. Macam mana kelak utopia tersebut terlihat dalam metode-metode organisasional Bakunin: sama sekali elitis dan otoriter. Dalam kata-kata seorang sejarawan:

"'Persaudaraan Internasional' (International Brotherhood) yang didirikannya di Naples pada tahun-tahun 1865-66 berwatak konspiratorial dan diktatorial... sebab libertarianisme Bakunin berhenti pada keyakinan yang tidak mengizinkan siapa pun untuk berbeda pendapat dengannya. 'Persaudaraan' dipahamai menurut model Masonik, dengan ritual-ritual yang rumit, hirarki, dan direktorat bikinan sendiri yang terdiri dari Bakunin dan sejumlah kecil rekan."

Elitisme dan otoritarianisme Proudhon-Bakunin, serta dukungan mereka terhadap hal-hal yang berwatak retrogresif dan berpikiran-sempit nampaknya berakar dalam natur dari ajaran Anarkis itu sendiri.

Berasal-muasal dari pemberontakan para pemilik properti-kecil terhadap tren sentralisasi dan kolektivikasi dalam kapitalisme (= kecenderungan untuk mengonsentrasikan produksi pada semakin sedikit tempat-tempat kerja yang besar), Anarkisme berakar dalam permusuhan terhadap praktik-praktik demokratik dan kolektivis. Kaum Anarkis yang mula-mula takut terhadap kekuasaan yang klas-pekerja modern yang terorganisir. Sampai saat ini kebanyakan Anarkis membela “kebebasan” individual terhadap keputusan-keputusan yang secara demokratik dibuat oleh kelompok-kelompok kolektif. Kaum Anarkis menentang bahkan bentuk-bentuk yang paling demokratik dari organisasi kehidupan sosial. Dalam kata-kata seorang Anarkis Kanada, George Woodcock:

“Bahkan bila demokrasi itu dimungkinkan, si Anarkis masih tidak akan mendukungnya … Kaum Anarkis tidak menganjurkan kebebasan politis. Apa yang mereka anjurkan adalah kebebasan dari politik …”

Maksud Woodcok, kaum Anarkis menolak proses pengambilan-keputusan apa pun yang di dalamnya mayoritas rakyat secara demokratik menentukan kebijakan-kebijakan yang akan mereka dukung.

Ada faham radikal lain yang kadang-kadang dihubungkan dengan Anarkisme. Faham itu adalah Sindikalisme. Kaum Sindikalis mempercayai aksi kolektif klas-pekerja untuk mengubah masyarakat. Mereka bersandar pada aksi serikat buruh (misalnya pemogokan umum) untuk menggulingkan kapitalisme. Kendati beberapa titik-pandang Sindikalis nampak mirip dengan Anarkisme (secara khusus permusuhannya terhadap politik dan aksi politik) Sindikalisme bukanlah suatu bentuk dari Anarkisme. Dengan menerima pentingnya massa, aksi kolektif, dan pengambilan-keputusan secara kolektif, Sindikalisme jauh lebih memadai daripada Anarkisme. Tapi Sindikalisme menolak aksi politik klas-pekerja. Karena itu Sindikalisme tidak pernah mampu untuk memberikan arahan yang riil bagi upaya-upaya klas-pekerja untuk mengubah masyarakat. (Bersambung...)

Serial "Sosialisme dari Bawah" (2)

2010-02-15T09:54:00.005+07:00

DUA: SOSIALISME-UTOPIS

ISTILAH “SOSIALISME” muncul pertama kali di Inggris pada tahun 1827. Lima tahun kemudian istilah itu digunakan untuk pertama kalinya dalam sebuah penerbitan Prancis. Sebenarnya bukan kebetulan bila idea – dan gerakan – sosialis pertama-tama muncul di Inggris dan Prancis. Pasalnya, dalam artian ketat sosialisme merupakan produk dari dua revolusi besar dalam sejarah umat manusia: Revolusi Industri di Inggris dan Revolusi Burjuis-demokratik di Prancis.

Revolusi Prancis, yang terjadi pada tahun-tahun 1789-1799, melibatkan perjuangan rakyat yang sangat paling masif. Berakar dalam kebencian rakyat terhadap Monarki yang menindas, revolusi berdiri di atas punggung massa-rakyat kaum miskin di Paris yang bersatu di bawah panji “kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan”. Berawal sebagai pemberontakan melawan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan Monarki, revolusi tumbuh-menjelma menjadi tantangan yang masif terhadap segala bentuk otoritas yang menindas – entah para tuan, imam, atau pemilik pabrik. Pada mulanya, pertempuran melawan Monarki menyatukan bagian-bagian besar dalam masyarakat. Tapi ketika revolusi berjaya, sekelompok penguasa yang baru berupaya untuk menghentikan proses tersebut untuk mempertahankan sistem-properti dan kekuasaan mereka yang sarat dengan ketidaksetaraan. Akibatnya, gerakan rakyat terbagi ke dalam kubu konservatif (“Kanan”) dan kubu revolusioner (“Kiri”).

Menurut kubu konservatif, kebebasan semata merupakan kebebasan untuk memiliki properti. Menurut kubu revolusioner, yang merepresentasikan kaum miskin Paris, kebebasan adalah mustahil tanpa kesetaraan. Bagi kaum Kiri itu, sia-sialah berkata-kata tentang kebebasan bila secara riil kebebasan itu justru menjerumuskan sekian banyak orang ke dalam jurang kelaparan, sementara segelintir orang lainnya tumbuh menjadi kaya berdasarkan penghisapan atas kerja sebagian besar orang. Sebagaimana dikatakan oleh pemimpin radikal Jacques Roux pada puncak Revolusi Prancis pada tahun 1793,

"Kebebasan itu tidak lebih dari sekadar sebuah cangkang kerang yang kosong ketika satu klas manusia diizinkan untuk menghukum yang lain dalam kelaparan tanpa satu tindakan pun diambil terhadap mereka. Dan kesetaraan juga merupakan cangkang kerang kosong ketika kaum-kaya, dengan menggunakan monopoli-monopoli ekonomik mereka, memiliki kekuasaan atas kehidupan atau kematian terhadap anggota-anggota lainnya dari komunitas."

Karena itu, dari Revolusi Prancis muncullah idea sosialis yang hakiki: demokrasi dan kebebasan membutuhkan sebuah masyarakat-yang-setara. A society of equality. Para radikal Prancis memahami bahwa kebebasan yang sejati memprasuposisikan kebebasan semua orang yang berpartisipasi secara setara dalam berproduksi dan berbagi kekayaan masyarakat. Mereka mengerti bahwa bila beberapa orang memiliki hak yang tak setara untuk memiliki dan memonopoli tanah, kekayaan, atau pabrik-pabrik, maka yang lain secara tidak setara akan terhukum dalam perbudakan, kesengsaraan, dan kemiskinan.

Tetapi masyarakat-yang-setara menuntut kondisi berkelimpahan. Selama kehidupan ekonomik tetap terbelakang, kesetaraan hanya berarti “sama-sama melarat” (common hardship of shared poverty). Sebuah demokrasi yang sehat dan tumbuh subur menuntut suatu kondisi kemakmuran yang di dalamnya semua kebutuhan dasariah manusia dapat dipenuhi. Jadi, tanpa suatu tingkat perkembangan ekonomik tuntutan kaum revolusioner Prancis, tetap tinggal bersifat utopia semata. Hanya dengan perkembangan ekonomik yang sangat hebat yang dimungkinkan oleh Revolusi Industri di Inggris-lah sebuah masyarakat yang berdasarkan kesetaraan dan kelimpahan menjadi kemungkinan yang realistis.

Revolusi Industri Inggris menampilkan gambar-gambar tentang pabrik-pabrik tekstil yang gelap dan kotor, anak-anak berumur sepuluh tahun yang bekerja di tambang-tambang batubara, pria dan wanita yang bekerja 12 dan 14 jam per-hari. Pendeknya, gambar-gambar tentang penderitaan dan kesengsaraan. Secara keseluruhan, gambar-gambar ini benar. Revolusi Industri, yang dimulai pada perempatan terakhir Abad XVIII, adalah sebuah dislokasi yang masif dalam kehidupan sosial. Komunitas-komunitas yang lama hancur, orang-orang tercerabut-paksa dari tanah mereka dan tergiring ke dalam tirani pabrik-pabrik, penyakit-penyakit industrial berlipatganda: kelaparan, kemisinan, dan wabah penyakit meluas. Tingkat harapan hidup bagi sebagian besar orang pun jatuh. Tapi pada saat yang sama, beberapa ramuan Revolusi Industri menyediakan kemungkinan untuk mengakhiri penyakit-penyakit ini. Mesin-mesisn produksi baru yang berkembang, khususnya di sepanjang awal tahun 1800-an, menawarkan kemungkinan untuk secara tajam mereduksi kerja yang menjemukan dan menyengsarakan, dan untuk secara masif memperbesar produksi kekayaan sehingga dapat mengeliminir kemiskinan selamanya.

Dalam kenyataannya, Revolusi Industri tidak melakukannya. Alih-alih mendatangkan perbaikan dalam kondisi-kondisi kerja, industri baru digunakan untuk memperbesar keberuntungan segelintir orang: kaum kapitalis industrial. Meski demikian, sejumlah penulis melihat dalam Revolusi Industri suatu potensi yang luar biasa untuk memperbaiki kondisi hidup manusia. Bahkan beberapa bankir dan pemilik pabrik yang berniat baik tiba pada keyakinan bahwa kekuatan Revolusi Industrial harus dimanfaatkan untuk melayani tujuan-tujuan yang manusiawi. Banyak di antara mereka menjadi penganjur-penganjur pertama dari apa yang dikenal sebagai “sosialisme-utopis”.

Sosialis-utopis Inggris yang paling terkenal adalah pabrikus kapas Robert Owen (1771-1851). Seperti kebanyakan sosialis awal yang berasal dari klas-kapitalis, Owen tidak menginginkan suatu restrukturisasi sosial massa-demokratik. Bagi Owen, klas-pekerja merupakan suatu kelompok yang menderita dan patut dikasihani. Sosialisme Owen bertumpu pada pendekatan kepada para pemimpin bisnis kaya dan pemerintah untuk meyakinkan mereka agar memperbaiki kondisi-kondisi buruk dari massa pekerja.

Dalam hal ini Owen mirip dengan dua sosialis Prancis yang mula-mula: Henri Saint-Simon dan Charles Fourier. Saint-Simon (1760-1825) adalah seorang bankir yang beralih menjadi spekulan real estate dan meraih kekayaan besar dalam dekade-dekade sesudah Revolusi Prancis. Terpesona oleh potensi luar biasa sains dan teknologi, Saint-Simon berargumen untuk mendukung sebuah masyarakat “sosialis” yang akan mengeliminir aspek-aspek yang tak tertata dari kapitalisme. “Sosialisme”-nya Saint-Simon jelas-jemelas anti-demokrasi. Ia tidak mempertimbangkan atau membayangkan perluasan dari hak-hak dan kebebasan-kebebasan manusia. Alih-alih ia mengharapkan sebuah masyarakat industrial yang terencana dan termodernisir yang diperintah oleh satu komite internasional para bankir. Dalam banyak hal, Saint-Simon mengantisipasi perkembangan kapitalisme-negara. Ia melihat ke depan, yakni pada sebuah sistem kapitalis yang di dalamnya industri akan dimiliki dan diatur oleh satu pemerintahan yang terdiri dari para ilmuwan, manajer, dan pengelola keuangan.

Charles Fourier (1772-1837) mengembangkan beberapa idea yang orisinil. Tapi cara-pandang Fourier memiliki dua cacat utama. Pertama, ia menolak potensi industri modern untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang berkelimpahan; ia justru mengharapkan kembalinya kondisi-kondisi kehidupan pra-industrial. Kedua, Fourier tidak mengarahkan perhatiannya kepada massa-rakyat pekerja, tetapi kepada para penguasa yang mengalami pencerahan hati dan pikiran. Mereka, para penguasa itulah, yang seharusnya memegang tampuk kepemimpinan menuju masyarakat sosialis. Sehubungan daengan itu Fourier menggunakan banyak waktu untuk membuat cetak-biru yang sangat rinci bagi penciptaan sebuah masyarakat baru. Selanjutnya ia menggandakan cetak-birunya bagi para penguasa seperti Tsar Rusia dan Presiden Amerika Serikat.

Inilah benang merah yang menjelujur dalam cara pandang semua sosialis-utopis yang mula-mula. Tiap-tiap pengajur sosialis-utopis mencari orang-orang yang berniat baik dari klas-penguasa untuk mendatangkan sebuah transformasi sosialis. Mereka tidak berpandangan bahwa sosialisme hanya bisa dicapai secara demokratis, yakni melalui aksi-massa dari klas-pekerja. Karena alasan ini, pandangan-pandangan mereka dapat digolongkan sebagai varian-varian dari “Sosialisme-dari-Atas”, suatu pandangan yang di dalamnya massa-rakyat pekerja hanya sekadar alat dari kaum elite yang tercerahkan. Massa-rakyat bukan subyek-sejarah. Bukan mereka, tetapi kaum elit, yang akan mengubah masyarakat menurut kepentingan-kepentingan massa-rakyat pekerja. Tentu saja ini sangat meragukan. Seorang pakar sejarah sosialisme, George Lichtheim, mengemukakannya sebagai berikut:

“Sosialisme Prancis, pada awalnya, adalah karya orang-orang yang berpikir untuk tidak menjungkirbalikkan masyarakat, tetapi ingin memperbaharuinya, dengan penataan yang tercerahkan bila memungkinkan. Inilah mata-rantai antara Robert Owen, Charles Fourier, dan Henri de Saint-Simon.”

Di samping sosialisme-utopis, dalam periode itu ada versi sosialisme yang terkesan revolusioner. Itulah komunisme-konspiratorial. Dari kekalahan perjuangan-perjuangan rakyat dalam Revolusi Prancis, muncul sekelompok orang di bawah pimpinan Gracchus Babeuf. Mereka coba mengembangkan sebuah perspektif komunis. Babeuf dan para pengikutnya percaya bahwa demokrasi sejati hanya dapat dibangun berdasarkan kepemilikan bersama atas kekayaan. Tapi mereka tidak melihat cara untuk memenangkan mayoritas masyarakat agar mendukung program komunis mereka. Massa-rakyat Prancis dibiarkan sedikit saja berupaya, yakni melindungi properti pribadi mereka: sebidang tanah atau bengkel kerja mereka. Babeuf cs sedikit saja berminat kepada transformasi sosialis. Karena itu, Babeuf – dan pengikutnya yang kemudian, Adolphe Blanqui – hanya dapat memahami sebuah revolusi yang dibuat oleh suatu minoritas, elit komunis. Akibatnya, demokrasi asing bagi program sosialis mereka. (Bersambung...) ***

Serial "Sosialisme dari Bawah" (1)

2010-02-15T08:17:00.007+07:00

SATU: IMPIAN TENTANG KEBEBASAN

IMPIAN tentang kebebasan sama tuanya dengan keberadaan masyarakat-klas. Selama satu bagian dari masyarakat ditindas dan dihisap oleh bagian yang lain, sekian banyak orang, baik pria maupun wanita, terus bermimpi, berbicara, dan menulis tentang tatanan kehidupan yang baru. Di antara mereka ada yang berusaha membuat impian itu menjadi kenyataan: mereka berjuang untuk mematahkan rantai-rantai dominasi yang telah membelenggu mereka pada kehidupan yang menjemukan dan menyengsarakan. Kita dapat menemukan jejak-jejak impian ini dalam dokumen-dokumen sejarawi yang paling tua. Alkitab Perjanjian Pertama, misalnya, menjanjikan kedatangan Sang Mesias yang akan menumbangkan kaum kaya-berkuasa dan membebaskan kaum miskin. Ambillah sebuah pasase dari Kitab Yesaya, yang memproklamirkan bahwa Mesias akan datang

“untuk untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara,

…

untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan,

dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara…” (Yes 61.1).

Dengan jiwa-semangat yang sama, Alkitab Perjanjian Kedua mengumumkan bahwa Yesus adalah mesias yang dimaksud. Dialah yang telah datang untuk membebaskan kaum miskin dan tertindas.

Di sepanjang Abad Pertengahan di Eropa, ada sebuah legenda yang terus hidup. Menurut legenda tersebut, suatu hari seorang pembebas akan datang untuk membunuh kaum kaya-pendosa dan membebaskan kaum miskin. Ketika kaum tani bangkit memberontak melawan tuan-tuan dan majikan-majikan mereka, khususnya dalam Abad-abad XIV, XV, dan XVI, mereka terilhami oleh penantian yang terus hidup tentang kedatangan seorang pemimpin agung yang ditunjuk Allah, yang akan memimpin mereka menuju sebuah “Tanah Terjanji” yang baru.

Semua gerakan atau pemberontakan populer itu bercorak religius. Para pelakunya tidak memandang diri mereka sebagai orang-orang yang memiliki kapasitas bersama untuk menggulingkan para penguasa dan untuk mendirikan sebuah masyarakat baru berdasarkan upaya-upaya mereka sendiri. Mereka menyandarkan diri pada keyakinan bahwa masyarakat akan mengalami transformasi “dari atas”. Transformasi tersebut datang dari Allah, dengan perantaraan manusia-manusia istimewa, yang akan membersihkan dunia dari kejahatan, kekerasan, dan penindasan.

Cara-pandang yang secara esensial bercorak “mistis” ini terus hidup bahkan sampai pada masa perjuangan hebat melawan monarki selama Revolusi Inggris pada tahun-tahun 1640-an. Dalam perjuangan-perjuangan itu, muncullah sejenis ajaran komunis yang kuat yang berdasarkan keyakinan bahwa semua orang seharusnya memiliki dan mengerjakan tanah bersama. Penulis radikal Inggris, Gerard Winstanley, menulis: “Kebebasan sejati terletak dalam penikmatan yang bebas terhadap bumi.” Pada saat yang sama, Winstanley dan para pengikut radikalnya menganut sebuah pandangan religius: kelahiran suatu masyarakat baru adalah karya Allah, bukan karya manusia biasa.

Baru pada awal Abad XIX lahir sebuah idea bahwa manusia-manusia biasa dapat membentuk-ulang masyarakat. Dengan terjadinya Revolusi Industri dan munculnya klas-pekerja modern, para kritikus masyarakat mulai berpikir tentang sebuah transformasi kehidupan sosial yang dikerjakan oleh manusia-manusia biasa. Dari sinilah idea tentang “sosialisme-dari-bawah” lahir. Meski begitu, pada awalnya sosialisme mempunyai karakter yang sangat elitis dan anti-demokratik. Setelah beberapa dekade perjuangan klas-pekerja, barulah sosialisme tampil dalam bentuk sebuah gerakan yang di dalamnya kaum tertindas yakin bahwa mereka dapat membebaskan diri mereka sendiri. Inilah “Sosialisme dari Bawah”: self-liberation of the poor and the oppressed. (Bersambung...)

GERAKAN 28 JANUARI (2010) - SURAT TERBUKA UNTUK KAWAN DS

2010-01-30T02:30:00.004+07:00

Bergelora hatiku membaca "catatan pengalaman" Kawan DS, seorang rohaniwan dan teolog muda yang sangat berbakat. Saya berharap pengalaman Kawan DS turut dalam demo Gerakan 28 Januari di Surabaya (termasuk berjumpa dengan para aktivis PRD dan mendengar versi Indonesia lagu perjuangan buruh Internasionale) mendorong Kawan untuk menindaklanjuti penghayatannya tentang Yesus dari Nazaret (Junjungan kami) dengan terjun ke kancah perjuangan sosio-demokratik.

Dalam pada itu, Kawan, secara pribadi saya gamang dengan Gerakan 28 Januari. Persoalannya strategis-politis. Saya coba mendiskusikannya dari perspektif saya sebagai seorang sosio-demokratik (bukan sosdem). Berikut catatan saya.

Agenda Burjuis

Dari sudut pandang saya sebagai seorang sosio-demokratik, hari-hari ini Indonesia sedang menjadi panggung pergulatan faksi-faksi dari klas burjuis. Yang satu burjuis pemangku kekuasaan negara (rezim), yang satunya burjuis oposisi. Rapat-rapat Pansus Century adalah ekspresi parlementernya, sedangkan demo-demo adalah ekspresi ekstra-parlementernya. Termasuk Gerakan 28 Januari.

Dalam setting-an seperti ini, isu pokoknya bukanlah kepentingan kaum Kromo atawa nasib Kang Marhaen dan Mbok Sarinah (= buruh, tani, dan kaum miskin kota). Meski mengatasnamakan rakyat, isu pokok yang sebenarnya adalah

(i) peralihan kekuasaan via impeachment dari burjuis-rezim ke burjuis-oposisi; atau

(ii) pembagian kue kekuasaan dengan melibatkan wakil-wakil oposisi di dalam kabinet. (Dalam pada itu, nasib para nasabah Century kecuali Boedi Samporeno pun masih belum jelas)

Juga dalam setting-an ini, kaum Kromo Kiwo dan organisasi-organisasi perjuangannya "sekadar berpartisipasi". Mereka diajak untuk meramaikan suasana untuk memberikan kesan bahwa kaum burjuis oposisi mendapat dukungan yang luas dari grassroots. Memang kaum Kromo Kiwo-lah selama ini banyak bekerja di kalangan buruh, tani, dan kaum miskin kota.

Kaum Kromo Kiwo bisa saja menolak bila dikatakan “sekadar berpartisipasi”, dengan merujuk pada strategi front-rakyat atau front persatuan-nasional. Maksudnya, kaum Kromo Kiwo dapat bekerjasama dengan kaum burjuis-“progresif” untuk menggulingkan burjuis-rezim guna mendirikan pemerintahan yang lebih bersih dan, sesuai dengan wacana anti neoliberalisme saat ini, pro kapitalisme nasional.

Dasar teoretis front-rakyat atau front persatuan-nasional adalah Teori Dua Tahap Revolusi: revolusi dalam tahap sekarang adalah burjuis-demokratis, baru kemudian revolusi sosialis. Tapi, sebagaimana diperlihatkan oleh pengalaman perjuangan Kromo Kiwo di seluruh dunia, strategi front-rakyat lebih banyak mudharat daripada manfaatnya bagi Kromo Kiwo dan massa-rakyat pekerja pada umumnya. Gembong-gembong sosialisme-ilmiah seperti Marx dan Engels sudah mengkajinya pasca kegagalan revolusi Jerman 1848. Saat itu kaum burjuis yang tampil demokratis dan berwawasan liberal, akhirnya mengkhianati kaum buruh, menyeberang ke kubu feodal, dan bersama-sama menghancurkan perlawanan kaum buruh. Dalam Revolusi Rusia 1905, ini terjadi lagi. Kaum burjuis liberal Rusia yang sehari-harinya bersikap kritis terhadap rezim tsar, toh bergabung dengan rezim tersebut untuk mencegah kaum buruh merebut kekuasaan. Ini terus berulang, di antaranya Teror-teror Putih yang terjadi di Tiongkok pada 1927 dan Indonesia pada 1965-1966.

Tentu terlalu jauh bila kita beranggapan bahwa Gerakan 28 Januari bertulangpunggunkan front-rakyat. Gerakan tersebut lebih merupakan tumpah-ruahnya berbagai ormas untuk menyuarakan gugatannya kepada rezim SBY alih-alih sebuah gerakan dengan tuntutan yang tegas (“SBY turun sekarang atau revolusi”) dan visi Indonesia pasca SBY (“Indonesia tanpa neolib, Indonesia yang tanpa korupsi, dan Indonesia yang demokratis-partisipatoris”). Nampaknya, pasca pembentukan Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas) empat tahun yang lalu (yang nampaknya sejak awal tidak cukup efektif), kita belum melihat front-rakyat terbentuk kembali. Tapi satu hal jelas: sulit mengukur manfaat Gerakan 28 Januari bagi para Kromo Kiwo dan massa-rakyat pekerja Indonesia pada umumnya. Kalaupun bermanfaat, itu menjadi bagian burjuis-oposisi. Mereka mendapat legitimasi semu dari akar rumput.

Kontra-produktif

Simaklah komentar-komentar pemirsa dalam Bedah Editorial di Metro TV dan Selamat Pagi Indonesia di TV One hari ini, 29 Januari 2010. Simpati mengalir ke SBY, kecaman dan cemooh untuk para demonstran. Tentu saja sangat mungkin sekian banyak di antara para penelpon dan pengirim sms dalam kedua acara tersebut terhisab ke dalam golongan pendukung, pemuja, dan penjilat Si Brutus Yahud. Tapi, bukan tidak mungkin komentar mereka mengekspresikan anggapan sebagian masyarakat yang cenderung pragmatis. Apalagi demo biasa dihubungkan dengan kemacetan lalu-lintas dan kericuhan.

Momentum Gerakan 28 Juli mungkin tidak tepat. Kondisi obyektif dan faktor subyektif belum masak. Memang betul: selama 100 hari rezim SBY gagal membuktikan janjinya: menumpas Mafia Hukum; selama 5 tahun rezim SBY kian menjerumuskan Indonesia ke dalam neoliberalisme (melanjutkan rezim-rezim sebelumnya); dan penyelidikan yang digelar dalam rapat-rapat Pansus Century kian mengindikasikan “ada apa-apa” dengan rezim SBY. Tapi dari perspektif klas, dibutuhkan suatu pukulan sosio-ekonomik yang dahsyat yang akan membuat rezim SBY tidak dapat lagi berdalih di balik klaim terselamatkannya Indonesia dari krisis akhir 2008 dan stabilnya pertumbuhan ekonomik 2008-2009.

Kondisi obyektif itu mungkin akan datang sebentar lagi, ketika imperialisme melalui perdagangan bebas ASEAN-RRC meluluhlantakkan perekonomian Indonesia dan memelaratkan sebagian terbesar rakyat negeri ini. Saat itu akan terjadi konsentrasi dan sentralisasi Kapital yang berbarengan dengan proletarisasi di kalangan kapitalis nasional, lebih-lebih para burjuis-kecil. Ini akan menyebabkan pembengkakan jumlah “tentara cadangan industri” (pengangguran) bahkan Lumpenproletariat di satu sisi serta penghisapan yang kian berat terhadap kaum buruh di sisi lain.

Kondisi subyektifnya adalah terbentuknya kesadaran klas pada klas buruh, serta penggalangan yang masif di kalangan kaum tani dan kaum miskin kota ke dalam barisan tenaga revolusioner yang akan mendukung klas buruh. Bila kaum Kromo Kiwo menyikapinya dengan tepat, kondisi obyektif yang diakibatkan oleh perdagangan bebas ASEAN-RRC akan mempercepat dan memperluas kesadaran klas dan penggalangan tenaga-tenaga revolusioner.

Bagaimana dengan Gerakan 28 Juli?

 Kondisi obyektif mulai matang, namun belum memadai untuk melahirkan revolusi sejati.

 Faktor subyektif di kalangan buruh, tani, mahasiswa, dan kaum miskin kota makin kelihatan. Mereka makin gerah dengan neoliberalisme dan segala dampaknya yang secara langsung terasakan oleh lapisan menengah ke bawah masyarakat. Di beberapa tempat kesadaran klas di kalangan buruh sudah terbentuk karena kerja-kerja pengorganisasian yang revolusioner. Tapi nampaknya mereka belum tampil untuk mengemban peran kepemimpinan revolusioner. Mereka baru sekadar “ikut meramaikan” dalam Gerakan 28 Januari kemarin. Pada saat yang sama, kaum tani dan kaum miskin kota juga belum tergalang sebagai tenaga-tenaga revolusioner di bawah kepemimpinan klas buruh. Mahasiswa kelihatannya juga masih asyik dengan mitos gerakan moral, kecuali yang terorganisir dalam LMND (jelas Kiwo) dan Hizbut Tahrir (jemelas Kanan, yang selalu menguar-uarkan khilafah sebagai satu-satunya jalan keluar atas segala masalah negeri kita).

Dalam demokrasi liberal (yang sekarang ini kita anut), sepertinya kita bebas menyuarakan apa saja. Bahkan sepertinya penyampaian aspirasi kita difasilitasi. Betapa tidak! Demo pun diatur aparat based on undang-undang. Tapi suara-suara itu, betapapun kerasnya, akan hilang. Di sini, demokrasi berarti: katakan apa saja, rezim tak akan mendengar. Kebebasan bicara, sejauh itu tidak membangkitkan massa-rakyat untuk melawan pemerintah secara riil (boikot, mogok, menduduki gedung parlemen, istana presiden, dan instalasi-instalasi vital), boleh-boleh saja. Kebebasan bicara akan berakhir bila “anarkhis”. Rezim tidak punya alasan yang mendesak untuk memperhatikannya dengan serius. Kata pepatah, “Biarpun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu.”

Kita bisa melihat ini dari perilaku pucuk pimpinan rezim pada tanggal 28 Januari kemarin. Sementara aparat keamanan dikerahkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi (dan para “reformis” tampil di gelanggang-gelanggang demo), mereka tidak merasa perlu untuk memperhatikan gugatan bahkan caci-maki para demonstran. Wapres Boediono, misalnya, tetap ngantor seperti biasa. SBY "ngungsi" ke Banten meresmikan PLTU.

Repotnya, sikap rezim yang kelihatan “demokratis” ini nampaknya akan menuai simpati masyarakat. Kecuali kepada PKI, sebagian besar masyarakat kita mudah melupakan kesalahan dan sangat pemaaf. Apalagi “dosa-dosa” Si Brutus Yahud belum benar-benar terbongkar. Janji menegakkan supremasi hukum dengan menumpas Mafia Hukum tidak ditepati, masyarakat memakluminya: “Toh SBY diganggu terus selama 100 hari ini oleh Pansus Century!” Kelicikan yang cetha wela-wela dalam kasus Cicak vs Buaya, yang pada akhirnya menumbalkan Komjen Susno Duadji alih-alih memberhentikan Kapolri Danuri dan Jagung Supanji, pula telah dimaafkan.

Sebaliknya, terbentuk pencitraan yang sangat menguntungkan SBY: di satu sisi SBY di-kuya-kuya tanpa melawan (betapa mulianya!). Rakyat Indonesia pun bersimpati kepadanya, dan dukungan kepada rezim pun menguat. Bukan tidak mungkin popularitasnya akan terdongkrak. Di sisi lain, burjuis-oposisi rugi: dicap kaum pendengki dan tukang kritik orang kerja sementara mereka sendiri tidak bekerja. Pada gilirannya, kaum Kromo Kiwo dan organisasi-organisasinya pun terhisab ke dalam sinisme tersebut. Ini kontra-produktif.

Lalu Bagaimana?

Belajar dari Gerakan 28 Januari, Kaum Kromo Kiwo harus memadukan analisis dan prediksi terhadap kondisi-kondisi obyektif serta kerja-kerja konsientisasi dan organisasi di kalangan buruh, tani, mahasiswa, dan kaum miskin kota. Untuk itu, perlu sebuah vanguard party, yakni sebuah partai-kader yang sanggup berkomunikasi dengan massa-rakyat dalam rangka konsientisasi, organisasi, dan mobilisasi. Kaum Kromo Kiwo dan organisasi-organisasi perjuangannya pun harus berhimpun, berdebat, dan membangun konsensus agar dapat bergerak seiring-sejalan untuk memadukan kondisi obyektif dan faktor subyektif guna mengefektifkan Umgestaltung von Grundaus. Selain itu, kaum Kromo Kiwo dan organisasi-organisasi perjuangannya, baik secara individual maupun sebagai federasi, harus mempertahankan independensi terhadap burjuis-oposisi ataupun faksi-faksi kanan atau ultra-kanan lainnya. Aksi bersama, bisa saja, sejauh itu menyangkut isu yang sama. Tapi kaum Kromo Kiwo tidak pernah boleh bersubordinasi terhadap mereka, atau sekadar berpuas diri pada “tuntutan minimal” yang seolah merupakan “common ground” kaum Kromo Kiwo dengan burjuis-oposisi, faksi-faksi kanan dan ultra-kanan. Menjadikan “tuntutan minimal” sebagai anak tangga, kaum Kromo Kiwo harus meyakinkan kaum buruh, kaum tani, mahasiswa, dan kaum miskin kita bahwa

(i) demokratisasi alat-alat pencipta kekayaan masyarakat;

(ii) penggantian mesin-negara burjuis dan demokrasi liberalnya dengan negara-pekerja dan demokrasi partisipatorisnya; dan

(iii) solidaritas dengan massa-rakyat pekerja sedunia (terutama di ASEAN yang nampaknya akan semakin tertindas dan terhisap karena perdagangan bebas dengan RRC) merupakan keniscayaan bagi pembangunan “masyarakat yang adil dan makmur”, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia.

Demikian, Kawan DS. Moga catatan ini bermanfaat bagi Kawan dan kawan-kawan lain yang membacanya. Teruslah menjiwai ajaran dan praksis Yesus dari Nazaret. Teruslah gelorakan diri Kawan dengan apinya solidaritas dan nyalanya preferential option for the poor and the oppressed. Resapilah "Internasionale" dalam terang visi Yesus tentang Pemerintahan Allah dan Komunitas Alternatif. Mari kita terjunkan diri kita ke dalam kancah perjuangan sosio-demokratik.

Teriring salam perjuangan, salam pembebasan!

Kawan Riro (RA)

Massa-rakyat pekerja Indonesia, bersatulah!

Buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota

Bersatu padu rebut demokrasi

Gegap gempita dalam satu suara

Demi tugas suci yang mulia

Hari-hari esok adalah milik kita

Terbebasnya massa-rakyat bekerja

Terciptanya tatanan masyarakat

Sosialis sepenuhnya

Marilah kawan, mari kita pekikkan

Di tangan kita tergenggam arah bangsa

Marilah kawan mari kita nyanyikan

Sebuah lagu tentang pembebasan***

Rudolfus Antonius_29-300110

VISI SOSIALIS YESUS (I)

2010-01-12T11:11:00.002+07:00

Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanan-Nya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia dan sambil bertelut di hadapan-Nya ia bertanya: "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus: "Mengapa kaukatakan Aku baik? Tak seorangpun yang baik selain dari pada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah: Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu!" Lalu kata orang itu kepada-Nya: "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya: "Hanya satu lagi kekuranganmu: pergilah, juallah apa yang kaumiliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid-Nya di sekeliling-Nya dan berkata kepada mereka: "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam Kerajaan Allah." Murid-murid-Nya tercengang mendengar perkataan-Nya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi: "Anak-anak-Ku, alangkah sukarnya masuk ke dalam Kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain: "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata: "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." (Markus 10.17-27)

Ada seorang yang banyak hartanya. Ia ingin beroleh hidup yang kekal. Artinya, "beroleh dalam kebangkitan dari antara orang mati tatkala Yahweh datang sebagai Raja." Ia datang dengan tergopoh-gopoh, berlari-lari mendapatkan Yesus. Ia bertelut di hadapan Yesus dan menyapa Laki-laki Bersandal itu “Guru yang baik.” Selanjutnya ia bertanya kepada Sang Guru, apa yang harus diperbuatnya untuk memperoleh hidup yang kekal.

Menarik sekali. Keinginan untuk beroleh hidup yang kekal mendorong orang yang kaya-raya ini untuk melakukan empat hal, yang barangkali dalam kasus lain akan dilakukan salah seorang budak atau buruhnya. Pertama, ia datang dengan berlari-lari untuk berjumpa Yesus; kedua, bertelut di hadapan-Nya; ketiga, memanggil-Nya dengan sapaan “Guru yang baik”; dan keempat, mohon petunjuk tentang apa harus diperbuatnya agar memperoleh hidup yang kekal.

Bukankah budak atau buruhnya akan melakukan hal yang serupa manakala menemuinya? Tentulah budak atau buruhnya merasa bahwa nafkah atau penghidupan mereka bergantung padanya. Selaku majikan, orang kaya itu adalah pihak pemberi kerja, sedang budak atau buruhnya adalah pihak penerima kerja atau yang dipekerjakan. Selaku majikan ia mengupah buruhnya atau memberi makan budaknya atas pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan jalan itu, napas hidup sang budak atau sang buruh seolah ada di tangan sang majikan. Tak terpikir oleh mereka bahwa justru karena merekalah sang majikan bisa memperkaya diri atau mempunyai waktu luang untuk menghaluskan cita-rasa seni, budaya, agama, bahkan terjun ke kancah pergaulan yang bisa membuatnya dikenal, atau malah turut bermain di dunia politik. Sang majikan bisa melakukan itu semua karena ada orang-orang yang bekerja bagi mereka, entah si budak entah si buruh. Nilai-lebih mungkin bukan hanya berbentuk nilai material yang diambil si majikan dari jerih-payah si buruh, tetapi juga waktu atau kesempatan sebagai ganti pembantingan-tulang si budak. Sebenarnya, siapa menghidupi siapa? Atau, siapa bergantung pada siapa? Bila si budak atau si buruh menemukan jawaban yang sesungguhnya, akankah mereka tergopoh-gopoh datang kepadanya, berlutut di hadapannya, menyapanya “Tuan yang baik”, dan mohon petunjuk-petunjuk atau perintah-perintahnya?

Bukan tidak mungkin, sikap orang kaya-raya itu kepada Yesus mencerminkan sikap budak atau buruhnya sehari-hari kepadanya.

“Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?” tanyanya santun kepada Laki-laki Bersandal. Dialog dimulai.

Jawaban Yesus menarik. Pertama, Ia menanggapi sapaan orang kaya itu. Kedua, Ia mengkonfirmasi apa yang diketahui orang kaya itu.

Menanggapi sapaan “Guru yang baik”, Yesus malah bertanya: “Mengapa kaukatakan Aku baik?” Tersirat, Yesus tidak menolak disebut Guru. Tapi Ia mempertanyakan sebutan itu tatkala itu dihubungkan dengan kata sifat “baik”. Pasalnya, “Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja.” Secara logis kemungkinannya dua. Satu, Allah saja yang baik; Aku, yang seorang guru, tidak baik; berarti aku bukan Allah. Dua, Allah saja yang baik; Aku, yang seorang guru, baik; berarti aku adalah Allah. Kemungkinan logis yang pertama tentu menjadi pilihan mereka yang menolak keilahian Yesus. Kemungkinan logis yang kedua bakal digemari oleh mereka yang secara dogmatis berusaha mempertahankan keilahian Yesus dalam apoftegma yang sedang kita diskusikan. Lalu bagaimana?

Sebagai seorang Kristen, tentulah saya mengimani keilahian Yesus. Tapi keilahian Yesus sebagaimana terformulasi dalam Kredo Nicea-Konstantinopel dan Kredo Kalsedon hendaknya jangan digunakan untuk memahami kata-kata Yesus sebagaimana itu diformulasikan oleh Penginjil Markus di sini. Fair kepada Penginjil Markus (dan Yesus yang diimaninya), sebaiknya kita mempertimbangkan Kristologi (atau Yesuologi?) Markus. Tapi saya sadar waktu dan tempat tidak memungkinkan untuk mendiskusikan salah satu aspek dari teologi (Peng-)Injil Markus. Meski demikian paling sedikit kita dapat mengatakan begini: Yesus menampilkan Yahweh in action melalui praksis-Nya selaku Hamba yang menghidupi ketaatan di jalan penderitaan. Kadang pembaca yang jeli melihat peragaan tindakan Yahweh dalam tindakan Yesus. Meredakan angin ribut di danau, misalnya. Tapi tindakan itu dilakukan dalam konteks penghayatan Yesus sebagai hamba Yahweh yang taat meski harus menderita. Karena itu, bila ditantang untuk memperagakan kuasa-Nya, Ia menolak. Tapi tak segan-segan Ia “turun-tangan” bila “orang berdosa” membutuhkan belas kasihan dan pertolongan Yahweh. Membingungkan, mungkin. Tapi inilah, menurut pendapat saya, “messianic secret” dalam Kristologi Markus.

Kembali ke cerita kita. Dengan tanggapan yang secara logis mempunyai dua cabang kemungkinan, agaknya Yesus bermaksud menampilkan lagi Yahweh in action. Kali ini, yakni in giving His (and-Her) loving commandments. Jika Allah saja yang baik, di sini Aku menampilkan Dia sebagai Yang memberikan perintah-perintah kasih-Nya.

Apakah perintah-perintah kasih Yahweh itu? Yesus menyampaikannya dengan strategi. Ia lebih dulu mengkonfirmasi pengetahuan orang kaya itu tentang perintah-perintah Allah.

“Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah: Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu!”

Menarik sekali konfirmasi Yesus. Dari “segala perintah Allah” yang dikemukakannya, kita menangkap kesan bahwa Ia sedang mengemukakan perintah-perintah yang tercantum dalam bagian kedua dari Kesepuluh Firman. Kita tahu, bagian kedua dari Kesepuluh Firman berorientasi pada hubungan antarmanusia. Bila diringkaskan, “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.” Ingin memperoleh hidup yang kekal, seseorang harus mengasihi sesamanya manusia.

Tapi, bila disimak lebih lanjut, dari enam perintah yang berorientasi pada hubungan antarmanusia itu, kita menemukan perintah yang berbunyi “jangan mengurangi hak orang”. Sementara “jangan membunuh”, “jangan berzinah”, “Jangan mencuri”, “jangan mengucapkan saksi dusta”, dan “hormatilah ayahmu dan ibumu” kita temukan (dengan urutan yang berbeda) ada di dalam bagian kedua dari Kesepuluh Firman, tidak demikian halnya dengan “jangan mengurangi hak orang”. Sepintas perintah ini menggantikan atau perintah “jangan mengingini milik sesamamu.” Tapi bukan tidak mungkin “jangan mengurangi hak orang” merupakan upaya Yesus mempertajam “jangan mengingini milik sesamamu” manakala itu diterapkan kepada si orang kaya. Bagaimana?

Ini adalah soal bagaimana seseorang menjadi kaya. Dalam konteks ini, orang kaya yang datang kepada Yesus. Sekadar “mengingini milik sesama” tanpa implementasi hanya membuat orang berdosa dalam hati dan pikiran. Tapi bila diimplementasikan, ada orang lain yang menjadi korban. Di sinilah, dalam rangka menjadi kaya, “mengingini milik sesama” menjadi perbuatan, yakni “mengurangi hak orang”. Ketika Yesus mengkonfirmasi “segala perintah Allah” kepada orang kaya itu, tersingkaplah hubungan produksi dengan mana orang itu memperkaya dirinya.

Terbayanglah di mata kita budak-budak dan/atau buruh-buruhnya. Dari mana orang itu beroleh kekayaan, bahkan harta-benda yang sedemikian banyak? Warisan? Mungkin? Tapi bila tidak dijalankan sebagai kapital atau alat produksi, kekayaannya bukan hanya tidak akan bertambah; kekayaan itu akan habis. Tapi bila dijalankan sebagai kapital, ia harus mempekerjakan orang lain. Orang lain atau orang-orang lain itu tidak mempunyai kapital. Mereka hanya memiliki diri mereka sendiri.

Dalam kasus budak, “diri mereka” diambilalih oleh sang tuan. Hidup-mati mereka hampir sama sekali bergantung pada kehendak sang tuan. Mereka melakukan kerja produktif dengan alat produksi sang tuan, misalnya mengerjakan ladang. Sebagian (besar) dari hasil jerih-payah mereka di ladang menjadi milik sang tuan dan dengan demikian memperkayanya. Karena kemurahan hati (atau kekejaman?) sang tuan, hidup mereka dipelihara dengan beaya yang diambilkan sang tuan dari sebagian (kecil) hasil jerih-payah mereka yang tidak digunakan untuk memperkaya dirinya.

Mungkin ada di antara para budak yang melakukan kerja non-produktif, seperti membersihkan rumah sang tuan, memasak dan mencuci untuk keluarga sang tuan, dan sebagainya. Tapi kerja non-produktif itu sangat dibutuhkan oleh sang tuan dan keluarganya. Dengan begitu sang tuan dan keluarganya dapat melakukan hal-hal yang lain: menikmati hiburan, mengapresiasi seni-budaya, mendalami agama, menjalin relasi dengan para tuan lainnya, arisan, dan terjun ke dunia politik. Dengan demikian para budak yang melakukan kerja non-produktif sebenarnya memperkaya sang tuan secara mental dan sosial. Karena kemurahan hati (lagi, atau kekejaman?) sang tuan, hidup mereka dipelihara dengan beaya yang diambilkan sang tuan dari sebagian (kecil) hasil jerih payah budak-budak yang melakukan pekerjaan produktif – yang tidak digunakan untuk memperkaya dirinya.

Dalam kasus buruh, tenaga mereka diambilalih oleh sang majikan selama jam kerja. Tenaga mereka adalah tenaga untuk kerja-produktif. Mereka menghasilkan komoditas, entah dalam bentuk barang atau jasa. Komoditas itu bernilai guna, karena itu dapat dipertukarkan dengan komoditas lain. Dalam konteks ini, uang berfungsi pengandai di satu sisi dan penanda di sisi lain. Uang mengandaikan nilai guna suatu komoditas dan menandai nilai tukarnya. Dengan kerja-produktif mereka, para buruh menghasilkan komoditas dengan bernilai-guna dan bernilai-tukar tertentu, yang pengandaian dan penandaannya ada dalam bentuk sejumlah besar uang. Logikanya, sejumlah besar uang yang diperoleh para buruh berbanding lurus dengan kerja-produktif yang menghasilkan komoditas. Tapi kenyataannya tidak demikian. Sebagian dari hasil kerja-produktif para buruh diambil oleh sang majikan. Tujuannya untuk memperkaya diri dan memupuk kapital sang majikan. Karena pertimbangan rasional-ekonomik, sang majikan membiarkan sebagian lainnya untuk menjadi milik para buruh, yakni sejauh yang dibutuhkan untuk memelihara kinerja mereka.

Kita dapat melihat bahwa pemilik kapital memperkaya diri dengan menghisap hasil-kerja baik para budak maupun para buruh. Kenyataan bahwa di satu pihak ada segelintir orang mempunyai kapital atau alat produksi dan di sisi lain ada sebagian terbesar orang tidak mempunyainya, menjadi pangkal dari penghisapan. Penghisapan itu berintikan pengambilan sebagian dari hasil jerih payah para budak atau para buruh. Tentu saja, untuk keuntungan sang tuan atau sang majikan. Dengan perkataan lain: para budak dan para buruh tidak memperoleh sepenuhnya hasil jerih payah mereka, karena sebagian daripadanya diambil oleh sang tuan dan sang majikan – yang sebenarnya tidak berjerih-payah seperti mereka. Hak mereka dikurangi. Inilah penghisapan manusia oleh manusia, exploitation de l’homme par l’homme.

Manakala Yesus mempertajam “jangan mengingini milik sesamamu” dengan “jangan mengurangi hak orang”, apakah implikasinya? Dua sisi: pertama, orang kaya itu harus menghentikan penghisapan terhadap budak-budak atau buruh-buruhnya; dan kedua, orang kaya itu harus mengembalikan bagian dari hasil jerih payah budak-budak atau buruh-buruhnya – yang telah dihisapnya untuk memperkaya dirinya – kepada mereka! Sebuah tuntutan yang radikal dari Sang Penampil Yahweh in action.

Nampaknya orang kaya itu belum tanggap ing sasmita. Ia tidak pernah membunuh, tidak pernah berzinah, tidak pernah mencuri, tidak pernah menjadi saksi dusta, tidak pernah mengingini milik orang lain, dan selalu menghormati ayah dan ibunya. Pendeknya, ia selalu “melakukan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya” sebagaimana tercantum dalam bagian kedua Kesepuluh Firman. Karena itu, ia berkata kepada Yesus: “Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku.” Kalau begitu, bukankah sudah seharusnya ia beroleh hidup yang kekal?

Respons Yesus simpatik. Ia “memandang dia dan menaruh kasih kepadanya.” Orang kaya itu belum menyadari bahwa selama ini ia hidup dari penghisapan terhadap sesamanya, yakni para budak atau buruh-buruhnya. Ini menjadi peluang bagi Yesus untuk menampilkan lebih jauh Yahweh in action dengan perintah-perintah kasih-Nya yang inklusif. Yesus pun berkatan kepada orang kaya itu: “Hanya satu lagi kekuranganmu…”

Yesus tidak menyangkal bahwa sejak muda orang kaya itu telah menuruti bagian kedua dari Kesepuluh Firman. Tapi apakah jiwa-semangat dari perintah-perintah itu kalau bukan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri? Kekurangan orang kaya itu justru terletak pada “jangan mengurangi hak orang lain”, yang tidak mungkin tidak menjadi batu-uji atas klaim tentang mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ketika aku berkata bahwa aku mengasihi sesamaku manusia seperti diriku sendiri dan dengan demikian menuruti bagian kedua dari Kesepuluh Firman, patutlah kau bertanya kepadaku apakah aku telah hidup tanpa penghisapan kepada orang lain! Bagaimana bila ternyata aku telah dan masih hidup dari penghisapan kepada orang lain? Satu kekurangan, ya, “hanya” satu kekurangan. Tapi kekurangan yang sangat besar. Karena ini menyangkut hajat hidupku di satu sisi dan hajat hidup sesamaku di sisi lain. Karena itu tak heran bila Yesus dalam posisi-Nya sebagai Penampil Yahweh in action memerintahkan:

“pergilah, juallah apa yang kaumiliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku.”

Perintah Yahweh in action ini terdiri dari dua bagian yang saling terkait: “pergilah … datanglah ke mari…” Pertama, yakni “pergilah”, dengan maksud menjual apa yang dimiliki – yakni harta kekayaan – orang kaya itu dan memberikan hasilnya kepada orang-orang miskin. Siapakah “orang-orang miskin” kalau bukan mereka yang dimiskinkan karena kehilangan alat produksi – yakni tanah – yang secara tradisional diyakini sebagai pemberian-pinjaman Yahweh kepada mereka? Karena kehilangan tanah (karena berbagai-bagai sebab), kaum tani menjadi tani-penggarap, buruh-tani, budak, pekerja seks komersial, gelandangan, pengemis … Lumpenproletariat… Dengan kata lain, berikanlah hasil penghisapan itu kepada kaum miskin, yakni mereka yang menjadi korban penindasan dan penghisapan! Suatu perintah konkret yang radikal dari Sang Penampil Yahweh in action. Bagian pertama perintah yang radikal itu diiringi dengan janji: “maka engkau akan beroleh harta di sorga.” Itu berarti, “Dengan melepaskan harta hasil penghisapan, engkau akan beroleh harta di tempat Yahweh bersemayam.”

Kedua, yakni sesudah melakukan yang pertama, “datanglah ke mari” dengan tujuan mengikut Yesus. Pergi untuk melepaskan harta hasil penghisapan dan beroleh harta di tempat Yahweh bersemayam, dan datang untuk mengikut Yesus tanpa dibebani harta hasil penghisapan dan beban dosa yang memberatinya. Ya, mengikut Yesus yang ingin membangun masyarakat baru melalui pewartaan-Nya tentang Pemerintahan Allah. Sebuah masyarakat eskatologis yang akan mengambil bagian dalam “hidup yang kekal” atau “kebangkitan orang mati” manakala Pemerintahan itu terwujud sepenuhnya. Seakan Yesus berkata:

“Setelah kau tidak lagi menghisap sesamamu, ikutlah Aku. Bersama-sama kita akan membangun masyarakat baru yang akan menghidupi tatanan tanpa penindasan dan penghisapan, yakni tatanan perdamaian, damai sejahtera, dan kesejahteraan. Sebuah tatanan di mana semua orang merdeka, setara, dan bersaudara. Sebuah tatanan di mana setiap orang bekerja sesuai dengan karunia atau kemampuannya dan mendapatkan hasil sesuai dengan kebutuhannya. Itulah realitas kebangkitan yang sedang datang dengan mulai hadirnya Pemerintahan Allah. Itulah hidup yang kekal.”

Bagaimana reaksi orang kaya itu?

Kali ini ia tanggap ing sasmita. Tapi justru karena itu ia menjadi kecewa. Inikah jalan untuk memperoleh hidup yang kekal itu? Jalan evangelical poverty? Mana tahan! Hartanya banyak. Penghisapan-lah yang, “atas berkat Allah”, telah memberikannya. Sekarang baik harta hasil penghisapan maupun penghisapan itu sendiri harus ditinggalkan dan sebagai gantinya mengikuti seorang pengembara aneh dengan cita-cita-Nya yang tak masuk akal? Maka pergilah orang kaya itu dengan sedih. Lupa dia bahwa sopan-santunnya di depan menuntutnya menaati perintah Yesus seperti halnya ia mewajibkan budak-budak atau buruh-buruhnya menaati segala perintahnya.

Laki-laki Bersandal yang revolusioner itu tidak mencegah kepergian orang kaya itu. Kendati bersimpati kepada orang kaya itu, tidak sedikitpun Yesus mau mengkompromikan tuntutan-Nya. Ia malah membuat reaksi orang kaya itu menjadi bahan pengajaran bagi para pengikut-Nya. Berada di sekeliling-Nya, mereka mendengar ia berkata: “Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam Kerajaan Allah.” Sukar, bukan karena pintu Kerajaan [Pemerintahan] Allah tertutup bagi mereka. Sukar, karena pintu itu memprasyaratkan agar orang beruang meninggalkan hasil penghisapan dan praktek penghisapannya selama ini. Sukar, karena pintu itu menuntut orang beruang hidup dalam evangelical poverty.

Para pengikut Yesus tercengang mendengarnya. Bukankah kekayaan adalah tanda bahkan wujud keberkatan? Seorang Yahudi menjadi kaya-raya karena ia saleh dan karena itu diberkati dengan kekayaan. Tapi Sang Guru menjungkirbalikkan konsep tradisional (dan ideologis) ini.

Menyadari kekagetan (dan kebingungan) para pengikut-Nya, Yesus menyapa mereka dengan simpatik: “Anak-anak-Ku…” Ada sentuhan kebapaan atau keibuan dari seorang guru demi menyadari kebingungan murid-murid-Nya atas pelajaran baru yang sedang diberikan. Kemudian ia mengafirmasi perkataan-Nya yang barusan dengan bertamzil”

alangkah sukarnya masuk ke dalam Kerajaan Allah

Lebih mudah seekor unta melewati lobang jarum

daripada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah

Tamzil tersebut membuat para pengikut makin gempar. Mereka bertanya seorang dengan yang lain: “Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Mereka masih berpikir dengan paradigma lama, konsep tradisional yang ideologis tentang kekayaan sebagai tanda dan wujud berkat Allah. Bila orang kaya saja sukar diselamatkan, bagaimana dengan orang-orang yang miskin-papa? Kalau begitu, siapakah yang dapat diselamatkan?

Kembali memandang murid-murid-Nya, Sang Guru berkata:

“Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah.”

Sukar bahkan sangat sukar tidak sama dengan tidak mungkin. Meski sangat sukar, tetap tidak muskil-lah orang kaya diselamatkan, masuk ke dalam Pemerintahan Allah, atau beroleh hidup yang kekal. Sebab ada Allah, Yahweh in loving action. Bukan sekadar memberikan perintah, Dia juga sanggup membuat yang diperintah untuk melakukannya. Bukan pemaksaan, tentu. Tapi “di dalam, melalui, dan melampaui” keterbatasan insani dan proses-proses sosio-historis. Itu berarti bukan tidak mungkin ada orang-orang kaya yang demi Pemerintahan Allah rela meninggalkan hasil penghisapan dan praktik penghisapannya dan menjadi evangelically poor guna membangun masyarakat baru bersama Sang Penampil Yahweh in action, Yesus dari Nazaret.

Tapi kisahnya belum selesai...

*** (Rudolfus Antonius_Yk120110)

KOMUNISTOFOBIA

2010-01-11T00:47:00.007+07:00

“A spectre is haunting Europe – the spectre of Communism,” begitu tulis Karl Marx dan Friedrich Engels di prolog Communist Manifesto (1848). Sesosok hantu sedang menghantui Eropa – hantu Komunisme.

Betapa tidak, sebagai sebuah gerakan, komunisme adalah penerjemahan filsafat oleh massa pekerja ke dalam aksi. Filsafat yang dimaksud adalah materialisme-historis, yang berlogikakan materialisme-dialektis, bertulangpunggungkan perjuangan klas, dan terimplementasi dalam revolusi massa pekerja guna demokratisasi alat-alat produksi massal demi sebuah dunia tanpa klas, tanpa pengisapan manusia oleh manusia.

Bila filsafat itu, yakni materialisme-historis, tetap tinggal sebagai filsafat, taruhlah sebagai mental exercise, atau paling banter guna memahami dunia, barangkali tidak akan pernah ada komunisme, dan dengan demikian tidak akan menghantui Eropa, bahkan seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tetapi bukankah Marx sendiri pernah mengatakan dalam Tesis-tesis tentang Feuerbach (1845), “Para ahli filsafat hanya telah menafsirkan dunia, dengan berbagai cara; akan tetapi soalnya ialah mengubahnya.”

Padahal dunia yang akan diubah oleh komunisme bukanlah dunia tak bertuan. Ada banyak tuan, dan mereka berkuasa dalam menurut sistem-sistem yang dapat dijabarkan dalam hubungan-hubungan produksi: feodalisme dan kapitalisme. Sistem-sistem itu mengisyaratkan pembagian klas. Ada klas yang mengharuskan orang-orang yang terhisab di dalamnya untuk membanting-tulang dan memeras keringat untuk menyambung kehidupan mereka sekaligus memakmurkan orang-orang dari klas yang lain. Itulah klas pekerja, yang dari zaman ke zaman berturut-turut terdiri dari kaum budak, petani-penggarap, dan kaum buruh. Sementara pada saat yang sama ada klas yang memberikan keleluasan bagi orang-orang yang terhisab di dalamnya untuk menikmati hidup dengan sokongan dari orang-orang yang dengan susah payah mencari rezeki seumur hidupnya mereka. Itulah klas berkuasa, pemilik alat-alat produksi, yang terdiri dari para pemilik budak, kaum bangsawan, dan kaum burjuis alias kapitalis. Merekalah para tuan atas dunia ini.

Bila komunisme bermaksud mengubah dunia, jelas mereka berhadap-hadapan dengan para tuan atas dunia ini. Padahal, tidak ada klas yang mau melepaskan posisi istimewanya secara sukarela. Sebab itu, dengan memperhatikan momentum saat terjadinya krisis-krisis dalam masyarakat yang sebenarnya berakar di dalam hubungan-hubungan produksi yang berlaku, langkah pertama mengubah dunia dilakukan melalui revolusi. Baik revolusi demokratis, maupun revolusi sosialis. Revolusi kaum buruh yang bermuara pada pembentukan Komune Paris (1871) dan Revolusi Rusia, Februari dan Oktober 1917, adalah contohnya. Langkah berikutnya adalah pemerintahan buruh melalui Diktatur Proletariat, yang beranggotakan utusan-utusan dari dewan-dewan buruh. Diktatur Proletariat merupakan pemerintahan transisi yang bertujuan melenyapkan kontradiksi-kontradiksi yang tersisa dari feodalisme dan atau kapitalisme, dan menciptakan kondisi-kondisi untuk mengakhiri negara klas – hingga tercapainya masyarakat komunis, masyarakat tanpa klas, masyarakat tanpa pengisapan, di mana setiap orang bekerja menurut talentanya dan menerima sesuai dengan kebutuhannya.

Bagi klas yang berkuasa, jelas, komunisme merupakan hantu yang menakutkan. Itulah sebabnya, kata Marx dan Engels, “Semua kekuasaan Eropa Kuna telah masuk ke dalam sebuah aliansi suci untuk mengusir hantu ini: Paus dan Tsar, Metternich dan Guizot, kaum Radikal Prancis dan polisi-mata-mata Jerman.” Tapi bagaimana dengan klas yang tertindas dan terhisap?

Kasus Indonesia

Di negeri kita Indonesia, komunisme dianggap sebagai hantu yang menakutkan biasanya karena Peristiwa Madiun (1948) dan Gerakan 30 September (1965). Dalam kedua peristiwa itu hantu komunisme bergentayangan. Partai Komunis Indonesia (PKI), yang berideologi komunis, dituduh berupaya melakukan kudeta, merebut kekuasaan yang sah. Karena itu PKI dikatakan telah duakali mengkhianati Republik Indonesia.

Pertanyaan yang mengganjal adalah: apakah benar demikian? Untuk Peristiwa Madiun, tidak lebih bijakkah bila kita memandangnya sebagai kemuncak dari pergolakan dalam negeri pasca Persetujuan Renville (Januari 1948) di saat mulai bergulirnya Perang Dingin antara Kubu Stalinis ("Komunis") pimpinan Uni Soviet dan Kubu Kapitalis ("Demokratis") pimpinan AS? Menurut pendapat penulis, Perisiwa Madiun tidak lepas dari:

jatuhnya Kabinet Amir Sjarifoeddin (karena dianggap terlalu mengakomodir tuntutan Belanda dalam Perjanjian Renville);
komitmen Kabinet Hatta untuk melaksanakan Persetujuan Renville (yang ternyata mengikutsertakan partai-partai yang semula menentang Bung Amir dan menjatuhkan kabinetnya karena persetujuan tersebut);
program Kabinet Hatta, yakni Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (yang menyebabkan konflik antara TNI dan TNI-Masyarakat);
radikalisasi pandangan dan sikap PKI/FDR terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan (dari pro-diplomasi menjadi perang rakyat berbasis front-nasional anti-imperialis yang dipimpin oleh klas pekerja) sekembalinya Pak Musso;
Peristiwa Solo, yang diawali dengan mati-tertembaknya Panglima Pertempuran Panembahan Senopati Kol. Sutarto dari TNI-Masyarakat (awal Juli 1948) dan berkembang menjadi bentrok senjata antara TNI-Masyarakat yang didukung laskar Pemuda Sosialis Indonesia [Pesindo] melawan pasukan Siliwangi dari TNI yang didukung laskar Barisan Banteng dan Gerakan Revolusi Rakyat [GRR] (awal-pertengahan September 1948);
bentrok senjata antara pasukan tak dikenal [diduga Siliwangi] dengan pasukan Brigade 29/TNI Masyarakat di Madiun pada pagi buta 18 September 1948 (yang disusul dengan dikuasainya Madiun oleh Pemerintah Front-Nasional dan kawat kepada Pemerintah RI di Yogya yang menjelaskan hal-ihwal bentrokan dan kondisi Madiun selanjutnya, serta meminta petunjuk untuk apa yang harus dilakukan selanjutnya); dan
pidato Bung Karno pada 19 September malam bahwa PKI-Musso telah mendirikan Soviet Republik Indonesia di Madiun pada 18 September (padahal pada hari itu Pak Musso, Bung Amir, dan pemimpin-pemimpin PKI lainnya masih berada di Purwodadi dalam rangka mengkampanyekan front-nasional anti-imperialis) serta pidato balasan Musso terhadap pidato tersebut. Bung Karno mengajak rakyat menumpas PKI-Musso dengan slogan "Pilih Sukarno-Hatta atau Musso dengan PKI-nya", sedangkan Pak Musso menyatakan bahwa rakyat akan menjawab "selamanya Musso menghamba rakyat".

Untuk Gerakan Tiga Puluh September apakah tidak arif bila kita memandangnya sebagai pre-emptive strike dari sekelompok perwira Angkatan Darat (Letkol Untung Sjamsuri, Kol Abdul Latief, dan Brigjen Soepardjo) yang merasa loyal kepada Bung Karno terhadap jenderal-jenderal AD yang dicurigai akan melancarkan kup pada tanggal 5 Oktober? Mungkin beberapa pemimpin PKI "terlibat" dengan mengetahui sebelumnya dan memutuskan untuk memberikan dukungan politik apabila operasi tersebut berhasil dilaksanakan. Katakanlah ini "avonturisme Kiri". Tetapi beberapa pemimpin PKI tidak sama dengan semua pemimpin PKI. Demikian juga, beberapa pemimpin PKI tidak sama dengan PKI sebagai organisasi. Lebih-lebih, beberapa pemimpin PKI sama sekali berlainan dengan para anggota dan simpatisan PKI (yang justru jadi korban pembantaian massal Oktober-Desember 1965 dan waktu-waktu sesudahnya). Putsch 1 Oktober dinihari sama sekali bukan revolusi. Avonturisme, bahkan yang berlabel "Kiri" sekalipun tidak sama dengan revolusi. Putsch adalah kudeta militer. Avonturisme Kiri adalah petualangan yang berpretensi memenangkan proletarian cause. Tapi itu semua bukan cara Marxis atau Marxis-Leninis yang justru meyakini "kaum buruh harus berjuang membebaskan diri mereka sendiri."

Selain itu, patutlah kita pertimbangkan peruncingan "luar dan dalam" dalam politik Indonesia era Demokrasi Terpimpin. Di luar, Indonesia meradikalisir politik luar negeri yang bebas-aktif menjadi politik luar negeri anti-imperialis melalui penggalangan New Emerging Forces (Nefo). Implementasi kritisnya adalah Konfrontasi dengan British Malaysia, yang dianggap Bung Karno sebagai proyek imperialis Inggris. Pada saat yang sama, hubungan Indonesia dan AS juga mengalami peruncingan (sementara AS terus bekerjasama dengan Angkatan Darat Indonesia). Dalam peruncingan itu, PKI memposisikan diri sebagai pendukung terkemuka politik anti-imperialis Bung Karno. Alhasil, kubu imperialis pimpinan AS (yang sejak Perang Kemerdekaan menghendaki sirna ilangnya komunisme dari bumi Indonesia) membidik PKI dan BK sekaligus sebagai sasaran tembak. AS dan sekutunya tidak rela Indonesia jatuh ke dalam tangan komunisme, entah komunisme yang berkiblat ke Moskow, atau komunisme yang berkiblat ke Peking.

Di dalam, BK berusaha menjaga keseimbangan antara PKI dan pihak-pihak anti-PKI (baik sipil maupun militer). Sementara tetap mempertahankan strategi penggalangan front persatuan-nasional, sejak akhir 1963 PKI mengalami radikalisasi yang tanggung. Ini dapat dilihat dari Aksi-aksi Sefihak (Aksef), desakan untuk mengadakan Angkatan Kelima, dan kampanye-kampanye pengganyangan "7 setan desa" dan "3 setan kota". Sementara PKI tidak benar-benar mendasarkan radikalisasinya pada mobilisasi massa buruh dan tani, pihak-pihak anti-PKI kian bersatu dalam kebencian dan permusuhan mereka kepada Partai tersebut. Ini diperparah dengan "keuntungan-keuntungan" yang diperoleh PKI dari tindakan-tindakan Bung Karno yang tidak demokratis, seperti membubarkan PSI dan Masyumi (1960), Manifes Kebudayaan (1964), BPS (1964, Badan Pendukung Sukarnoisme), dan Partai Murba (1965, partai para pengagum Tan Malaka dan mengaku diri sebagai "Komunis Nasional"). Barisan musuh-musuh PKI pun semakin besar, sementara PKI terombang-ambing dalam posisi Stalinis, yakni antara radikalisasi (a la Maois) dan akomodasi (a la Khruschevis, Partai Komunis Uni Soviet).

Peruncingan "dalam dan luar" ini pada gilirannya menempatkan PKI pada posisi ibarat telur di ujung tanduk. Sedikit saja tergeser dari titik-tumpunya, telur itu akan jatuh dan hancur berantakan. Gerakan Tiga Puluh September adalah momen pergeseran tersebut. Selanjutnya, ketika Soeharto dan kliknya menguasai Angkatan Darat dan media massa, nasib PKI sudah ditentukan. Cerita horor Lubang Buaya diciptakan. Ketika histeria melanda masyarakat, Angkatan Darat memfasilitasinya dengan mendukung pembentukan kesatuan-kesatuan aksi dan mengorganisir sipil anti-PKI di daerah-daerah. Semuanya meng-gerudug PKI. Terjadilah pengrusakan dan pembakaran kantor-kantor PKI dan ormas-ormasnya. Yang lebih ngeri, terjadi pula penangkapan dan pembantaian terhadap ratusan ribu anggota dan simpatisan PKI.

Kita tahu kelanjutan kisahnya. Komunisme dicap sebagai ideologi yang ateistik bahkan anti-Tuhan, karena itu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, termasuk perbuatan-perbuatan yang biadab tak berperikemanusiaan. Orang-orang PKI pun menyandang cap itu. Dengan jitu, Orde Baru mengefektifkan cap itu dengan membubarkan PKI, menetapkannya sebagai Partai terlarang, melarang ajaran Marxisme-Leninisme, menciptakan sejarah yang memposisikan PKI dengan komunismenya sebagai makhluk jahat anti-Pancasila, monster pengancam dan mengerikan, dan memberikan tanda khusus di kartu identitas orang-orang yang dianggap terlibat atau tersangkut dengan G-30-S/PKI ... termasuk anak-anak mereka.

Ironisnya, heroisme PKI yang mencetuskan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda (November 1926-Januari 1927) tidak pernah diperhitungkan. Sekian banyak orang Komunis yang gugur, dihukum mati, dipenjarakan, dan dibuang ke Boven Digul oleh Pemerintah Hindia Belanda juga tidak pernah diperhitungkan. Padahal itulah pemberontakan nasional (bukan kedaerahan) pertama terhadap Hindia Belanda. Demikian juga pembantaian terhadap sekian ratus ribu warga bangsa yang dicap PKI yang dilakukan atas restu penguasa militer yang kelak mendirikan rezim Orde Baru, tak pernah dicarikan pertanggungan jawabnya.

Jadi ...

Komunistofobia, ketakutan yang berlebihan terhadap hantu komunisme, sebenarnya merasuki jiwa orang-orang dari klas yang berkuasa, baik feodal maupun burjuis, baik kaum pemilik alat-alat produksi, birokrat, maupun pimpinan militer. Dalam pada itu, di Indonesia rezim Orde Baru berhasil menjadikan komunistofobia sebagai momok bahkan musuh bersama bagi segenap warga bangsa. Di masa Orba, setiap perlawanan terhadap kezaliman rezim akan mendapat label bahaya laten komunis. Di masa Reformasi, upaya almarhum Presiden Abdurrahman Wahid untuk mencabut Tap MPRS XXV/1966 ditentang habis-habisan. Kongres Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas) dirusuhi oleh kelompok-kelompok fundamentalis. Nama "PKI" dan kata "Komunisme" tetap menjadi istilah-istilah yang membangkitkan ketakutan di satu sisi dan kebencian di sisi lain. Kejaksaan Agung menarik buku-buku pelajaran yang tidak menyebut Peristiwa Madiun 1948 sebagai Pemberontakan Madiun dan Gerakan Tiga Puluh September sebagai G30S/PKI.

Baru-baru ini Kejaksaan Agung juga melarang di antaranya dua buku yang katanya berideologi Komunis: Lekra Tidak Membakar Buku (yang sebenarnya menguraikan sejarah perjuangan Lekra di lapangan Kebudayaan, di mana Lekra adalah organisasi yang mandiri meski sejalan dengan PKI dalam mendukung penyelesaian Revolusi Nasional pimpinan Bung Karno) dan Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan Tiga Puluh September dan Kudeta Suharto (yang sebenarnya secara akademis coba mengurai kompleksitas Peristiwa dinihari 1 Oktober dan menemukan keterlibatan beberapa tokoh PKI, juga kepiawaian Soeharto [dalam hari-hari pasca penculikan dan pembunuhan jenderal-jenderal] mengimplementasikan aspirasi AS dan pemimpin-pemimpin AD untuk melikuidasi PKI dan menggulingkan Bung Karno) *** (Pandu Jakasurya)

DAN SI BRUTUS PUN PANIK ...

2010-01-08T23:02:00.001+07:00

Kawan, di negeri yang pernah mirip Uttara Kuru (namun sekarang “musim kemarau api, musim penghujan banjir”) dalam Kitab Ramayana, ada seorang berjiwa Brutus yang mengangkangi kekuasaan yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Tahukah kau si Brutus bedebah ini sama dengan Manipulator Agung? Dia bukan hanya menikam Caesar, tapi juga menikam rakyat dengan kepiawaian trik yang dibikin bersama think tank-nya.

Kawan, dulu negeri ini pernah dicengkeram oleh seorang warlord yang menjadi raja lewat fitnah keji dan pembantaian jutaan rakyat pendamba “sama rata sama rasa”. Ya, warlord itu berdarah dingin di balik senyumnya yang tersungging lebar. Akhirnya dia terjungkal di hadapan kaum muda tanpa sebutir peluru pun bersarang di kepalanya yang sarat dengan rekayasa (rekayasa yang menghantarnya selalu duduk di tampuk kekuasaan dari pesta demokrasi ke pesta demokrasi yang tak beda dengan pementasan sandiwara). Tapi sang warlord yang pernah dipuja sebagai the father of development sekarang sudah berjumpa dengan Munkar-Nakir, yang menyambutnya untuk siksa kubur nan mahapedih.

Brutus itu pernah jadi anak buah sang warlord. Bapak permaisuri si brutus juga seorang warlord, yang pernah dengan bangga mengaku telah membantai 3 juta anak bangsa pendamba “sama rata sama rasa”. Brutus sendiri juga pernah jadi warlord. Tapi dulu, sebelum ia malih rupa menjadi reformis tetiron penyandang gelar stratum tiga.

Dari para warlords itu Brutus mewarisi kelicikan dan kekejaman. Tapi beda dengan para warlords, Brutus narsis pula pengecut. Tapi mungkin dari situ berkembanglah "kualitas"-nya yang lebih unggul daripada si semar mesem. Kerap ia tampil di muka kita sebagai yang terzalimi. Selalu ia tampil santun bercitra penjunjung konstitusi dan penghormat hukum. Sementara itu dosa-dosanya semakin bertambah-tambah.

Tapi, Kawan, belakangan ini Brutus sedang pusing. Benar-benar tujuh keliling. Sejak ditakhtakan kembali melalui kemenangan jual-beli suara yang terkesan elegan, pelan-pelan kebusukannya terbongkar. Dari perseteruan dua binatang melata berbeda kasta (yang satu di dinding diam-diam merayap, yang satunya lagi musuh tradisional kancil dalam dongeng masa kecil kita), juga skandal bank Abad (belum lagi yang lain-lain yang membuat Pak Kumis yang nampak sangar dan memenjarakan besannya menjadi terdakwa sebagai otak pembunuhan seorang direktur BUMN yang doyan poligami).

O, Kawan, anak buah Brutus sibuk betul membelanya (mungkin tanpa curiga bahwa bila perlu Brutus siap mengorbankan mereka). Termasuk saat buku yang membeberkan oligarki Brutus membikin geger masyarakat. Saking bersemangatnya, seorang menko ekonomi sampai bilang bahwa isi buku itu fitnah meski ia mengaku belum pernah membaca buku itu (sekarang menteri ini sedang kongres bersama parpolnya guna menjadi ketua umum yang katanya akan bikin partai itu insya allah memenangkan 20 persen suara parlemen dalam jual-beli suara 2014 kelak). Juga Poltak si pokrol bambu, yang senang bikin gaduh sidang panitija chusus di mana para anggota parlemen menginterogasi pihak-pihak yang diduga terkait dengan skandal bank Abad. Sedemikian heroiknya Poltak si raja minyak, sampai bersumpah potong kuping, bahkan menghadirkan kodok dan (maaf) bangsat di sidang panitija chusus yang konon dihadiri oleh orang-orang yang terhormat.

Belakangan, Kawan, Boss Brutus bikin manuver. Sebutlah tiga (di antara yang lain-lainnya). Pertama, Brutus minta seorang pembantunya bikin aturan untuk membuat Cicak tak bisa merayap di dinding untuk menyadap obrolan kotor para koruptor. Pembantunya yang terkenal soleh dan moralis itu, entah mengapa dan dengan tujuan apa, nurut-nurut aja.

Kedua, Brutus ingin mengevaluasi koalisi dan termasuk komposisi dewan menteri … Brutus khawatir, takut di-Brutus-i. Ancaman halus si Brutus pun disebarkan.

Ketiga, Brutus minta kepada parlemen agar menerima RUU Perpu No 4 tentang JPSK … agar bail out haram sebesar anem koma toedjoe triljun kepeng ada payung hukumnya. Kontan Mas Priyo yang bukan Binuko, wakil ketua parlemen negeri yang dulu seperti Uttara Kuru itu bereaksi: "Kalau begitu, bubarkan saja panitija chusus kasus Abad Gate!" Betapa tidak! Bila pemberian uang haram itu beroleh payung hukum, buat apa ada panitija chusus …!

Wahai Rakyat, Brutus yang "Santun" semakin panik. Berbagai cara "yang legal" di permukaan dan "yang ilegal" di balik permukaan ditempuh. Dulu negeri ini mempunyai seorang warlord berdarah dingin yang selalu tampil dengan senyum tersungging. Sekarang bercokollah seorang Brutus yang tampil narsis dengan kedok pencitraan untuk mengelabui mata seluruh rakyat.

Wahai Rakyat Indonesia, kekuasaan itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jangan biarkan Brutus mengangkangi dengan segala tipu-dayanya. Ambil kembali kekuasaan itu. Mari kita kelola secara sosio-demokratik – agar negeri ini jangan lagi menjadi negerinya para bedebah.

Wahai para anggota DPR, kepada siapakah kalian menghamba? Kepada rakyat? Atau kepada Brutus yang sedang terus memperbesar dosanya dengan rekayasa demi rekayasa?

Wahai Rakyat, hari-hari si Brutus sudah dapat dihitung. Maukah kita mengakhirinya? El pueblo unido, jamás será vencido. *** (Rudolfus Antonius_080110)

Negara

2010-01-08T22:40:00.000+07:00

Sebagai realitas sosio-historis, negara (dengan “pemerintah” sebagai pengemudinya) tidak selalu ada. Ada suatu masa ketika negara dan pemerintah pernah tidak ada, dan kelak ada suatu masa ketika negara dan pemerintah tidak ada lagi. Negara dan pemerintah ada karena masyarakat terbelah ke dalam klas-klas yang memiliki kepentingan yang secara hakiki bertentangan. Ada klas yang membanting tulang bekerja untuk mempertahankan hidup, ada klas yang justru hidup dari pengambilan hasil kerja banting-tulang klas yang lain. Baik dalam masyarakat pemilik budak, feodalisme, dan sekarang kapitalisme, ini terus berlangsung. Dalam konteks ini, negara atau pemerintah adalah “institusionalisasi kepentingan klas”. Maksudnya, negara dan pemerintah ada untuk menjamin kepentingan klas penindas dan penghisap.

Penjaminan itu bermekanisme ganda. Pertama, dengan alat-alat pemaksa (polisi, tentara, satpol PP, hukum, dan lembaga peradilan). Kedua, dengan alat-alat persuasi (filsafat, ilmu pengetahuan, agama-yang-telah-dijinakkan-dan-dekaden melalui berbagai saluran kultural). Dengan yang pertama klas penguasa membikin klas tertindas takut (sehingga tidak melawan). Dengan yang kedua klas penguasa membikin klas tertindas yakin bahwa segalanya baik-baik saja. Dalam terminologi Gramscian, yang kedua disebut hegemoni.

Lalu bagaimana?

Negara dan pemerintah tidak selalu ada: pernah tidak ada dan kelak akan tidak ada. Mereka akan tidak ada bila masyarakat tidak terbelah lagi dalam klas-klas antagonistik. Dengan kata lain, bila tidak ada lagi perjuangan klas, maka berhentilah negara dan pemerintah. Dalam masyarakat tanpa klas ini, yang ada hanyalah fungsi-fungsi administratif yang ditetapkan oleh dewan-dewan rakyat pekerja. Petugas administratif itu dipilih oleh rakyat pekerja dari lingkungan dewan-dewan rakyat pekerja. Mereka digaji sama dengan rakyat pekerja, dan sewaktu-waktu bisa di-recall oleh rakyat pekerja. Di sini, demokrasi perwakilan digantikan dengan demokrasi partisipatoris, demokrasi pekerja.

Dengan perspektif Histomat (Historical-Materialism) ini, saya setuju: bukan rakyat yang butuh pemerintah/negara, tapi pemerintah/negara yang butuh rakyat. Tapi “butuh”-nya sangat ironis: butuh sokongan rakyat yang justru menjadi obyek penghisapan klas yang berkuasa. Tapi perspektif ini juga menggarisbawahi hal yang jauh lebih penting: rakyat-pekerja harus berjuang untuk membangun alternatif bagi pemerintah/negara! Dan bagi orang-orang Kristen: bagaimana visi Yesus dari Nazaret tentang Pemerintahan Allah kena-mengena dengan alternatif ini? *** (Rudolfus Antonius)

KEBUDAYAAN SEBAGAI KRITIK ATAS KEBUDAYAAN

2009-03-19T00:02:00.009+07:00

Kawan-kawan! Saya sungguh berterimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sekadar mengemukakan pemikiran mengenai kebudayaan, khususnya di bawah tajuk “Kebudayaan Sebagai Kritik Atas Kebudayaan”. Semoga presentasi saya, yang dipandang sebagai sebuah orasi kebudayaan, ada manfaatnya bagi kita sekalian.

Kawan-kawan! Pertama-tama perlulah kiranya saya mengemukakan pandangan saya bahwa kebudayaan terikat pada suatu nilai dasariah tertentu, dan karenanya bercorak moral. Hal ini berlaku baik bukan hanya pada kebudayaan sebagai ekspresi estetis yang lazim kita sebut sebagai ‘seni’. Hal ini juga berlaku pada “kebiasaan-kebiasaan, institusi-institusi, dan pencapaian-pencapaian dari suatu bangsa, rakyat, atau kelompok tertentu” yang lazim pula kita sebut sebagai kebudayaan. Bahkan, disadari atau tidak, tajuk pemikiran “Kebudayaan Sebagai Kritik Atas Kebudayaan” mengandaikan atau menyiratkan corak moral atau keterpautan kebudayaan pada suatu nilai dasariah tertentu.

Kawan-kawan! Jika kita mendekati corak moral atau keterpautan pada suatu nilai dasariah tertentu itu dengan analisis klas, maka tak luputlah kita dari natur klas dari moral atau nilai dasariah itu sendiri. Padahal kita tahu, klas-klas dalam masyarakat tidak terjadi begitu saja seolah-olah dijatuhkan dari langit. Sebaliknya, klas-klas dalam masyarakat terjadi dalam perjalanan sosio-historis masyarakat itu.

Perjalanan sosio-historis itu bersifat membelah masyarakat seiring dengan kepemilikan, akses, dan pengelolaan yang tidak demokratis atas alat-alat produksi massa. Dengan kata lain, ada pihak yang memiliki dan dapat mengakses serta menguasai alat-alat produksi massa; dan itu hanya segelintir saja. Ada pula pihak yang sebaliknya, tidak memiliki apa-apa kecuali tenaga untuk dijual; dan itu membentuk sebagian terbesar masyarakat.

Pembelahan ini menghasilkan klas-klas dengan pola relasi yang tidak sepadan: klas yang satu menindas atau mengisap klas yang lain. Klas pemilik alat-alat produksi menindas atau mengisap klas yang tidak memiliki alat-alat produksi kecuali diri atau tenaga mereka sendiri. Secara sosio-historis, inilah yang terjadi baik dalam masyarakat yang mengetrapkan perbudakan, masyarakat feodal, maupun masyarakat kapitalis.

Lalu, apakah kepentingan klas penindas atau pengisap? Mempertahankan kekuasaannya, guna menjamin bahkan melipatgandakan kemakmurannya. Lantas, apakah kepentingan klas yang tertindas atau terisap? Survive di tengah penindasan atau pengisapan, bahkan membebaskan diri dari kuk atau belenggu penindasan atau pengisapan itu!

Bagaimana cara klas yang berkuasa mempertahankan kekuasaannya? Jawabnya, dengan kebudayaan! Baik dalam pengertian seni maupun tata-nilai! Itulah sebabnya, analisis klas mengajak kita melihat pola relasi antarklas sebagai struktur-dasar, sedangkan kebudayaan adalah struktur-atas dalam suatu masyarakat!

Kebudayaan klas yang berkuasa mengambil bentuk-bentuk yang beragam, dari yang paling halus sampai yang paling kasar. Dari agama, filsafat, seni, ilmu pengetahuan, juga negara dengan aparatus birokratis dan bersenjatanya.

Filsafat memberikan pembenaran rasional-reflektif terhadap nilai dasariah klas yang berkuasa, sedangkan agama menunjuk pada wahyu ilahi. Seni dan ilmu pengetahuan klas yang berkuasa mengklaim diri bebas, baik dari nilai dasariah maupun kepentingan kekuasaan. Negara dengan aparatus birokratisnya melegitimasi nilai dasariah itu dengan perangkat aturan dan kebijakan. Dan, dengan aparatus bersenjatanya negara melindungi klas yang berkuasa dan nilai dasariahnya dengan kekerasan.

Bagaimana dengan klas yang tertindas? Kita tahu, kebudayaan klas yang tertindas tidak terpisahkan dari kebudayaan klas yang menindas. Kadang-kadang klas yang tertindas terkooptasi secara kultural oleh klas yang, sehingga kaum yang tertindas menerima begitu saja rancang-bangun budaya dari klas yang menindas. Dengan cara itu terjinakkanlah kaum yang tertindas dan memandang kondisi riil-konkret ketertindasan mereka sebagai suratan takdir yang telah ditentukan dari Atas.

Tapi tak jarang pula kita temui, di dalam klas yang tertindas terdapat orang-orang yang memiliki kesadaran klas. Mereka inilah orang-orang yang gelisah, yang mempertanyakan nilai dasariah di balik kemegahan bangunan atas yang berlaku dalam masyarakatnya. Mereka inilah orang-orang yang tidak dapat menerima bahwa kondisi riil-konkret ketertindasan mereka sebagai suratan takdir yang telah ditentukan dari Atas. Mereka memandang ketertindasan mereka sebagai persoalan sosio-historis, dengan pola relasi berdasarkan kepemilikan, akses, dan penguasaan atas alat-alat produksi massal sebagai inti persoalannya! Itulah sebabnya mereka mengajukan suatu counter-culture, kebudayaan-tandingan, kebudayaan alternatif, yang diyakini membebaskan kaum yang tertindas, bahkan mengakhiri hegemoni kultural kaum yang berkuasa!

Kawan-kawan! Bagi mereka, kaum tertindas yang berkesadaran klas, agama yang benar bukanlah seperangkat dogma canggih dan ritus-kultus yang memancarkan ambivalensi pesona kedahsyatan yang ilahi yang terselubung misteri. Bagi mereka, agama yang benar adalah jeritan kaum tertindas, yang berteriak serak memanggil Tuhan untuk berpihak pada kaum yang tertindas dan di dalam dan melalui mereka mengadakan pembebasan sosio-historis. Jika tidak demikian, agama adalah sekadar candu yang digunakan klas yang berkuasa untuk mendomestikasikan kaum tertindas!

Bagi mereka, filsafat bukan sekadar upaya memahami dunia. Lebih jauh, filsafat adalah upaya untuk mengubah dunia. Mendekonstruksi dan menyusun kembali dunia yang berdasarkan pola relasi yang secara radikal tidak lagi berintikan kepemilikan, akses, dan penguasaan pribadi atas alat-alat produksi, melainkan pendemokratisasiannya, yang pada gilirannya merupakan dunia tanpa penindasan dan pengisapan. Jika tidak demikian, filsafat hanyalah sekadar topik diskusi tingkat tinggi yang tidak ada kena-mengenanya dengan masa depan yang lebih baik, kecuali pembenaran tata-nilai yang secara subtil sangat represif.

Bagi mereka, seni yang sejati adalah seni yang membebaskan. Baik pembebasan ekspresi dari hasrat pemberontakan terhadap penindasan, maupun pembebasan yang mengilhami dan mencerahkan kaum tertindas akan kehakikian harkat dan martabat mereka sebagai bagian dari segenap umat manusia! Jika tidak demikian, seni adalah ‘seni untuk seni’, entah yang tampil sebagai seni tinggi (fine arts) menara gading lengkap dengan pakem patennya, yang hanya dapat dinikmati oleh kaum terpelajar, entah seni yang sensitif pasar, yang laku jual dan pada gilirannya menjadi sarana masturbasi mental rakyat yang tertindas!

Bagi mereka, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah alat pembebasan, baik dari ketertindasan maupun dari keterbelakangan dan kemelaratan. Jika tidak, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi alat rekayasa sosial di tangan kaum penguasa, yang pada gilirannya hanya memunculkan ekses-ekses yang membahayakan umat manusia.

Bagi mereka, negara adalah sarana peralihan menuju penghapusan klas yang menyeluruh. Birokratisme dan militerisme harus digantikan dengan administrasi kerja yang pembagiannya meliputi setiap anggota dalam masyarakat. Jika tidak, negara selamanya menjadi leviathan bagi kaum yang tertindas.

Kawan-kawan! Bagi kaum tertindas, kebudayaan yang dikembangkannya adalah suatu kritik terhadap kebudayaan sebagai bangunan-atas dalam masyarakat. Sebagai kritik, kebudayaan kaum tertindas bersifat kiri, atau progresif. Sebab kritiknya bukanlah krititisme yang dingin bebas nilai, namun mengandung kegelisahan sekaligus kerinduan bahkan cita-cita akan datangnya tatanan yang baru, yang lebih adil, yang tidak mengenal penindasan atau pengisapan, tetapi justru kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan karena perubahan radikal pola relasi yang ada di dalam masyarakat berdasarkan demokratisasi kepemilikan, akses, dan kontrol atau alat-alat produksi massal!Sebagai kritik, kebudayaan kaum tertindas bersifat revolusioner, atau radikal, yakni tanpa tedeng aling-aling mengonceki, memblejeti bungkus dan isi bangunan atas masyarakat, sembari menyerukan jerit-pekik kebudayaan baru sekaligus masyarakat yang baru.

Demikianlah pandangan saya mengenai kebudayaan sebagai kritik atas kebudayaan. Semoga bermanfaat. Sekian, terimakasih! *** (Rudolfus Antonius_110307)

(Disampaikan sebagai orasi kebudayaan dalam peringatan ulang tahun ke-9 Teater Samar, Kudus, Minggu 11 Maret 2007)

Mengapa Pendeta Harus Lebih Mencintai Orang Miskin?

2009-03-11T14:28:00.003+07:00

“Biasanya,” kata temanku, “para pendeta lebih dekat dengan anggota jemaatnya yang kaya daripada dengan yang miskin.” Aku mengerutkan dahi.

“Coba pikir,” lanjut temanku, “siapa yang lebih sering di-bezoek pendeta: orang kaya atau orang miskin? Siapa yang lebih mudah menerima senyum ramah, tatapan mata simpatik, dan jabat-tangan hangat darinya: orang kaya atau orang miskin? Lantas siapa yang lebih berpeluang luput dari siasat (disiplin) gereja kalau bertindak asusila: orang kaya atau orang miskin?”

Aku mengangguk-anggukkan kepala. Mengaku: ya, orang kaya. Meski dengan agak tersinggung, tentunya.

“Kau pasti sudah dapat menduganya! Kau ‘kan pendeta, Kawan!” katanya sambil menudingku.

Aku tersenyum, agak dipaksakan. Tapi coba kutahan diriku untuk tidak buru-buru berkomentar. Bukankah Yakobus berpesan agar “para guru” (baca: para pendeta) cepat mendengar namun lambat bicara? Artinya, tanggap menyimak sehingga mengerti betul suatu duduk perkara, pula jangan sembrono alias asal bicara.

“Tentu ini bukan tanpa sebab,” lagi temanku, “dan sepertinya itu sangat manusiawi.”

Maksudnya?

“Bukankah pada umumnya anggota jemaat yang kaya-lah yang paling berkontribusi bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan operasional gereja? Pendeta, sebagai orang yang konon mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan, ‘harus’ hidup dari sokongan jemaat. ‘Janganlah memberangus lembu yang mengirik,’ kata Rasul Paulus; ‘setiap pekerja layak memperoleh upahnya,’ begitu lanjutnya. Tapi apa yang dapat diberikan anggota jemaat yang miskin selain uang persembahan yang sedikit dan berbagai keluhan yang tak jarang ujung-ujungnya bermuara pada minta bantuan kepada pendeta atau gereja? Tapi lihat orang kaya. Kendati kadang masalahnya pelik, misalnya minta gereja untuk segera menikahkan anak putrinya yang sudah hamil guna mengurangi aib keluarga, toh besar pula sumbangsih material-finansialnya bagi gereja dan pendeta. Bukan hanya persembahan mingguan, perpuluhan … tapi juga berbagai bonus Natal dan Tahun Baru serta persembahan –persembahan syukur …”

“Nah, kalau pendeta lebih peduli kepada orang kaya, sangat wajar bukan? Manusiawi! Ada mekanisme utang budi di sana …”

“Tapi benarkah demikian, maksudnya, benarkah sikap pendeta yang seperti itu manusiawi? Benarkan ada mekanisme utang budi di sana?”

“Sepintas manusiawi,” ujar temanku. “Tapi, sekali lagi, se-pin-tas. Dengan kata lain: sesungguhnya sangat tidak manusiawi. Kok bisa? Sebentar, insya Allah akan kujelaskan. Soal mekanisme utang budi, memang ya. Tapi pihak-pihak mana saja yang sebenarnya terlibat dalam mekanisme tersebut?”

“Baik, akan saya dengarkan,” kataku dengan agak getir. Betapa tidak, ia mau me-ngonceki sikap pendeta! Padahal, aku juga pendeta …

“Soal manusiawi tidak manusiawi dan soal utang budi. Betulkah orang kaya lebih besar berkontribusi kepada gereja dan pendeta daripada orang miskin? Secara ‘kasat mata’ ya.”

Kok pakai istilah ‘kasat mata’?

“Ini ungkapan ironis, Bung. Bukankah dari tangan orang kayalah gereja menerima persembahan, baik perpuluhan, syukuran, maupun minggun? Bukankah dari tangan orang kaya pendeta menerima uang dan berbagai bingkisan berlabel rohani? Tapi dari tangan tidak sama dengan sumber atau asal-muasal dari pemberian itu. Ya, dari tangan berarti dengan perantaraan. Dengan kata lain, orang kaya hanyalah pengantara, bukan pemberi sesungguhnya.”

Lalu, siapa pemberi sesungguhnya? Tuhan atau Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus.

“Jawaban yang benar. Tapi benar tidak sama dengan benar. Padahal jawaban yang benar tapi tidak sama dengan benar adalah jawaban klise, bahkan ideologis dan munafik. Kok bisa? Ya, Tuhan dibawa-bawa untuk membenarkan eksploitasi alias penghisapan. Coba pikirkan dari mana orang kaya mendapatkan kekayaannya. Dari bekerja keras? Mungkin. Tapi apa bisa ia menghasilkan kekayaan dengan cucuran keringatnya sendiri? Bahkan andaikata ia memiliki mesin-mesin manufaktur yang tercanggih, ia tetap membutuhkan manusia-manusia yang lain untuk mengoperasikannya. Andaikata ia memiliki sekian banyak unit bus super-mewah, ia masih membutuhkan sopir dan kondektur untuk menjalankannya. Tanpa itu bisakah orang kaya mendapatkan uang dengan mesin-mesin canggih dan bus-bus mewahnya? Tentu saja tidak! Kalau begitu, bukankah keuntungan yang didapat orang kaya dari mesin-mesin canggih atau bus-bus mewahnya berasal dari kerja manusia-manusia lain, yakni buruh atau sopir-kondektur yang dipekerjakannya?”

“Tapi … bukankah ia telah mengeluarkan modal untuk mengadakan mesin-mesin dan bus-bus itu? Bukankah ia harus mengeluarkan sejumlah uang untuk beaya perawatan dan perbaikan bahkan penggantian terhadap mesin-mesin dan bus-bus itu? Bukankah ia harus mengeluarkan beaya untuk membeli bahan bakar, bukankah ia harus membayar pajak kepada pemerintah, bukankah ia harus membayar uang keamanan baik kepada para preman berseragam maupun kepada preman-preman lainnya? Lagipula … bukankah ia juga harus membayar gaji kepada para buruh atau sopir-kondekturnya?” kini giliranku nyerocos memberondong temanku yang makin memojokkan orang kaya di hadapanku. Aku tidak terima, karena sebenarnya aku juga merasa terpojok. Sebab …

“Itu semua benar, Bung!” kilah temanku, “tapi perhatikan: dari mana dana untuk menutup semua beaya itu?”

“Dari kerja para buruh atau sopir-kondektur! Dengan kata lain, hasil kerja para buruh atau sopir-kondektur dipergunakan oleh orang kaya, majikan mereka itu, untuk menutup semua beaya itu dan juga … memberikan keuntungan bagi orang kaya tersebut.”

“Pikiran gila!” seruku, tertahan, “tapi … itu benar.” Aku terhenyak tak berdaya. Temanku menatapku dalam-dalam. Ia tersenyum, tapi bukan senyum kemenangan. Senyum getir kesedihan.

“Kau mengerti sekarang? Para buruh atau sopir-kondektur bekerja bagi orang kaya. Mereka sendiri mendapatkan sebagian kecil dari hasil kerja mereka. Kita menyebutnya upah atau gaji atau honorarium. Hasil selebihnya diambil untuk membeayai berbagai kebutuhan dan mengisi pundit-pundi si majikan, orang kaya itu, sebagai keuntungan. Bagian hasil yang tidak dibayarkan si majikan kepada para buruh atau sopir-kondektur itu adalah surplus-value atau nilai-lebih, Kawanku.”

“Padahal … dari keuntungan yang masuk ke dalam pundi-pundi orang kaya itulah aku mendapatkan ‘persembahan kasih’ berupaya uang berbagai bingkisan …” kataku dengan lemah.

“Dengan kata lain, kau menerima manisnya uang dan nikmatnya bingkisan dari hasil kerja para buruh atau sopir-kondektur.”

“Ya, aku mendapatkan ini-itu dari orang kaya dari hasil penghisapan. Logikanya, aku berpartisipasi dalam penghisapan orang kaya terhadap para buruh atau sopir-kondektur, meski mungkin tidak secara langsung,” kataku kian lemah.

“Kalau begitu, kepada siapakah sebenarnya kau dan para pendeta lainnya berutang budi? Kepada orang kaya yang memberimu uang dan berbagai bingkisan?”

“Bukan, bukan kepada orang kaya. Sesungguhnya dari tangan mereka aku menerima uang dan bingkisan, tapi sebenarnya aku memperoleh semuanya itu dari kaum buruh atau sopir-kondektur. Ya, aku berutang kepada kaum buruh atau sopir-kondektur.”

“Jika kau berutang budi kepada kaum buruh dan sopir-kondektur, bahkan andaikata mereka bukan orang Kristen sekalipun, manusiawikah kau dan para pendeta lainnya bila kau lebih peduli kepada orang kaya, yang hidup dari penghisapan, daripada kepada mereka?”

“Tentu kian besarlah dosaku jika aku yang menikmati hasil penghisapan terhadap kaum buruh atau sopir-kondektur malah lebih mempedulikan penghisap-penghisap mereka daripada mereka yang terhisap.”

“Padahal utang budi dibawa mati. Sudah seharusnya kau dan para pendeta lainnya lebih mencintai kaum buruh atau sopir-kondektur. Kau harus berpihak kepada mereka. Sedapat mungkin, belalah mereka, perjuangkanlah hak-hak mereka. Seperti halnya dirimu dan orang kaya, mereka berhak atas kehidupan yang manusiawi. Bukankah agamamu mengajarkan bahwa nilai kemanusiaan sangat tinggi karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah?”

Dia benar. Aku setuju. Tapi bagaimana dengan orang miskin yang menjadi anggota jemaatku tapi tidak menjadi buruh atau sopir-kondektur orang kaya yang jadi anggota jemaatku?

“Kalau orang miskin itu buruh atau sopir-kondektur dari orang kaya lain yang bukan anggota jemaatmu, toh ia tetap terhisap. Ia dihisap oleh boss mereka. Ia hanya dapat sisa, sebagian kecil dari hasil kerjanya. Ia belanjakan itu untuk mempertahankan hidupnya. Tapi kau tahu bukan, orang miskin itu memberikan persembahan? Memang sedikit, tidak sebanding dengan pemberian orang kaya. Tapi toh ia memberi … memberi dari kekurangannya. Betapa tidak: ia mendapatkan kurang, bahkan sangat kurang, dari keseluruhan yang dihasilkannya. Tapi ia masih atau tetap memberi. Betapa terkutuknya dirimu jika meremehkan atau mengabaikan hal itu. Padahal kau pun hidup dari pemberiannya!”

“Kau benar. Kami para pendeta benar-benar hidup dari penghisapan. Dalam kasus pertama, sehubungan dengan orang kaya, kami mendapat bagian yang lumayan besar dari hasil penghisapan para boss dari para buruh atau sopir-direkturnya (meski mungkin tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keuntungan yang masuk ke dalam pundi-pundi para boss). Dalam kasus yang kedua, sehubungan dengan orang miskin, kami mendapatkan bagian dari sebagian kecil hasi kerjanya. Dalam kasus pertama aku menerima bagian dari hasil penghisapan, sedangkan dalam kasus kedua aku menghisap dari bagian yang disisihkan para boss sebagai upah atau gaji orang miskin. Bila kami, para pendeta, tidak solider dengan orang miskin, betapa celakanya kami di hadapan Allah.”

“Lalu bagaimana dengan orang miskin yang tidak dihisap oleh majikan manapun, tapi warungan atau bekerja sebagai pembantu rumah tangga misalnya? Sehubungan dengan orang miskin yang buka warung, bukankah sangat jelas kau menerima bagian dari pendapatannya berjualan? Berkenaan dengan para pembantu rumah tangga, siapa bilang ia tidak dihisap? Kelihatannya memang tidak, toh pekerjaannya bukan pekerjaan produktif, wealth-creating works?”

“Tapi coba pikir, si tuan atau si nyonya majikan bisa melakukan ini-itu karena ada pembantu rumah tangga. Si nyonya dan si tuan bisa mencari uang. Bukankah itu karena waktu mereka untuk mengerjakan tugas-tugas domestik sudah ditangani oleh pembantu rumah tangga? Jika tidak, bagaimana jadinya? Bila pemasukan atau pendapatan mereka bertambah, bukankah itu karena ada orang-orang yang “menyelamatkan” waktu-waktu mereka dari tugas-tugas mencuci, menyetrika, membersihkan rumah, mengasuh anak … yang sebenarnya merupakan tugas-tugas dari si tuan dan si nyonya, suami-istri itu?”

“Bahkan, andaikata kita tidak bicara tentang pemasukan dalam pengertian mendapatkan uang lebih banyak pun, tuan dan nyonya (juga anak-anak mereka) berutang waktu luang kepada pembantu rumah tangga. Nyonya-nyonya dan tuan-tuan dapat bersantai, arisan, aerobik, mengembangkan diri, “melayani Tuhan” di gereja karena waktu luang mereka diselamatkan oleh para pembantu rumah tangga.”

“Tapi bukankah untuk itu tuan dan nyonya membayar atau mengupah para pembantu rumah tangga mereka? Itu benar. Tapi adil-manusiawikah upah atau bayaran atau gaji itu? Seberapa besar dari jumlah yang didapatkan si tuan dan si nyonya? Dalam besaran uang, semakin besar upah, semakin kecil penghisapan; demikian juga sebaliknya, semakin kecil upah, semakin besar penghisapan. Keduanya berbanding lurus dengan jumlah waktu yang diselamatkan oleh para pembantu rumah tangga. Waktu yang produktif bagi tuan-tuan dan nyonya adalah waktu yang diselamatkan oleh para pembantu rumah tangga melalui pekerjaa domestik mereka.”

“Di samping itu, toh adil-manusiawi bukan hanya soal upah materiil. Apakah tuan-tuan dan nyonya-nyonya itu memperlakukan para pembantu rumah tangga secara manusiawi? Apakah para majikan itu memberi peluang, bantuan dana, dan dorongan bagi para pembantu rumah tangga, sehingga para pembantu rumah tangga itu dapat mengisi waktu luang mereka sendiri untuk mengembangkan diri, beraktualisasi, dan menikmati kehidupan yang manusiawi? Terpikirkah kau, Pak Pendeta, untuk mendorong orang-orang kaya yang menjadi anggota-anggota jemaatmu agar mereka menyekolahkan para pembantu rumah tangga mereka? Tidak semestinya kau berpikir ‘pembantu rumah tangga’ sebagai pekerjaan seumur hidup. Kau tidak percaya nasib atau takdir bukan? Mereka yang kini menjadi pembantu rumah tangga berhak atas masa depan yang lebih berkembang daripada yang sekarang. Bukan supaya mereka kelak menghisap orang lain, tapi berdasarkan keberpihakanmu kepada mereka dan kesadaran tuan-tuan dan nyonya-nyonya mereka, mereka bisa juga memperlakukan siapa saja secara manusiawi.”

Aku terpekur. Teringat olehku para pembantu rumah tangga yang menjadi anggota-anggota jemaatku. Setiap peser uang yang mereka persembahkan membayangkan penghisapan atas mereka. Bila aku tidak berpihak kepada mereka, tidak pantaskah aku terkutuk sebagai orang yang tak tahu berterimakasih? Misteri ilahi, gumamku, Tuhan memelihara hamba-hamba-Nya melalui mekanisme penghisapan. Tentu bukan tanpa tujuan: yakni supaya aku solider, bersetiakawan dengan mereka. Turut hadir dalam penderitaan dan sukacita mereka. Membela mereka, berjuang bersama dengan mereka – demi suatu masa depan yang lebih baik, lebih manusiawi. Sebuah masa depan dengan struktur masyarakat yang demokratis, baik secara politis maupun ekonomis. Suatu masa depan tanpa exploitation de l'homme par l’homme, tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia.

Tiba-tiba kata-kata Yesus bergema di dalam hatiku, bergema dengan suatu pengertian yang baru:

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya (Mrk 12.43-44).”

Mengapa para pendeta, termasuk aku, harus lebih mencintai orang miskin? Karena mereka berutang budi kepada orang miskin. Utang budi dibawa mati. Itulah yang manusiawi. *** (Rudolfus Antonius_Yk060609)

KONTRADIKSI DALAM GEREJA PERDANA

2009-02-16T03:32:00.002+07:00

KONTRADIKSI DALAM GEREJA PERDANA
Pandu Jakasurya

Praksis terawal dari paguyuban-paguyuban yang dikenal sebagai Gereja Perdana memiliki asas-asas yang boleh kita namakan kesetaraan, persaudaraan, dan kemerdekaan. Di sana berlaku kesetaraan gender. Di sana orang-orang yang berasal dari ras-ras yang berbeda bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Di sana klas-klas dalam masyarakat berakhir, tiada tuan tiada pula hamba. Semuanya saudara, putra-putri dari Allah, yang berkenan menjadi Bapa mereka dalam Yesus Kristus. Semuanya telah ditebus oleh Yesus Kristus dan mengalami kehadiran dari Roh-Nya yang memerdekakan. Mereka adalah umat manusia yang baru (Ef 2.15). Dalam kata-kata Rasul Paulus,

Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus (Gal 3.26-28).

Juga,

Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu Roh (1Kor 12.12-13).

Jika asas-asasnya demikian, rasanya tidak terlalu sukar untuk menerima kisah yang diriwayatkan Lukas tentang cara hidup paguyuban-paguyuban tersebut (meski barangkali itu lebih merupakan proyeksi asas-asas ideal tersebut ke dalam hari-hari terawal sejak kelahiran Gereja):

Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan (Kis 2.41-47).

Juga:
Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorangpun yang berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorangpun yang berkekurangan di antara mereka; karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul; lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya (Kis 4.32-39).

Dari setiap orang menurut kemampuannya, bagi setiap orang menurut kebutuhannya! Dalam kata-kata Mas Marco Kartodikromo, “sama rata sama rasa.” Sukar rasanya untuk menyangkali bahwa paguyuban-paguyuban terawal dari Gereja Perdana untuk menghidupi sejenis komunisme, yakni community of goods. Tentu komunisme seperti ini sama sekali berbeda dengan komunisme yang dicita-citakan oleh para penganut sosialisme-ilmiah. Community of goods adalah pencapaian sosialistik terbaik yang barangkali dapat dicapai dalam masyarakat yang tersusun atas hubungan-hubungan produksi yang bertumpu pada perbudakan. Komunisme seperti ini memiliki daya tarik yang kuat. Tak heran bila banyak orang yang menggabungkan diri dengan paguyuban-paguyuban tersebut.

Pada saat yang sama, komunisme seperti ini adalah kelemahan yang terbesar dari Gereja Perdana. Community of goods adalah community of consumption, komunitas konsumsi. Sama sekali bukan community of production, komunitas produksi. Perhatikan, orang-orang yang “mampu” menjual kepunyaan mereka. Dalam koordinasi para rasul, hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan paguyuban. Memang tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Tapi sampai kapan? Konsumsi hanya menghabiskan. Tak heran bila praktik yang menjadi gambaran tentang penubuhan idea-idea kesetaraan, persaudaraan, dan kemerdekaan itu tidak dapat bertahan.

Mengapa komunisme Gereja Perdana tidak dapat melampaui dari sekadar community of goods? Mengapa paguyuban-paguyuban itu tidak mempraktikkan community of production? Dalam komunitas produksi, alat-alat produksi adalah milik bersama. Bayangkanlah bila seorang yang ber-“punya” tidak menjual tanahnya untuk kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan paguyuban, tapi justru diserahkan kepada paguyuban untuk menjadi milik bersama – yang dikelola, dikontrol, dan diakses secara demokratis … Tapi, sekali lagi, mengapa tidak demikian?

Para pengikut Yesus yang mula-mula adalah para penganut millenarianisme. Meyakini Yesus sebagai Mesias (“Tuhan dan Kristus”, Kis 2.37), mereka menantikan kedatangan-Nya kembali untuk sepenuhnya mengakhiri tatanan yang lama dan menghadirkan tatanan yang baru di muka bumi – pertama-tama untuk Israel (Kis 1.6-8). Berkenaan dengan itu, menarik pula untuk diperhatikan bahwa paguyuban-paguyuban terawal dari Gereja Perdana terdiri dari orang-orang Yahudi, baik yang berdomisili di Palestina, maupun yang tinggal di Diaspora. Milenarianisme menaruh pengharapan pada realisasi masa depan yang relatif dekat: sebentar lagi, tak lama lagi Sang Mesias datang. Karena itu sangat gencar rasul-rasul mewartakan Yesus kepada orang-orang sebangsa mereka di Yerusalem dan menganjurkan mereka untuk percaya kepada-Nya dan menggabungkan diri dengan Gereja-Nya (lihat Kis 3.19-21).

Apa hubungan keyakinan millenarianistik itu dengan pilihan jenis komunisme Gereja Perdana? Barangkali kurang tepat bicara tentang “pilihan”, karena bagi para millenarian kesudahan zaman yang lama dan datangnya zaman yang baru sudah sangat dekat bahkan mendesak. Kedekatan dan kemendesakan itu membuat mereka tidak memandang berarti harta-benda, termasuk alat-alat produksi, yang selama ini dimiliki. Pengharapan millenarian tidak akan pernah mentransformasi fungsi sosio-ekonomik alat-alat produksi dari milik pribadi menjadi milik bersama. Pengharapan millenarian hanya bisa membuat alat-alat produksi dari milik pribadi menjadi obyek konsumsi bersama. Dalam millenarianisme semua milik pribadi mengalami transformasi sedemikian rupa sehingga menjadi sarana penunjang kedudukan orang-orang yang semula memilikinya di dalam kerajaan mesianik yang akan segera datang. Barangkali tindakan “bunuh diri klas” sebagaimana dilakukan oleh Barnabas (Kis 4.35-37) tidak dapat dilepaskan dari mindset millenarian ini.

Bagaimana bila pengharapan millenarian itu “gagal”, tidak kunjung menjadi kenyataan? Seperti kita ketahui, inilah masalah serius yang harus digumuli oleh Gereja Perdana. Meski keanggotaan paguyuban-paguyuban Gereja Perdana sudah mengikutsertakan orang-orang bukan Yahudi, pengharapan millenarian masih tergolong mantap. Dalam surat-surat seperti 1Tesalonika dan 1Korintus, misalnya, Rasul Paulus mengekspresikan keyakinannya akan kedekatan dan kemendesakan parousia. Tapi setelah angkatan-angkatan pertama Kekristenan Perdana, termasuk para rasul, berlalu, dan pengharapan millenarian tak kunjung menjadi kenyataan, Gereja Perdana harus bergumul lebih lanjut paling sedikit dalam tiga perkara.

Perkara pertama adalah bagaimana menjelaskan cognitive dissonance, ketidakselarasan kognitif, yakni kesenjangan antara pengharapan dengan kenyataan. Dengan kata lain, menjelaskan mengapa “kok Tuhan nggak datang-datang, katanya …” Gereja harus dapat memberikan penjelasan yang memadai agar kepercayaan dan loyalitas umat tidak goyah apalagi beralih. Surat 2Petrus memperlihatkan salah satu contoh upaya tersebut:

Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap (2Pet 3.8-10).

Perkara kedua adalah bagaimana mengisi “masa interim yang diperpanjang”. Di satu sisi, Gereja ingin agar para penganut Kristus tetap menaruh pengharapan mereka pada parousia. Di sisi lain, Gereja merasa bertanggungjawab untuk membekali atau memperlengkapi diri dan umat untuk menjalani “masa interim yang diperpanjang.” Dengan kata lain: “Apa yang harus dilakukan untuk menjalani masa penantian yang mungkin masih sangat panjang ini?” Para pemimpin terbaik Gereja pun berusaha merelevankan ajaran Yesus dari Nazaret dan rasul-rasul (generasi pertama) untuk diterapkan dalam situasi mereka. Para pemimpin itu juga membuat regulasi-regulasi, termasuk organisasi, yang memungkinkan Gereja bertahan dalam waktu lama di dalam dunia. Gejala ini terutama kita lihat dalam Surat-surat Deutero-Paulinis.

Perkara ketiga adalah bagaimana mengatasi kegagalan community of goods atau community of consumption yang hanya cocok bagi situasi “gawat darurat” menjelang parousia yang mendesak – dan sama sekali tidak dapat bertahan ketika masa interim itu diperpanjang dalam batas waktu yang tidak dapat ditentukan? Alih-alih mentransformasi community of goods menjadi community of the means of production, Gereja malah meninggalkan watak atau karakter komunisnya. Bagaimana ini bisa terjadi?

Barangkali kita dapat menjelaskannya sebagai berikut: surutnya antusiasme millenarian diikuti dengan berkembangnya upaya untuk membuat Kabar Baik dari Yesus dari Nazaret dan rasul-rasul-Nya relevan bagi semakin banyak orang – terutama orang-orang non-Yahudi. Karakter eskatologis memang masih dipertahankan, ajaran tentang parousia justru beroleh posisi penting dalam dogma Gereja Perdana. Tapi jelas Kabar Baik itu perlu mengalami reaktualisasi secara menyeluruh agar Kekristenan Perdana tidak tetap tinggal sebagai sebuah sekte Agama Yahudi (“Nasrani”) yang lambat-laun akan mati ditelan sejarah. Upaya hebat itu menuai hasil yang signifikan, banyak orang non-Yahudi menerima Injil. Termasuk orang-orang kaya, yakni para tuan pemilik budak, baik pejabat-pejabat Romawi maupun tuan-tuan tanah. Sementara parousia mengalami pengunduran dan Kabar Baik mengalami reaktualisasi, tidak ada kemendesakan bagi orang-orang kaya ini untuk menjual harta benda mereka, termasuk alat-alat produksi, untuk menjadi konsumsi bersama.

Tiadanya kemendesakan membuat alat-alat produksi tetap ada di tangan mereka. Tapi tentu bukan tanpa kompensasi: mereka harus menyediakan diri menjadi penopang sosio-ekonomik paguyuban-paguyuban tersebut. Konkretnya, sebagai contoh, mereka menyediakan rumah mereka (yang umumnya besar-besar) untuk menjadi tempat pertemuan ibadah. Sementara itu rumah tersebut tetap milik mereka sendiri, para tuan itu. Contoh lain, mereka harus menyerahkan sumbangan-sumbangan (persembahan kasih) kepada paguyuban untuk kemudian dikelola untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota yang berkekurangan. Sumbangan-sumbangan itu sendiri asal-muasalnya adalah jerih-payah budak-budak tuan-tuan itu, yakni budak-budak yang mengoperasikan alat-alat produksi para majikan Kristen mereka. Dengan demikian, community of goods atau lenyap, digantikan dengan derma atau amal. Diakonia, yang mula-mula merupakan sarana untuk mengaplikasikan community of goods kepada para janda, sekarang merupakan salah satu seksi di dalam paguyuban untuk menyumbang anggota-anggota yang miskin. Dengan kata lain, sarana anggota-anggota yang kaya membagikan sekian dari keuntungan yang diraihnya dari penghisapan terhadap budak-budak mereka kepada anggota-anggota yang menjadi beban paguyuban mereka. Untuk itu mereka dikatakan sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan kasih.

Ketiga perkara yang kita kenal sebagai gejala-gejala yang mendahului lahirnya Katolisisme alias early Catholicism ini berdampak luas terhadap struktur Gereja Perdana. Pertama, Gereja tidak lagi merupakan “masyarakat tanpa klas”. Mulai sekarang, Gereja adalah masyarakat klas: ada para tuan, ada pula para budak. Kedua, patriarki (yang sejak semula ada melalui kepemimpinan rasul-rasul yang notabene laki-laki semua) menguat. Mula-mula, kendati bercorak patriarkis, paguyuban-paguyuban terawal Gereja Perdana mengizinkan kepemimpinan perempuan sampai tataran tertentu. Ada perempuan-perempuan yang menjadi pengajar atau pemberita Injil. Namun terintrodusirnya masyarakat klas memperkuat pula patriarki – bahkan androsentrisme dan misogini – di dalam Gereja. Simaklah misalnya penuturan 1Tim 2.11-14:

Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki; hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagipula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa.

Syukurnya, berkenaan dengan ras, Gereja Perdana belum sampai tergelincir ke dalam rasisme. Meski demikian, pertentangan yang melelahkan dengan orang Yahudi sehubungan dengan Yesus Kristus dan Kabar Baik-Nya lambat-laun mengendapkan rasa permusuhan terhadap orang Yahudi. Pengendapan ini pada gilirannya akan menjadi sikap anti-semitis di abad-abad selanjutnya.

Ketiga, terbentuk pemisahan antara asas-asas asli (kesetaraan, persaudaraan, dan kemerdekaan) dengan ajaran dan praktik Katolisisme Dini dalam Gereja Perdana. Bila semua asas-asas itu dimaknai secara konkret dalam tindakan “bunuh diri klas” dan kesetaraan gender, sekarang itu semua dipahami secara rohani. Dengan kata lain: kedudukan-kedudukan yang berdasarkan hubungan-hubungan produksi dalam masyarakat yang bertumpu pada perbudakan tidak terhapuskan di dalam Gereja. Tapi mengalami penghalusan: tuan-tuan Kristen tidak perlu membebaskan budak-budaknya, tapi cukup memperlakukan mereka secara manusiawi sebagai saudara. Demikian juga, kaum perempuan diakui kemanusiawian penuhnya, tapi tidak dapat menjadi pemimpin Gereja. Alih-alih terus membangun struktur baru yang sepenuhnya egaliter dan dengan demikian menantang struktur-struktur masyarakat di luarnya, Gereja mengakomodir struktur-struktur klas tersebut.

Pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam Gereja Perdana, yang membentuk Gereja menjadi masyarakat klas, patriarkis, dan kadang memiliki sentimen rasial, menemukan bentuk-bentuknya yang baru hingga sekarang. Feodalisme dan kapitalisme, yang merupakan sistem-sistem sosio-ekonomik yang mengisyarakatkan masyarakat klas menguatkan tendensi dari pergeseran-pergeseran tersebut. Alih-alih menantang masyarakatnya klas, Gereja justru menjadi cermin dari masyarakat klas. Secara sosio-ekonomik tentulah ini menguntungkan Gereja. Para klerus menikmati kekayaan finansial – yang sesungguhnya merupakan hasil dari penghisapan kerja yang tidak dibayarkan dari para tuan tanah Kristen (terhadap hamba-sahaya mereka) atau dari para kapitalis Kristen (terhadap buruh mereka). Sementara itu para tuan beroleh penghiburan sorgawi dan pembenaran teologis sehubungan dengan praktik-praktik penghisapan mereka. Pada saat yang sama mereka juga mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi bahkan menentukan kebijakan-kebijakan Gereja. Hasilnya jelas, muskil bagi Gereja untuk menjadi “umat manusia yang baru” yang bercirikan kesetaraan, persaudaraan, dan kemerdekaan yang sejati. Gereja pun gagal untuk menjadi komunitas yang memerdekakan. Cita-cita Laki-laki Bersandal dari Nazaret itu pun sepertinya kandas.

PJS_160209Yk

Orang Kristen dan Pemilu 2009

2009-02-04T16:39:00.002+07:00

Orang Kristen dan Pemilu 2009

Pandu Jakasurya

Indonesia adalah negeri semi-kolonial. Ungkapan ini bersisi dua. Pertama, negeri kita belum sempat menyelesaikan revolusi nasional burjuis-demokratisnya. Revolusi Agustus 1945, yang diharapkan berfungsi sebagai revolusi nasional burjuis-demokratis, telanjur terkooptasi oleh kepentingan imperialis, yang bermuara pada berkuasanya rezim fasis militer bernama Orde Baru. Padahal, revolusi nasional burjuis-demokratis merupakan tahap yang mutlak diperlukan untuk mengakhiri feodalisme dan menegakkan kapitalisme. Akibatnya, di satu sisi bangsa kita belum mempunyai klas burjuis yang progresif dalam jumlah yang berarti. Alih-alih, kita banyak mempunyai kaum burjuis kroni, baik bumiputera maupun non-bumiputera, yang sangat bergantung pada penguasa politik. Kebergantungan patron-klien, tentu.

Kedua, sementara revolusi nasional burjuis-demokratis gagal, negeri kita harus hidup dalam perekonomian kapitalis. Melalui revolusi-revolusi nasionalis burjuis-demokratis (misalnya Perang Kemerdekaan Amerika dan Revolusi Prancis), bangsa-bangsa Barat kukuh-mantap menjalankan perekonomian kapitalis. Sejarah menunjukkan, hanya klas burjuis yang progresif yang mampu menjalankan perekonomian kapitalis sekaligus menghidupi demokrasi (liberal). Bagi mereka feodalisme tidak lagi menjadi bagian struktur mental yang menentukan kinerja ekonomiko-politik. Tak heran bila rakyat-rakyat di negeri-negeri mereka dapat mengambil posisi sebagai pemilih yang bukan hanya well-informed, tetapi juga etis.

Tapi bagaimana dengan negeri-negeri yang terpaksa hidup dalam perekonomian kapitalis dan menjalankan demokrasi liberal padahal feodalisme belum berakhir dan klas burjuisnya tidak progresif? Kita bisa menyaksikan sendiri di negeri kita. Alih-alih cakap bersaing dalam perekonomian kapitalistik, klas burjuis kita cenderung menjadi komprador: kaki-tangan kapital asing. Bukan hanya eksekutifnya, yang senang mengemis calon-calon investor asing untuk menanamkan kapitalnya di negeri ini. Demikian juga legislatifnya yang senang mengegolkan undang-undang yang secara ekonomi-politik menelikung rakyat sendiri, sementara negeri ini menjadi ajang penjarah-rayahan pihak kapital.

Lalu bagaimana dengan pemilu?

Dalam alam demokrasi liberal yang dihidupi oleh suatu bangsa semi-kolonial, secara logis pemilu akan membuat korupsi beranak-pinak. Betapa tidak! Secara formal, memang setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih, entah caleg entah capres-cawapres, entah melalui partai entah sebagai calon independent. Tapi yang formal tidak berbanding lurus dengan yang riil. Secara riil, hanya orang-orang yang punya banyak “sangu” yang dapat mengajukan diri sebagai caleg atau capres/cawapres. Ini, paling sedikit, menyiratkan dua hal. Pertama, sang calon adalah orang yang ber-uang, kaya-raya. Atau, yang kedua, ia mendapat sokongan kanan-kiri dari pihak-pihak yang berkepentingan. Bila konon politik merupakan seni mengelola berbagai kepentingan yang saling bersaing, analisis klas mengingatkan kita bahwa pada akhirnya setiap orang yang terpilih akan berusaha untuk memperjuangkan kepentingan klasnya. Seorang caleg atau capres-cawapres bukan sekadar individu, tetapi juga representasi dari kepentingan klasnya. Kemana perjuangannya bermuara sudah dapat diduga: burjuis birokratik (baik eksekutif maupun legislatif) akan mati-matian memperjuangkan kepentingan burjuis enterprener (yang banyak masih berwatak kroni). Kalau begitu, korupsinya bukan hanya individual (sudah ada KPK yang siap menanganinya), tetapi juga struktural.

Bagaimana sikap kita?

Uraian di atas tidak bertujuan untuk mengajak kita membenci pemilu. Itu adalah kondisi obyektif yang dialami oleh bangsa-bangsa semi-feodal. Uraian di atas juga tidak ingin mengajak kita menafikan pemerintah. Benar kata Roma 13, pemerintah adalah “pelayan Allah”. Kita tidak boleh menyangkalinya sama sekali. Sebagaimana dikemukakan Thomas Hobbes, adanya pemerintah membatasi kemungkinan khaos, bellum omnium contra omnes, dalam masyarakat. Bahkan, secara positif, sebagaimana dikemukakan oleh para teoretikus politik Calvinis, adanya pemerintah memungkinkan tercapainya bonum commune generale, kebaikan yang bersifat umum bagi kehidupan bersama.

Meski demikian, sukar disangkal bahwa Negara (lengkap dengan apparatus-aparatus eksekutif, legislatif, yudikatif, kepolisian, ketentaraan, dan sebagainya) adalah representasi dari klas tertentu dan berfungsi terutama untuk membela kepentingan klas tersebut. Tanpa menyangkali proyek-proyek kesejahteraan yang diadakan Negara untuk rakyat jelata, kita perlu realistis bahwa apparatus-apparatus Negara akan menjalankan proyek-proyek itu sejauh tidak merugikan kepentingan klas yang direpresentasikannya.

Bila sampai dirugikan, klas yang direpresentasikan akan berupaya sedemikian rupa untuk menggantikan orang-orang yang merepresentasikan mereka. Kudeta yang gagal pada tahun 2002 di Venezuela adalah salah satu contoh yang paling menyolok. Syukurlah, komitmen Presiden Hugo Chavez kepada rakyat jelata (buruh, tani, kaum miskin kota) tidak bertepuk-sebelah tangan. Meski sempat tergulingkan, hanya dalam waktu tiga hari Chavez kembali ke kursi kepresidenan. Kudeta kaum oligarkhi yang notabene burjuis enterprener dan burjuis kroni pun gagal total.

Menurut pendapat saya, sikap kita sebagai Kristen adalah loyalitas yang kritis secara etis. Loyal, karena kita bertanggungjawab terhadap bangsa dan negeri kita. Kritis dan etis, justru karena kita mengembang tanggung jawab itu. Dalam konteks ini usulan agar kita menjadi informed citizenry patutlah disambut baik. Mari kita memilih dengan pengertian: kita sedikit banyak tahu siapa dan partai apa yang kita pilih. Mari kita mengajak teman-teman kita untuk menjadi informed citizenry.

Dalam pada itu patutlah kita berawas-awas pada partai dan caleg atau capres-cawapres yang berkecenderungan fasis (yang senang bicara kejayaan bangsa, keberpihakan kepada kaum tani dan pedagang kecil, dan kemakmuran … tapi tak sedikit pun bicara tentang demokrasi, dan senang merujuk pada masa lalu sebelum Reformasi). Pemilih yang kritis dan etis tidaklah menghendaki fasisme datang lagi meski melalui cara konstitusional dalam koridor demokrasi liberal. Berawas-awas pulalah pada partai atau calon yang pandai memanfaatkan momentum untuk membohongi rakyat seakan-akan “setetes embun” jatuh karena kinerja rezimnya: turunnya harga BBM (yang sebenarnya merupakan keharusan ekonomik yang logis karena turunnya harga minyak bumi di pasaran internasional). Berawas-awas pula dengan partai oportunis dan berpura-pura populis, apalagi dengan tokoh-tokoh “besar” yang senang ber-pagi dele sore tempe.

Pilihannya makin sulit? Bagaimana bila tidak ada pilihan? Pilihan tetap ada, meski barangkali kita harus menghela nafas sembari menggumam: the best among the worst…

Saya pribadi mendambakan penuntasan revolusi nasionalis burjuis-demokratis. Untuk itu perlu adanya vanguard party yang benar-benar berwatak sosio-demokratik (bukan sosdem!). Sebuah vanguard party akan memahami dengan tepat kondisi-kondisi obyektif, dan menerjemahkan pemahaman itu untuk menggugah kesadaran rakyat dan membangunnya menjadi faktor subyektif yang tanggap. Vanguard party itu jugalah yang akan mengorgansir dan memobilisir rakyat untuk menuntaskan revolusi nasionalis burjuis-demokratisnya. Dalam kehendak Allah, saya akan mendukungnya!

PJS_Feb09

Demokrasi Burjuis

2009-01-30T11:45:00.000+07:00

DEMOKRASI BURJUIS
Pandu Jakasurya

“Satu kelas dari suatu bangsa yang tidak mampu mengenyahkan peraturan-peraturan kolot serta perbudakan melalui revolusi, niscaya musnah atau terkutuk menjadi budak abadi” (Tan Malaka, Aksi Massa, 1926)

Di dalam Negara demokratis, setiap warga Negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai kepala pemerintahan. Itulah perkataan yang tidak asing lagi bagi kita sementara negeri ini riuh-rendah dengan pesta demokrasi berbeaya mahal, pilkada dan pemilu.

Sebenarnya tidak ada yang salah dalam perkataan itu an sich. Bahkan sudah seharusnya begitu. Persoalannya terletak pada kata-kata “hak untuk dipilih”, yang secara cetha wela-wela tampil sebagai sebuah ironi. Secara teoretis, setiap warga Negara memiliki hak. Tetapi demokrasi bukan sekadar soal teori. Demokrasi adalah juga soal kenyataan. Bila benar demikian, segeralah kita temukan bahwa dalam kenyataannya tidak setiap warga Negara memiliki hak. Bahkan, hanya segelintir warga Negara sajalah yang benar-benar memiliki hak untuk dipilih.

Kenyataan ini mengandaikan sesuatu: seseorang benar-benar berhak untuk dipilih karena sebelumnya memiliki sesuatu yang memungkinkan hak itu teraktualisasi. Apakah yang dimaksud dengan “sesuatu”? Lagi, secara teoretis, visi, kecakapan, dan integritas. Dalam kenyataannya, nampaknya ketiga hal itu tidak cukup. Sebab untuk bisa tampil sebagai calon anggota legislatif atau nyalon entah sebagai bupati-wakil bupati, gubernur-wakil gubernur, atau presiden-wakil presiden, orang perlu mempunyai modal berupa uang. Betapa tidak, baik sebagai orang partai maupun sebagai calon independen, ia butuh uang. Demokrasi itu tidak tanpa prosedur. Tiap tahap dalam prosedur itu membutuhkan uang, apalagi saat kampanye. Jumlah yang dikeluarkan tentu tidak kecil.

Kenyataan ini dapat dinalar sederhana. Pertama, belum tentu orang-orang yang bervisi, cakap, dan berintegritas tinggi bisa teraktualisasikan haknya bila tidak punya uang. Sebaliknya, orang-orang yang tidak bervisi, tidak berkompentensi, dan tidak berintegritas sangat mungkin mengaktualisasikan haknya bila ia punya uang.

Kedua, tatkala uang menjadi unsur yang sangat vital dalam prosedur demokrasi, itu mengandaikan (i) klas; (ii) kolusi klas; dan (iii) korupsi. Orang yang mempunyai uang untuk “memodali dirinya” untuk tampil ke gelanggang politik adalah orang yang terhisab ke dalam klas yang memegang kepemilikan, akses, dan kontrol terhadap alat-alat produksi massal. Dengan kata lain, klas burjuis, entah burjuis pengusaha, burjuis birokrat, burjuis teknokrat, atau burjuis bersenjata. Tidak heran bila, disadari atau tidak, orang itu tampil untuk mewakili klasnya: seorang calon burjuis niscaya mewakili klas burjuis. Itu sarat dengan kepentingan: kepentingan klas. Karena itu, orang tersebut membutuhkan dukungan finansial pula dari orang-orang dari klasnya. Konkretnya, partai-partai, para caleg, dan para calon kepala pemerintahan memerlukan dukungan dari burjuis pengusaha.

Selanjutnya adalah persoalan balas budi di satu sisi dan perjuangan “mengembalikan modal” bahkan sebisanya beroleh keuntungan melalui jabatan yang telah berhasil diraih. Berkenaan dengan sisi yang pertama, rasanya tidak mengherankan bila pemerintah dan legislatif akan selalu memposisikan diri pada pihak burjuis pengusaha daripada pihak buruh, buruh tani, tani gurem, dan kaum miskin kota. Tengok saja kebijakan-kebijakan yang dibuat bersama oleh pemerintah dan legislatif berkenaan dengan penanaman modal, hubungan antara kaum majikan dan buruh, kepentingan pemodal dengan buruh tani dan tani gurem, dan kepentingan pemodal dengan kaum miskin kota. Penanaman modal yang tidak mempedulikan hak-hak masyarakat setempat, represi terhadap aksi buruh yang menuntut upah dan jam kerja yang manusiawi, tidak adanya landreform, juga penggusuran pemukiman kumuh kaum miskin kota.

Berkenaan dengan sisi yang kedua, rasanya tidak mengherankan pula korupsi menjadi lestari. Sebab dari manakah tuan-tuan atau nyonya-nyonya yang terpilih itu mengembalikan modal finansial mereka yang tidak sedikit itu? Apakah gaji sebagai “abdi Negara” entah sebagai anggota legislatif atau sebagai kepala pemerintahan cukup untuk “balik modal”? Apalagi bila tuan-tuan atau nyonya-nyonya kita itu berpikir sebagai pedagang dalam mengemban jabatan mereka: bukan hanya balik modal tetapi juga beroleh laba. Di sinilah korupsi menjadi sulit untuk dihindari. Karena itu juga korupsi menjadi sangat sukar untuk dihabisi.

Ketiga, sulit rasanya membayangkan demokrasi seperti ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti untuk memberantas kemiskinan dan memberikan kemungkinan seluas-luasnya kepada seluruh rakyat untuk menikmati kemakmuran secara merata-berkeadilan. Preferensi para pemimpin tetap pada mereka yang berada dalam klas yang sama dengan mereka, klas burjuis. Tak heran bila kaum burjuislah yang beroleh keuntungan paling besar dalam demokrasi tersebut. Rakyat yang terhisab dalam klas proletar sekadar dimanfaatkan dalam pilkada dan pemilu. Mereka berebut “remah-remah roti” dari proses penciptaan dan distribusi kekayaan. Merekalah yang paling rentan dilanda krisis ekonomi, bencana-bencana alam, dan konflik-konflik horizontal. Sementara itu rakyat yang terhisab dalam burjuis kecil terombang-ambing antara “kebagian” kue kemakmuran dan “kena sial” saat terjadinya krisis-krisis ekonomik.

Demokrasi burjuis! Itulah demokrasi yang sedang berlangsung di negeri tercinta ini. Itulah demokrasi yang bila ditinjau dari sudut pandang kerakyatan tidak lebih baik daripada demokrasi “orang-orang merdeka” a la Athena – suatu demokrasi dari orang-orang yang menikmati kemakmuran berdasarkan nilai lebih yang diperoleh dari pengisapan terhadap kaum yang diperbudak. Suatu demokrasi yang memuja prinsip check and balance di antara lembaga-lembaga tinggi Negara – yakni legislatif-eksekutif-yudikatif – sehingga terkesan jauh dari tirani. Dalam kenyataannya, demokrasi tersebut berpihak pada kepentingan klas “berpunya”: melegitimasi, menjustifikasi, bahkan memperkuat posisi klas yang berpunya untuk tetap berkuasa, menjalankan penghisapan, dan dengan demikian memperkaya mereka at the expense of kemiskinan yang semakin parah bagi sebagian terbesar anggota masyarakat.

Lalu bagaimana?

Kita menginginkan demokrasi yang sejati, demokrasi kerakyatan. Itulah suatu demokrasi yang mengkonkretkan hak warga Negara untuk memilih dan dipilih dengan jalan demokratisasi kepemilikan, akses, dan kontrol terhadap alat-alat produksi massal. Itulah demokrasi yang mengisyaratkan perlunya pendidikan yang mencerahkan kesadaran kritis klas proletar, memberdayakan, dan memobilisir kaum buruh, buruh tani, tani gurem, dan kaum miskin kota menjadi suatu massa-aksi guna memperjuangkan hak-hak ekonomik, politik, dan kultural mereka. Itulah demokrasi yang memungkinkan bahkan “seorang yang terkecil di antara kamu” tampil sebagai pemimpin sekaligus pelayan rakyat.

Kita membutuhkan demokrasi yang benar-benar menjembatani “apa yang tertulis” dengan kenyataan. Demokrasi yang menghapuskan ironi dan diskrepansi teori dan praktik! Demokrasi yang tidak menghambur-hamburkan uang demi tampilnya para pelestari penghisapan dan kukuhnya penindasan! Kita membutuhkan demokrasi yang benar-benar progresif, demokrasi yang revolusioner!

Dari situ terbitlah kesadaran bahwa buruh, buruh tani, tani gurem, dan kaum miskin kota membutuhkan sebuah partai pelopor, a vanguard party. Sebuah partai yang tidak serta-merta ingin terjun ke gelanggang pilkada atau pemilu demi membidik kursi eksekutif dan parlemen. Tapi sebuah partai yang berkomitmen untuk mendidik rakyat tertindas dengan kesadaran kritis, memberdayakan, dan memobilisir mereka untuk meraih dan mengelola kekuasaan secara demokratis, politik maupun ekonomik. Sebuah partai yang berdisiplin tinggi, yang bersih dari oportunisme, pragmatisme, dan mentalitas feodal dan burjuis. Sebuah partai yang tahu betul membaca “tanda-tanda zaman” dan bergerak bersama buruh, buruh tani, tani gurem, dan kaum miskin kota dalam dinamika sejarah yang dialektis dengan segala romantikanya!

PJS_25Ags08

TAMPILNYA PARA JENDERAL SEBAGAI KANDIDAT RI-1

2009-01-30T11:35:00.003+07:00

Jelang Pemilu 2009, para purnawirawan jenderal mulai menampilkan diri sebagai kandidat. Wiranto, yang berkendaraan Partai Hati Nurani (Hanura), telah bersumpah bahkan katanya mewakafkan sisa hidupnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Prabowo gencar mempromosikan dirinya melalui iklan-iklan di televisi, baik sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Ketua Umum Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (HPPSI), maupun Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang menjadi kendaraan politiknya. Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang sedang menjalani setahun terakhir kepresidenannya, tidak mau ketinggalan. Bersama partainya, Partai Demokrat, ia “mengingatkan” rakyat akan pengabdian yang telah dilakukannya bagi kesejahteraan mereka. Sutiyoso, mantan gubernur DKI Jakarta, juga tampil. Putri almarhum Bung Karno, Sukmawati Soekarnoputri, menyatakan bahwa partainya, PNI Marhaenis, akan menggandeng Bang Yos dan mencalonkannya sebagai presiden.

Belakangan, Kivlan Zein tidak mau ketinggalan. Dalam acara The Candidate (yang ditayangkan Metro TV, Kamis, 25 September 2008), ia menyatakan telah mendapatkan dukungan moral dari Amien Rais (yang disebutnya “motor Reformasi”), dukungan partai-partai tertentu, bahkan jaringan keuangan dari luar negeri (berkenaan dengan keduanya ia enggan menyebutkan namanya). Bahkan ia sesumbar akan mengkombinasikan gaya Bung Karno dan Soeharto: seperti Bung Karno yang oratorik dalam berpidato, dan seperti Soeharto dalam pengelolaan administrasi Negara.

Bagaimana kita harus menilai dan menyikapi tampilnya para purnawiran jenderal ke kancah persaingan menuju RI-1?

Dari lima jenderal yang barusan kita sebutkan nama-namanya, SBY-lah yang paling menampakkan ciri burjuis-demokratis. Paling sedikit itu telah diperlihatkannya sejak ia mengepalai pemerintahan sampai saat ini. Mengapa saya katakan demikian? SBY nampak sangat menghormati trias politica. Lihatlah, sepertinya legislatif dan yudikatif bekerja independen, tanpa intervensi eksekutif. Dalam pada itu, SBY juga terkesan peragu mengomandani eksekutif. Nampaknya ia memang benar-benar harus berbagi kekuasaan dengan Jusuf Kalla, si wakil presiden yang pentolan Partai Golkar. Semboyan SBY “Bersama Kita Bisa”, meski kedengaran indah, toh mengandaikan persatuan yang mantap di satu sisi dan kepemimpinan yang kuat di sisi lain. Itu belum juga nampak.

Keempat jenderal lainnya dalam kadar yang berbeda-beda menampakkan ciri burjuis-fasis. Wiranto barangkali yang kurang fasis di antara mereka. Selanjutnya Sutiyoso. Bisa jadi, mereka nampak kurang fasis karena mereka belum banyak bicara di media massa. Dalam hal ini, pepatah bijak nyaris benar: diam itu emas. Prabowo Subianto dan Kivlan Zein menampakkan ciri fasis yang sangat mencolok. Simaklah iklan-iklan politiknya, baik atas nama HKTI, HPPSI, dan Gerindra. Menjadikan dirinya sebagai jurubicara kaum tani dan pedagang pasar, retorikanya terdengar sangat berpihak kepada mereka. Ya, ia berbicara tentang keterpurukan kaum tani dan pedagang pasar di satu sisi dan mengajak bangsa Indonesia untuk mempedulikan mereka. Bagaimana dengan iklannya bersama Gerindra? Ia menginginkan Indonesia Raya kembali jaya, dan sang garuda kembali mengangkasa. Di sinilah persoalannya. Bicara tentang kaum tani dan pedagang pasar, Prabowo membandingkan masa kini dengan masa lalu, yang tak lain adalah masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, ayah mertuanya. Dengan kata lain, kaum tani dan pedagang pasar akan kembali makmur bila Negara menempuh lagi jalan Orde Baru. Demikian pulalah kiranya dengan kejayaan Indonesia. Apa yang tersirat? Kesejahteraan kaum tani dan pedagang pasar serta berjayanya kembali Indonesia, agaknya sukar tercapai bila negeri ini menempuh jalur demokrasi liberal seperti sekarang ini. Ada jalan pintas, yakni fasisme.

Kivlan Zein tidak tampil sebagai sosok yang cerdas di acara The Candidate. Orang ini menampilkan dirinya sebagai hero yang, dengan pernyataannya tentang komitmen terhadap kebenaran dan klaim akan kemampuannya menyejahterakan rakyat Indonesia, mengundang gelak tawa hadirin di studio. Seorang pemirsa, yang bekerja di sebuah lembaga penegakan HAM dan advokasi perempuan, mempertanyakan bagaimana ia menyikapi pemerkosaan terhadap perempuan yang terjadi dalam Peristiwa Mei 1998. Dengan enteng sang jenderal menjawab bahwa kasus-kasus pemerkosaan itu tidak ada buktinya. Suatu jawaban yang tidak patut mengundang gelak tawa, tapi kemarahan dari setiap orang yang masih empunya hati nurani yang belum terdistorsi. Dari pernyataan-pernyataannya, Zein coba menampilkan dirinya sebagai seorang pencinta kebenaran, sekaligus memposisikan dirinya – bila kelak menjadi presiden – sebagai pemberi komando tertinggi. Persoalan-persoalan di masa pemerintahan SBY yang mulur-mungkret penyelesaiannya karena konsekuensi demokrasi liberal yang coba diterapkan di Indonesia yang masih semi-feodal, dijawabnya dengan tandas: mudah, saya akan dengan cepat menyelesaikannya; saya akan berikan perintah … Kivlan Zein juga bicara tentang akan mudahnya investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Apakah karena ia akan menjamin ketertiban dan keamanan a la Soeharto? Ia juga menginginkan Indonesia menjadi bangsa yang unggul. Tanpa sempat menjelaskan lebih lanjut, ia buru-buru berkilah: Indonesia menjadi bangsa yang ramah-tamah dan bukan marah-marah … Dalam kritik ideologi, apa yang tidak terucap agaknya lebih merupakan hal yang sebenarnya daripada apa yang dikatakan. Bagi saya, orang ini akan membawa Indonesia ke jalan fasisme.

Bila kita renungkan sejarah fasisme baik di Italia (Mussolini) maupun di Jerman (Hitler), kita menemukan dua cara yang agak berbeda yang ditempuh oleh kaum fasis dalam mencapai kekuasaan. Tapi konteks sosio-historis mereka sama: keterpurukan ekonomik dan kekacauan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam situasi tersebut, demokrasi liberal dan para pemimpin burjuis-demokratis tidak dapat berbuat banyak. Berbagai pihak sibuk bertengkar demi kepentingan partainya, sementara pihak eksekutif berusaha mati-matian mempertahankan keseimbangan kekuatan. Bila dalam situasi seperti ini klas pekerja benar-benar matang, yakni tercerahkan dan terorganisir, mereka dapat memimpin klas-klas yang miskin-tertindas lainnya untuk merebut kekuasaan melalui revolusi sosio-demokratis dan mendirikan Diktatur-proletariat. Tapi bila tidak, para (ultra-) nasionalislah yang akan bertindak. Mussolini, dengan milisi fasisnya yang menakutkan, mem-fait accomplii Raja dan rakyat untuk meminggirkan parlemen dan menaruh kekuasaan eksekutif ke dalam tangannya. Kemudian Hitler, yang melalui Partai Nazi-nya merebut kemenangan demi kemenangan dan pemilihan umum, sebelum mem-fait accomplii Presiden Hindenberg untuk menjadikan dirinya Kanselir, dan pada akhirnya membubarkan Republik Weimar dan mendirikan Negara Ketiga. Cara Mussolini dan Hitler agak berbeda, tapi selanjutnya sama: merekalah yang menentukan apa yang benar dan apa yang salah bagi segenap warga Negara.

Di Indonesia, Soeharto mendirikan fasisme melalui kudeta merangkak terhadap Presiden Soekarno. Itu dilakukannya pasca Gerakan Tiga Puluh September dengan perburuan besar-besaran daging kaum kiri atau merah di seluruh Indonesia, menangkapi para pendukung Soekarno, kemudian menggunakan MPRS untuk memecat sang proklamatir, dan mendudukkan dirinya di kursi kekuasaan. Selanjutnya sama, dialah yang menentukan benar dan salah. Beda dengan Mussolini dan Hitler, fasisme Soeharto sangat mesra dengan Negara-negara kapitalis raksasa macam Amerika dan Inggris ini. Negara-negara “demokrasi” itu pun merasa nyaman dengan Soeharto meski tak terbilang pelanggaran HAM yang dilakukannya. Pasalnya, kepentingan ekonomi-politik mereka terjamin di Indonesia berkat the Smiling General. Dengan resep pembangunan ekonomi kapitalis yang bernama Developmentalisme, kemelaratan di zaman Soekarno berhasil diatasi.

Bagaimana dengan para jenderal dan Indonesia masa kini? Prabowo dan Zein telah menampilkan dirinya dengan jelas sebagai fasis. Kekuasaan militer dapat dipastikan akan kembali ditegakkan. Hanya itulah jalan bagi tegaknya keamanan dan ketertiban, sebagai syarat pembangunan untuk membuat rakyat kecil kebagian remah-remah roti. Itu pula yang akan membuat Indonesia kembali kelihatan sangar di Asia Tenggara. Wiranto juga jelas bicara tentang kemiskinan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sutiyoso masih belum jelas. Bagaimana dengan SBY? Bila SBY maju lagi ke kancah pemilihan RI-1, bukan tidak mungkin ia sudah berencana untuk mengubah orientasi politiknya. Posisi sebagai pemimpin yang bercorak burjuis-demokratis sangat melelahkan dengan hasil yang sangat bergantung pada permainan untuk mengakomodir berbagai kepentingan burjuis. Beayanya, dari berbagai segi, bisa teramat mahal. Karena itu, bisa jadi, bila terpilih lagi menjadi RI-1, SBY akan banting stir, menempuh jalan fasis pula.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi liberal mengantar pada ketidakpastian yang sangat mencemaskan bagi rakyat. Di sana tibalah bangsa ini pada dua pilihan. Pilihan pertama adalah barbarisme, yang akan diakomodir oleh fasisme. Pilihan kedua adalah sosialisme, yang berintikan demokratisasi kekuasaan politik dan demokratisasi kekuasaan ekonomik.*** (Pandu Jakasurya_250908)

BUKAN FUNDAMENTALIS ISLAM, BUKAN ZIONIS KRISTEN

2009-01-18T08:50:00.002+07:00

BUKAN FUNDAMENTALIS ISLAM, BUKAN ZIONIS KRISTEN
Oleh: Rudolfus Antonius

Kebencian Endemik

Mengecam, memprotes, dan mengutuk agresi Israel ke Gaza sama sekali tidak sama dengan menyetujui apalagi mendukung kebencian kaum fundamentalis Islam terhadap bangsa Yahudi. Mengapa? Ini menyangkut isu pokok. Kita berbeda dengan kaum fundamentalis Islam perihal isu pokok yang mendasari reaksi terhadap agresi Isrel ke Gaza.

Sebagai manusia yang berhatinurani kita sama sekali tidak dapat membenarkan perlakuan sewenang-wenang dari satu pihak, yang lebih kuat, terhadap pihak lain, yang lebih lemah. Perlakuan sewenang-wenang bisa terjadi dalam semua lapisan hubungan sosial. Itu bisa melibatkan individu, golongan, bahkan Negara atau Negara-negara. Dalam agresi Israel ke Gaza, Israel yang lebih kuat berlaku sewenang-wenang terhadap Palestina yang lebih lemah. Apalagi tindak kesewenang-wenangan itu menelan korban nyawa dari kalangan sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Sangat jelas, hati nurani kita menolak hukum rimba dan setiap praktik yang didasarkan padanya.

Di lain pihak, apakah isu pokok kaum fundamentalis Islam dalam menyatakan sikap mereka terhadap Israel? Paling sedikit kita bisa menimbang kebencian kaum fundamentalis Islam terhadap orang Yahudi.

Kebencian endemik terhadap orang Yahudi. Kebencian ini berkarakter agamawi: berdasarkan pernyataan-pernyataan tertentu di dalam pustaka-pustaka suci mereka, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Secara historis tentu pernyataan-pernyataan itu tidak lahir di ruang hampa. Pernyataan-pernyataan itu lahir dalam konteks hubungan yang tidak sedap yang terjalin antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi. Di sini saya tidak ingin memasuki telaah tentang persoalan-persoalan yang pernah terjadi di antara mereka. Meski demikian, segeralah kita dapat meraba bahwa pernyataan-pernyataan yang berkonteks sosio-historis itu kemudian menyandang status sebagai pernyataan-pernyataan normatif. Selanjutnya pernyataan-pernyataan tersebut diturunalihkan kepada generasi-generasi selanjutnya dan membentuk roh kebencian kepada orang Yahudi.

Kaum fundamentalis Islam tentu saja tidak mengkritisi pernyataan-pernyataan tersebut. Ini sesuai dengan premis nilai yang dianut. Mereka justru menghidupi dan menghidupkan kebencian endemik terhadap orang Yahudi. Sebagaimana kita lihat sendiri dalam sebuah acara debat di TV One baru-baru ini, salah satu kelompok dari dua pihak yang berdebat (yang sebenarnya sama-sama menentang agresi Israel ke Gaza), terus merujuk pernyataan-pernyataan pustaka-pustaka suci tentang orang Yahudi. Dari situ mereka menyimpulkan tentang watak orang Yahudi: buruk di zaman Nabi Muhammad, buruk pula untuk seterusnya.

Penilaian yang bernafaskan kebencian endemik ini tentu saja terdengar rasis. Kedengarannya mengejutkan, meski tidak harus demikian, bila pustaka-pustaka suci keagamaan menjadi sumber yang menginspirasikan sikap rasis. Tidak mengherankan juga bila kebencian endemik berbasis pustaka-pustaka agamawi itu tidak membedakan antara orang Yahudi dengan Negara Israel. Padahal, tidak semua orang Yahudi merupakan warga Negara Israel. Tidak semua orang Yahudi pula mendukung agresi Negara Israel ke Gaza, bahkan mereka yang menyandang status sebagai warga Negara Israel. Dalam kenyataannya, di Negara Israel sendiri berlangsung demo-demo warga Negara Israel sendiri menentang agresi Israel ke Gaza. Contoh lain adalah Dekel Avshalom, seorang jurnalis Yahudi berhaluan sosio-demokratik, yang menulis dari Israel untuk situs In Defence of Marxism. Dia seorang Yahudi, warga Negara Israel pula. Tapi ia sangat menentang agresi Israel ke Gaza. Apakah kaum fundamentalis Islam peduli tentang hal ini sehingga tidak gebyah uyah karena prasangka rasial-religiusnya? Dalam kata-kata Ulil Abshar Abdalla:

“… masalah Israel di mata umat Islam bukan sekedar masalah geografi dan perluasan wilayah. Masalah sebenarnya ada di luar itu, yakni konstruksi keyahudian di benak umat Islam sendiri yang dibentuk melalui ajaran agama dan tafsirnya yang sudah berkembang sejak berabad-abad.”[1]

Anti-Semitisme

Dalam pada itu, patut pula kita, sebagai orang Kristen, menimbang sikap orang Kristen terhadap orang Yahudi dan agresi Israel ke Palestina.

Kita tentu mafhum Dunia Kristen (Christendom, corpus christianum) pernah terjangkiti kebencian yang sangat mendalam terhadap orang Yahudi. Kebencian ini juga beroleh pendasaran pada pustaka suci Kristen, Perjanjian Baru. Membaca Perjanjian Baru dengan sadar konteks, yakni mempertimbangkan dengan serius konteks sosio-historis yang melatarbelakangi peristiwa Yesus-historis dan pergumulan Jemaat-jemaat Perdana, kita dapat melacak adanya kepahitan dalam hubungan antara Kekristenan dengan Yudaisme di dalam teks-teks Perjanjian Baru. Kepahitan tersebut terbentuk melalui hubungan dialektis antara peristiwa Yesus-historis dengan hubungan antara Jemaat-jemaat perdana (yang terdiri dari orang-orang percaya yang berlakang Yahudi dan non-Yahudi) dengan penguasa Romawi di satu sisi dan orang-orang Yahudi (yang tidak percaya kepada Yesus).

Peristiwa penderitaan dan kematian Yesus-historis sendiri tidak (atau belum) mengandung isu kepahitan Kekristenan terhadap Yudaisme. Peristiwa itu parallel dengan peristiwa Nabi Yeremia yang hidup sekitar enam abad sebelumnya. Menyampaikan firman Allah yang kedengaran sangat minor kepada rakyat Yehuda dan para pemimpinnya, sang nabi dimusuhi para pemimpin politik dan agama serta mengalami berbagai penderitaan. Kesejajaran ini memperlihatkan isu yang sebenarnya: bukan Yesus versus orang Yahudi, tetapi hamba Allah versus para pemimpin yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan.

Ketika Jemaat-jemaat Perdana merenungkan peristiwa penderitaan dan kematian Yesus-historis, mereka menemukan beragam makna teologis dari peristiwa itu. Misalnya, Yesus adalah Anak Manusia dan Hamba Yahweh par excellence. Allah bukan hanya memvindikasi Yesus melalui kebangkitan-Nya, tetapi juga menjadikan penderitaan dan kematian-Nya sebagai pokok keselamatan segenap umat-Nya. Dia adalah Sang Mesias, yang masuk ke dalam kemuliaan-Nya setelah melalui penderitaan dan kematian. Juga, Dia adalah Pengantara Perjanjian yang Baru, yang dengan penderitaan dan kematian-Nya memperdamaikan dan mempersekutukan kembali Allah dan umat-Nya. Kita melihat bahwa dalam refleksi-refleksi ini kepahitan tidak menjadi isu pokok. Isu pokoknya adalah makna penderitaan dan kematian Yesus bagi keberadaan paguyuban-paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang menjadi pengikut-pengikut-Nya.

Ketika hubungan antara Jemaat-jemat Perdana dengan penguasa Romawi dan para pemuka Yahudi memburuk, mereka menjadikan penderitaan dan kematian Yesus sebagai naratif untuk memaknai kondisi mereka. Penguasa Romawi mulai menghambat Jemaat-jemaat Perdana, sementara para pemuka Yahudi memusuhi bahkan memicu kebencian terhadap mereka. Jemaat-jemaat Perdana ini kemudian memahami kondisi mereka dalam paradigma penderitaan dan kematian Yesus: mereka menderita sebagaimana halnya Junjungan mereka di tangan para pemuka Yahudi dan penguasa Romawi. Mereka merefleksikannya dalam Kisah Sengsara dalam Kitab-kitab Injil Sinoptik, misalnya.

Selanjutnya, sementara perpisahan “sekte” para pengikut Yesus dengan formative Judaism mengkristal menyusul kebijakan-kebijakan para rabbi pasca-Perang Yahudi (66-70 M), Jemaat-jemaat Perdana pun merenungkan peristiwa penderitaan dan kematian Yesus untuk memaknai posisi mereka selanjutnya. Di satu sisi keruntuhan Yerusalem dalam Perang Yahudi dipahami sebagai hukuman Allah kepada Bangsa Yahudi. Di sisi lain, otoritas formative Judaism pasca Perang Yahudi, dalam rangka mengkonsolidasi Bangsa Yahudi yang terserak-serak, menempatkan orang-orang Yahudi pengikut Yesus di luar Yudaisme. Pada gilirannya orang-orang ini membentuk paguyuban-paguyuban yang terpisah. Misalnya paguyuban yang melahirkan Injil Yohanes. Jemaat-jemaat Perdana pun sekarang memandang diri mereka dan Bangsa Yahudi sebagai dua entitas yang terpisah. Sikap para pemuka Yahudi terhadap para pengikut Yesus pun dipahami sebagai sikap bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus, yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada orang-orang non-Yahudi yang percaya, enggan pula menyebut diri mereka Yahudi. Mereka adalah Kristen, seperti halnya orang-orang non Yahudi yang menjadi pengikut Yesus. Di pihak lain, di kalangan orang Yahudi pun muncul legenda-legenda yang menampilkan Yesus sebagai seorang tukang sihir jahat dan seorang anak “haram” dari seorang perempuan zinah.

Kepahitan hubungan antara Jemaat-jemaat Perdana dengan otoritas Yahudi sebagaimana terekam dalam Perjanjian Baru, pada gilirannya bertranformasi menjadi benih-benih Anti-Semitik, yakni prasangka dan kebencian kepada orang Yahudi secara keseluruhan.

Buah-buahnya mulai bermunculan ketika Kekristenan menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi dan Gereja mempunyai kekuasaan politik. Dunia Kristen pun menzalimi orang Yahudi selama berabad-abad lamanya, baik dari pihak Gereja maupun dari pihak pemerintah Kristen. Karl Marx adalah salah seorang yang mengalaminya. Puncaknya adalah holocaust yang dilakukan Nazi pada masa Perang Dunia II. Dalam kata-kata almarhum Rama Raymond Brown, pakar Alkitab Katolik yang termashyur itu,

Manakala Kaisar Konstantinus menjadi Kristen pada awal Abad IV, dan orang-orang Kristen mulai beroleh kekuasaan politik, efek dari sentiment-sentimen permusuhan menjadi berat sebelah. Inilah awal dari sebuah sejarah yang tragis yang akan menyaksikan penindasan dan penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi berlanjut selama berabad-abad, yang mencapai puncaknya yang sangat mengerikan dalam abad kita sendiri.

Bahkan meski Gereja Katolik Roma dan Gereja-gereja Reformasi arus utama telah mengaku bersalah dan berupaya membangun hubungan yang baik dengan orang Yahudi, masih ada bagian-bagian dari Dunia Kristen yang menganut Anti-Semitisme. Sebutlah misalnya orang-orang dari kelompok Christian Identity, yang memandang diri Ras Arya sebagai “Israel yang Sejati”.

Zionisme Kristen

Di pihak lain ada juga orang-orang Kristen yang menamakan diri mereka Zionis Kristen. yang sekarang ini mendukung Zionisme dan kebijakan-kebijakan Negara Israel.[2] Mendefinisikan Zionisme Kristen sebagai “sebuah posisi teologis yang melihat suatu keniscayaan masa depan bagi Israel di tanah bapa-bapa leluhur mereka”[3], para penganutnya “bersiap dengan cara doa, penghiburan, dan keterlibatan praktis untuk menjamin kelanggengan dan kejayaan Israel.”[4]

Mempostulasikan pergulatan kosmik antara terang dan kegelapan, Pdt. Malcolm Hedding, salah seorang tokoh Zionis Kristen, menandaskan bahwa Israel akan berada di pusat pergulatan itu. Sebab, Allah akan mendirikan pemerintahan keadilan-Nya atas seluruh dunia dari Israel.[5] Karena itu tidak mengherankan bila “kekuatan-kekuatan kegelapan akan selalu menentang pemerintahan itu dan mereka akan melakukannya terutama dengan berupaya menghancurkan Israel.”[6] Para Zionis Kristen “pasti akan berada di garis depan dari pergulatan ini.[7] Merujuk pada ribuan orang yang akhir-akhir ini menggabungkan diri dengan Zionisme Kristen, Pdt. Hedding menganggapnya sebagai bukti “bahwa Allah sedang mempersiapkan suatu pasukan rohani bagi ‘showdown’ (konfrontasi terakhir) yang akan datang ini.”

Suatu pasukan rohani! Apakah itu berarti mereka tidak akan mengangkat senjata untuk membantu Israel? Anggaplah mereka memang tidak melakukannya. Tapi apa artinya “keterlibatan praktis” di samping doa dan penghiburan?

Kaum Zionis Kristen, melalui kerja sukarela, dukungan politis, dan dukungan finansial mereka kepada Israel dan kausa-kausa Yahudi, telah memperlihatkan bahwa mereka adalah sahabat-sahabat Israel yang terpercaya. Mereka telah mendonasikan sejumlah besar uang untuk mendukung Israel, termasuk amalan-amalan yang untuk membeayai upaya membawa orang-orang Yahudi dari bekas Uni Soviet dan Ethiopia ke Israel. Sebagai contoh, Pastor John Hagee telah menghimpun lebih dari 4,7 juta dollar untuk United Jewish Communities. Christian Broadcasting Network-nya Pat Robertson telah mendonasikan ratusan ribu dollar untuk menolong orang-orang miskin Yahudi di seluruh dunia untuk pindah ke Israel.[8]

Bahkan,

Manakala industri wisata Israel mencapai suatu titik rendah antara tahun 2000 dan 2003 karena Perang Palestina dan terorisme, para wisatawan Kristen mengunjungi Israel dalam jumlah yang kadang-kadang lebih besar daripada jumlah komunitas Yahudi. Para penginjil televisi seperti Pat Robertson dan Benny Hinn telah mengunjungi Israel dalam kurun waktu ini dan menggunakan siaran-siaran mereka untuk memberitahukan kepada jutaan pemirsa mereka bahwa amanlah untuk mengunjungi Israel. Kelompok pro-Israel lainnya, yakni Christians’ Israel Public Action Campaign, mensponsori empat misi ke Israel. Orang-orang Kristen juga menolong industri wisata dan perekonomian Israel dengan mendatangi pekan “Shop Israel” di mana para pedagang Israel datang ke Amerika dan menjual produk-produk mereka.[9]

Tentu saja tindakan filantropis adalah tindakan yang sangat terpuji. Tetapi membela orang Yahudi dan Negara Israel sembari mengabaikan kesewenang-wenangan Israel bahkan menafikan penderitaan rakyat Palestina adalah suatu kekonyolan tragis yang sama buruknya dengan Anti-Semitisme. Dalam kata-kata Pdt. Alex Awad,

Tidak seperti nabi-nabi Perjanjian Lama, kaum Zionis Kristen tidak mempunyai kata-kata nubuatan untuk menempelak Negara Israel manakala Negara Yahudi itu dengan sewenang-wenang melakukan penindasan. Para Zionis Kristen tidak menyerukan Negara Israel untuk melakukan keadilan. Israel mengambilalih tanah Palestina, menggusur rumah-rumah orang miskin, menghancurkan tanah pertanian mereka dan mengalihkan aliran sumber-sumber air m ereka, sementara banyak orang Kristen Zionis terus memberkati Israel dan mengidungkan puji-pujian mereka.[10]

Tak heran bila Charles E. Colson dari We Hold These Truths mengeluhkan:

Kaum Zionis Kristen, bukan para politisi yang korup, adalah penghalang terbesar bagi perdamaian di AS. Amerika mempunyai jumlah gereja-gereja yang nyaris tak terhitung yang berhimpun secara teratur, tetapi kebanyakan tidak memenuhi peran yang telah diberikan Kristus kepada mereka, yakni untuk berdiri demi moralitas.[11]

Lalu Bagaimana?

Kaum fundamentalis Islam bukanlah sahabat sejati rakyat Palestina. Makian, kutukan, dan ancaman mereka terhadap Israel lahir dari kebencian endemik terhadap orang Yahudi. Bukan karena solidaritas kepada rakyat Palestina. Bahkan, sementara media massa di Indonesia (terutama televisi) sama sekali tidak menaruh tanda tanya kepada Hamas, perlu juga kita mempertanyakan apakah Hamas benar-benar sahabat sejati rakyat Palestina. Pasalnya, sebagaimana dikemukakan Pandu Jakasurya, aksi-aksi terorisme individual khas fundamentalis Islam yang dilakukan Hamas terhadap Israel sama sekali tidak berguna. Aksi-aksi itu malah membuat warga Israel, termasuk mereka yang terhisab dalam klas pekerja, mendukung pemerintah Israel guna mendapatkan perlindungan. Dalam pada itu, rakyat Palestina kian menderita karena serangan balasan Israel. Patut pula kita menaruh tanda tanya besar perihal motivasi Hamas di balik perlawanan “Daud vs Goliat” terhadap Israel, sementara di depan mata mereka sendiri rakyat Palestina menjadi korban. Israel sewenang-wenang, tapi Hamas mungkin juga patut dituntut pertanggungjawaban bila menjadikan korban warga sipil sebagai strategi memenangkan perang secara politis terhadap Israel.

Kaum Zionisme-Kristen pun bukan sobat sejati rakyat Israel. Dukungan yang mereka berikan dengan berbagai cara justru makin mendorong pemerintah Israel untuk bertingkah adigang-adigung-adiguna terhadap Palestina. Pada gilirannya, rakyat Israel sendirilah yang menderita – serangan-serangan terorisme individual orang-orang Palestina. Dengan jalan itu klas yang berkuasa di Israel pun merasa beroleh pembenaran untuk terus mengganyang Palestina. Demikian seterusnya spiral kesewenang-wenangan berlanjut.

Kalau begitu siapkah sahabat sejati rakyat Palestina dan rakyat Israel? Gereja-gereja Kristen yang berkomitmen pada kasih, kebenaran dan keadilan, serta perdamaian? Itu betul. Tapi, dalam pada itu, Gereja-gereja harus berhati-hati agar kiprah mereka tidak terkooptasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam tata-dunia yang terkungkung imperialisme ini. Gereja-gereja tetap harus mendampingi rakyat Palestina dan menggugah nurani rakyat Israel. Gereja-gereja harus terus menyerukan perdamaian yang berkeadilan dan keadilan yang memperdamaikan baik kepada Hamas maupun kepada Israel.

Dalam pada itu perlu juga Gereja-gereja melirik mereka yang sebenarnya bisa menjadi rekan seperjuangan demi menegakkan keadilan dan mewujudkan perdamaian. Mereka adalah kaum sosio-demokratik yang bekerja mendampingi, mencerahkan, mengorganisir, dan memobilisir massa rakyat pekerja untuk memerdekakan diri dari tatanan yang represif dan eksploitatif – baik di Palestina maupun di Israel, bahkan Mesir, Yordania, Syria, Lebanon, dan Iran. Bila massa rakyat pekerja di negeri-negeri itu bisa mengadakan aksi-massa untuk mendemokratiskan kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik di negeri mereka masing-masing, serta dengan semangat Internasionale mendirikan Federasi Sosio-Demokratik di kawasan itu, maka akan selamatlah Palestina dan Israel baik dari ancaman fundamentalisme Islam maupun Zionisme Kristen. Alangkah baiknya bila para pengikut Yesus Kristus yang dititahkan-Nya untuk memperjuangan perdamaian turut serta dalam perjuangan yang bermuara pada pemerdekaan seluruh umat manusia ini!

RA_180109
[1] Ulil Abshar Abdalla, “Sejumlah Pertanyaan Sederhana Sekitar Masalah Palestina-Israel”

[2] Menganut pandangan eskatologis yang dikenal dengan nama Dispensasionalisme, kaum Kristen Zionis meyakini bahwa Yesus Kristus akan mendirikan Kerajaan Seribu Tahun dalam kedatangan-Nya kembali kelak. Kerajaan itu diperuntukkan-Nya bagi Bangsa Yahudi. Adapun Kerajaan itu sedianya sudah berdiri dalam kedatangan-Nya yang pertama, tapi batal karena Bangsa Yahudi menolak Dia. Dalam Kerajaan Seribu Tahun kelak, Bangsa Yahudi percaya kepada Yesus Kristus. Kok bisa? Begini, eskalasi suhu politik di Timur Tengah pada akhirnya akan memuncak dalam terbentuknya koalisi seluruh dunia untuk melawan Negara Israel. Namun Negara Israel tertolong karena bantuan Antikristus yang konon datang dari Uni Eropa. Sesudah itu Antikristus berbalik akan menganiaya orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang setengah-setengah imannya. Pada saat itu orang-orang Kristen yang saleh sudah diangkat. Mereka telah mengalami “pertemuan di udara” dengan Yesus. Dalam masa penganiayaan itu, Bangsa Yahudi bertobat, percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian Yesus Kristus pun turun ke muka bumi. Ia membinasakan Antikristus dan mendirikan Kerajaan Seribu Tahun bagi Bangsa Israel. Berdasarkan konsepsi eskatologis mereka, kaum Kristen Zionis mendukung Negara Israel dan membela orang Yahudi – betapapun kejinya kebijakan Negara Israel.

[3] Rebecca Brimmer, Ray Sanders, & Malcolm Hedding, “Joint Response to ‘The Jerusalem Declaration of Christian Zionism’”, dalam Christian Zionism: The True Story, 10 January 2006, http://www.christian-zionism.org/

[4] Malcolm Hedding, “The Christian Zionist Movement”, dalam Christian Zionism: The True Story, 10 January 2006, http://www.christian-zionism.org/

[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] David Krusch, “Christian Zionism – Defined”, Jewish Virtual Library, dalam Christian Zionism: The True Story, 10 January 2006, http://www.christian-zionism.org/

[9] Ibid.
[10] Alex Awad, “Christian Zionism: Their Theology, Our Nightmare!”, dalam Christian Zionism and Peace in the Holy Land, Peace Office Newsletter, Mennonite Central Committee (July–September 2005) Vol 35, No 3, http://mcc.org/peace/pon/PON_2005-03.pdf

[11] Charles E. Carlson, “The Lie That Justifies Mass Murder: ‘Hamas Hit Us First’”, We Hold These Truths, 1 Jan 2008, http://www.whtt.org/

HARAPAN BAGI GAZA

2009-01-13T01:43:00.001+07:00

HARAPAN BAGI GAZA

Oleh: Pandu Jakasurya

Hati nurani siapakah yang tidak terusik dengan serbuan militer Israel ke Jalur Gaza? Serangan yang dimulai di penghujung tahun baru dan terus berlanjut sampai saat ini bukan hanya telah memporakporandakan Gaza, tetapi juga menelan ratusan korban jiwa dan mencederai ribuan orang. Delapan ratus lebih orang Palestina tewas, ribuan lainnya cedera. Mereka bukan hanya dari kalangan Hamas, faksi yang berkuasa di Gaza, tapi juga penduduk biasa. Bahkan, jumlah penduduk biasa yang jadi korban lebih banyak daripada mereka yang sudah terbiasa menyandang senjata. Sangat miris. Selama setengah tahun mereka sangat menderita karena blokade Israel pasca-perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas, sekarang mereka benar-benar berjalan di lembah bayang-bayang maut di tanah tumpah darah mereka sendiri.

Komunitas internasional bereaksi. Protes, kecaman, dan kutukan terhadap Israel membahana; baik dari berbagai Negara, maupun kelompok-kelompok masyarakat. Tak terkecuali, Indonesia. Bahkan beberapa kelompok fundamentalis Islam di negeri menyerukan jihad dan siap mengirimkan jihadis ke Jalur Gaza untuk membela kehormatan Islam, membela umat Islam (karena berlogika Palestina = Arab = Islam), dan membinasakan orang Yahudi. Dewan Keamanan PBB, minus AS yang nota bene merupakan sekutu terdekat Israel, sudah mengeluarkan resolusi: Israel harus menghentikan agresinya. Tapi Israel masih terus melanjutkan serangannya, baik dari udara, laut, maupun darat.

Pihak Israel membenarkan serangan mereka terhadap Gaza dengan mengemukakan pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Hamas. Dari Gaza Hamas telah meluncurkan roket-roket ke wilayah Israel. Dua warga Israel tewas. Dengan dalih melindungi negeri dan warganya, Israel membalas – dengan serangan yang jauh lebih dahsyat dan jumlah korban yang jauh lebih besar. Israel pun menuntut Hamas untuk tidak meluncurkan roket-roket lagi ke wilayahnya. Jika tidak, serangan Israel akan terus berlanjut. Dalam pada itu, Israel juga menuduh Hamas berlindung di balik penduduk biasa Gaza dan dengan demikian bertanggungjawab atas korban sipil yang sedemikian banyak.

Sebaliknya, pihak Hamas justru menyatakan bahwa Israel-lah yang sebenarnya telah melanggar gencatan senjata. Sebagaimana dikatakan Khalid Mish'al, seorang ketua Biro Politik Hamas,

“Selama enam bulan, kami Hamas menaati gencatan senjata. Israel melanggarnya berulang kali sejak dari awal. Israel diharuskan membuka perlintasan ke Gaza dan memperluas gencatan senjata ke Tepi Barat. Ia berlanjut dengan mengencangkan pengepungan mematikannya di Gaza, berulang kali memutus aliran listrik dan persediaan air. Hukuman kolektif ini tidak berhenti, melainkan semakin meningkat lajunya – begitu pun dengan pembunuhan dan pembantaian. Tiga puluh warga Gaza dibunuh oleh tembakan Israel dan ratusan pasien meninggal karena dampak langsung pengepungan selama apa yang disebut dengan gencatan senjata itu. Israel menikmati periode tenang. Rakyat saya tidak.”[1]

Bagaimana kita harus menilai dan menyikapinya?

Pertama perlu dikemukakan bahwa serangan Israel ke Gaza tidak dapat dipahami dan disikapi lepas dari konteks sosio-historis dan geopolitik yang lebih luas, baik secara diakronik maupun sinkronik. Tentu saja akan terlalu panjang untuk menjabarkan hal ini, bahkan sekadar memperbincangkan Deklarasi Balfour dan berdirinya Negara Israel sekalipun. Untuk saat ini cukuplah kiranya bila kita mengatakan bahwa dalam analisis terakhir konflik Israel-Palestina berlangsung dalam bingkai imperialisme Barat di Timur Tengah di satu sisi, dan kegagalan nasionalisme Arab yang dikomandani klas burjuisnya serta kebangkrutan fundamentalisme Islam di pihak lain.

Kaum imperialis Barat (Amerika Serikat dan Uni Eropa) terus berusaha memperkuat pengaruhnya di antara Negara-negara Arab guna kepentingan ekonomi dan politik mereka. Kaum imperialis berhasil menjinakkan klas burjuis nasional yang semula mengibarkan bendera nasionalisme serta memanfaatkan mereka untuk menegakkan pemerintahan yang “demokratis” dan untuk menghadapi elemen-elemen radikal yang membahayakan kepentingan kaum imperialis. Dalam kasus Palestina, tentulah faksi Fatah, dengan Mahmoud Abbas sebagai presiden Palestina. Dalam kasus lain, misalnya Mesir.

Bagaimana kaum imperialis dapat mengkooptasi kaum burjuis nasional? Dalam perjuangan merebut kemerdekaan nasional, kaum burjuis nasional sepertinya memainkan peran progresif. Lazimnya mereka tampil di depan guna memimpin pembebasan nasional. Dalam hal ini mereka memang berhadap-hadapan dengan kaum imperialis. Tapi pada satu titik mereka harus mempertimbangkan dua pihak, yang satu kaum imperialis (yang ingin terus menguasai negeri mereka), yang lain klas pekerja (yang menuntut pembebasan dan menginginkan Negara sosio-demokratik).

Di sinilah watak kelas akan sangat menentukan. Baik kaum burjuis nasional maupun kaum imperialis sama-sama terhisab ke dalam klas burjuis. Sama-sama menghendaki kepemilikan, kontrol, dan akses terhadap alat-alat produksi massal, mereka sama-sama memiliki musuh bersama. Musuh mereka adalah klas pekerja, yang menghendaki agar alat-alat produksi massal tersebut dimiliki, dikontrol, dan diakses secara demokratis. Alih-alih “memaksakan” kemerdekaan nasional tapi harus menyerahkan kepemilikan, kontrol, dan akses itu kepada klas pekerja, kaum burjuis nasional memilih “berdamai” dengan kaum imperialis. Demikian juga sebaliknya. Kaum imperialis tidak rela bila negeri yang biasa atau bisa dieksploitasinya jatuh ke tangan klas pekerja. Karena itu mereka pun memilih “berdamai” dengan kaum burjuis nasional.

Tentu “perdamaian” ini ada harganya: di satu pihak kaum imperialis memberikan “kemerdekaan” dan mendukung kekuasaan kaum burjuis nasional; dan di pihak lain kaum burjuis nasional membuka negerinya bagi modal kaum imperialis, menjalankan kekuasaan menurut tatanan yang ditetapkan kaum imperialis, serta merepresi elemen-elemen radikal yang bisa membahayakan kepentingan kaum imperialis.

Selain hubungan antara kaum imperialis dengan kaum burjuis nasional, perlu juga diperhatikan kaum fundamentalis Islam. Para pemimpin fundamentalis Islam berasal dari klas feudal dan klas burjuis. Tentu mereka berbeda dengan kaum burjuis nasional. Sementara kaum burjuis nasional cenderung sekuler dan bersikap akomodatif terhadap kaum imperialis, para pemimpin fundamentalis adalah sebaliknya. Tapi seperti halnya kaum burjuis nasional, mereka juga ingin berkuasa. Kekuasaan mereka adalah kekuasaan yang berdasarkan agama. Karena itu Negara yang diidam-idamkan adalah Negara totaliter berbasiskan agama. Dalam Negara totaliter itu, klas feudal dan klas burjuis sama-sama mendapatkan pembenaran agama atas kekuasaan mereka. Dalam pada itu patut pula dikaji: bila kedua klas itu sama-sama berbagi kekuasaan di dalam sebuah Negara totaliter, apakah mereka bisa menjalani hidup bersama secara damai (peaceful coexistence)? Rasanya tidak, sebagai menurut watak kelasnya, kedua klas itu sebenarnya sangat bertentangan.

Apa hubungan kaum fundamentalis Islam dengan kaum burjuis nasional dan kaum imperialis? Karena kaum imperialis dan kaum burjuis nasional mengetahui bahwa kaum fundamentalis Islam menghasrati kekuasaan, maka kedua belah pihak itu ingin melumpuhkan mereka. Dalam hal ini kaum imperialis dan kaum burjuis nasional beroleh pembenaran dalam aksi-aksi terorisme individual yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan fundamentalis Islam. Tentu saja kaum fundamentalis Islam tidak tinggal diam menghadapi upaya kaum imperialis dan kaum burjuis nasional. Mereka mengadakan perlawanan. Mereka terus melancarkan gerakan untuk menyebarkan idea-idea tentang khilafah. Mereka juga “menunjukkan gigi” dengan melakukan aksi-aksi terror individual. Di Palestina, Hamas nampaknya menjadi sebuah kendaraan bagi kaum fundamentalis (meski kita tidak dapat mengatakan bahwa semua personil Hamas adalah muslim apalagi fundamentalis).

Kedua, melalui analisis klas terhadap konteks sosio-historis dan geopolitik konflik Israel-Palestina, agaknya kita dapat memahami mengapa konflik itu terus berlangsung dan mengapa perlawanan Palestina sekian lama tidak juga mendatangkan kemaslahatan bagi rakyatnya.

Aksi-aksi teror individual, yang pernah dilakukan puluhan tahun oleh PLO-nya Yasser Arafat, terbukti gagal mengalahkan Israel dan memerdekakan rakyat Palestina. Kenyataannya, teror-teror individual di satu sisi malah membuat solid klas penguasa Israel. Pasalnya, menjadi sasaran teror-teror itu, rakyat Israel semakin mendukung pemerintahnya. Demikian juga klas pekerja di sana. Di sisi lain, teror-teror individual justru memperparah penderitaan rakyat Palestina. Pasalnya, karena teror-teror itu Israel merasa beroleh pembenaran untuk mengadakan pembalasan, “menghukum” rakyat Palestina. Bisa jadi Hamas lupa atau malah mengabaikan pelajaran-pelajaran pahit ini. Dengan teror-teror individual yang dilakukannya, termasuk meluncurkan roket-roket yang toh tidak melumpuhkan instalasi militer Israel tapi justru menambah sengsara kehidupan rakyat pekerja di sana, Hamas memperkuat posisi klas penguasa Israel dan memperparah kesengsaraan rakyat Palestina.

Di lain pihak, perjuangan kaum burjuis nasional yang sudah sama sekali kehilangan élan progresifnya juga tidak lebih baik. Meja-meja perundingan kaum burjuis nasional dengan Israel dan kaum imperialis (yang berpretensi memperlihatkan jasa baik demi hak asasi, demokrasi, kapitalisme, dan perdamaian dunia), sesungguhnya merupakan kapitulasi. Kapitulasi itu secara hakiki (i) tidak memerdekakan rakyat Palestina; (ii) memberikan peluang seluas-luasnya kepada Israel untuk memanipulir perjanjian-perjanjian damai demi kepentingannya sendiri; (iii) menguntungkan kaum imperialis (karena memantapkan pengaruhnya atas pemerintahan boneka burjuis nasional); dan (iv) memberikan sepotong kekuasaan kepada birokrasi burjuis nasional atas negeri dan rakyat Palestina.

Sikap bangsa-bangsa yang tergabung dalam Liga Arab dan Organisasi Negara-negara Islam Dunia pun tidak dapat diharapkan. Solidaritas mereka baru sampai pada tahap memprotes, mengecam, atau mengutuk Israel. Kata seorang analis, ngomong doang. Contoh yang paling mencolok adalah Mesir. Ketika pasukan Israel mengebom Gaza, Pemerintah Mesir malah menutup perbatasannya untuk mencegah eksodus rakyat Gaza yang ingin menyelamatkan dirinya dari serangan misil Israel. Menurut laporan BBC London,

“ketika pesawat-pesawat jet yang membombardir Gaza Selatan, ratusan rakyat Gaza berlari menuju pagar perbatasan Gaza-Mesir, tetapi pasukan keamanan Mesir menembaki mereka untuk mencegah mereka masuk ke Mesir.”[2]

Hal-ihwalnya tak sukar diraba, rezim burjuis nasional atau penguasa feudal mereka sama-sama memiliki kepentingan-kepentingan ekonomiko-politik yang tak terpisahkan dari hegemoni kaum imperialis – baik Amerika Serikat maupun Uni Eropa.

Lalu bagaimana?

Seorang rekan pernah mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini, Hamas mempunyai empat kemungkinan bertindak. Pertama, meneruskan cara berperang seperti sekarang, yakni terus-menerus melancarkan balasan dengan meluncurkan roket ke wilayah Israel dan melakukan perang kota dengan menjadikan warga sipil sebagai perisai. Dalam skenario ini, perang akan berlangsung lama – dan korban pun kian banyak. Kedua, menghadapi Israel secara terbuka tanpa melibatkan rakyat Gaza. Dalam skenario ini, kata teman saya, Hamas bersikap ksatria. Perang pun akan berakhir dalam waktu singkat, dengan kekalahan total hampir pasti di pihak Hamas. Ketiga, Hamas menyerah. Tentu saja ini mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi, baik dari kalangan penduduk biasa maupun Hamas sendiri. Tapi ini menyangkut harga diri para pejuang militan itu. Keempat, Hamas (dengan bantuan Iran dan Syria) mempersenjatai segenap penduduk sipil untuk mengadakan “perang rakyat” melawan Israel. Skenario ini akan memperpanjang perang. Mungkin Israel akan gagal menaklukkan Hamas dan Gaza. Tapi ini akan menelan korban sangat besar, baik di pihak Gaza, juga Israel. Lagipula patut diragukan apakah rakyat sipil Gaza siap memanggul senjata.

Tanpa bermaksud menjadikan tragika rakyat Gaza obyek analisis semata, saya cenderung pada perlawanan klas pekerja. Perlawanan ini sama sekali bukan terorisme individual, tetapi aksi-massa revolusioner yang terorganisir di bawah kepemimpinan suatu vanguard party yang benar-benar berwatak klas pekerja. Aksi-massa ini bukan hanya melibatkan klas pekerja Palestina, tetapi juga klas pekerja Israel, Mesir, Libanon, Syria, dan Yordania (yang sama-sama sangat menderita karena krisis keuangan Amerika Serikat yang telah bermetamorfosis menjadi krisis ekonomi global). Dalam solidaritas internasionalisme yang bercorak sosio-demokratik (bukan sosdem!), klas pekerja di Negara-negara ini dapat mengadakan pemogokan yang akan melumpuhkan rezim-rezim reaksioner, mendirikan pemerintahan-pemerintahan sosio-demokratik, mengakhiri penjajahan Israel, dan membangun federasi sosio-demokratik di kawasan tersebut.

Situasi di Timur-Tengah akan menjadi semakin revolusioner seiring dengan kebankrutan klas burjuis nasional dan fundamentalisme Islam, kian merajalelanya kaum imperialis, dan semakin parahnya penderitaan rakyat pekerja. Yang diperlukan adalah peran kepeloporan kaum sosio-demokratik untuk membangkitkan kesadaran pada rakyat pekerja, peasant (buruh tani dan tani gurem), dan kaum miskin kota sebagai subyek sejarah, serta mengorganisir dan memobilisir mereka.

Sebagai seorang Kristen Indonesia yang berhaluan sosio-demokratik, saya menyerukan agar serikat-serikat buruh (yang sejati, bukan yang kuning) mengorganisir massa pekerja untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Saya menyerukan kepada kaum sosio-demokratik internasional, juga partai-partai sosio-demokratik yang benar-benar ber-garis massa di Palestina, Israel, Syria, Yordania, Lebanon, Mesir, bahkan Iran, untuk bergerak. Saya juga menyerukan agar gereja-gereja di Indonesia untuk menyatakan solidaritas kepada rakyat Palestina. Tentu, kita tidak mendukung kaum burjuis nasional dan/atau kaum fundamentalis yang nota bene telah menjerumuskan rakyat Palestina ke dalam penderitaan yang semakin parah – tapi rakyat Palestina, yang membutuhkan kepeloporan partai-partai yang konsekuen dengan komitmen pemerdekaan yang sejati demi tatanan sosio-demokratis sedunia!

Long live the Palestinians!

[1] Khalid Mish’al, “Kebrutalan Ini Tidak Akan Pernah Mematahkan Tekad Kami Untuk Merdeka”, dalam NEFOS, http://www.nefos.org/?q=node/60

[2] Sebagaimana dikutip Ted Sprague, “Solusi Sosialis untuk Masalah Israel-Palestina”, dalam In Defence of Marxism, 9 January 2009, http://www.marxist.com/solusi-sosialis-untuk-masalah-israel-palestina.htm

GEREJA KIRI: SUATU PERMENUNGAN

2009-01-13T01:42:00.002+07:00

Di sepanjang sejarahnya umat manusia senantiasa bergolak di seputar tema keadilan dan perdamaian. Tanpa bermaksud naïf simplistis, pergolakan itu segera membedakan dua barisan yang berbeda paradigma, tafsir, dan praksis soal apa dan bagaimananya keadilan dan perdamaian.

Keadilan dan Perdamaian: Pihak yang Berkuasa

Bagi pihak yang berkuasa, yang sebetulnya merupakan koalisi pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan kekuasaan politis-birokratis, militer, dan para pemilik alat-alat produksi, keadilan berarti rembesan kemakmuran ekonomis yang terkendali mirip sebuah toples bersekat-sekat dan berlubang-lubang yang di setiap biliknya ikan-ikan berenang kian kemari berupaya menyambung kehidupan. Atau, kue besar yang bagian terbesarnya dibagi-bagi di antara para pelaku simbiosis struktur atas, sedangkan remah-remahnya diperuntukkan bagi rakyat yang tidak memiliki alat-alat produksi dan hanya bermodalkan tenaganya semata. Jaringan pihak yang berkuasa alias simbiosis struktur atas tentu saja berusaha melestarikan ‘berkat-berkat istimewa’ yang telah dan sedang mereka nikmati. Hal ini mereka perbuat dalam tataran sosio-politis, yang bagi mereka merupakan kendaraan kepentingan-kepentingan ekonomi-politik.

Mereka mengemudikan kendaraan itu baik secara legal-formal dengan simulacra hukum positif, maupun premanisme yang siap dan terus menggebuki rakyat yang membangkang. Mengenai pelestarian kepentingan-kepentingan ekonomi-politik secara legal-formal, pihak atau kelas yang berkuasa menggunakan demokrasi politik guna meredam kegusaran rakyat yang tidak memiliki alat-alat produksi dengan jalan meyakinkan mereka bahwa mereka memiliki hak politik yang sama dengan pihak-pihak yang bersimbioses secara mutualistis di struktur atas. Pihak yang berkuasa menjinakkan rakyat yang tidak berpunya dengan demokrasi politik. Dalam mekanisme semacam itu, parlemen alias dewan perwakilan rakyat merupakan lembaga kuasi-demokratis yang diklaim sebagai penyambung aspirasi rakyat, tetapi sebenarnya berfungsi untuk meredam tuntutan-tuntutan rakyat terhadap jaringan para penguasa. Parlemen adalah alat struktur atas untuk melemahkan kekuatan rakyat secara konstitusional. Sedangkan partai-partai adalah alat-alat untuk memecah-belah suara rakyat. Demokrasi Liberal adalah permainan cantik pihak yang berkuasa. Seperti para seniman bola Brazil menari-nari di lapangan hijau, para kapitalis menari-nari girang bersama-sama dengan para pemangku kekuasaan eksekutif dan pentolan-pentolan militer di negeri yang di dalamnya berlaku pepatah miris Rhoma Irama, ‘yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin’. Sementara itu, terutama sekali di negara-negara terbelakang, bila permainan cantik nampaknya tidak akan berhasil, apalagi bila rakyat yang tidak memiliki alat-alat produksi mulai menampakkan gejala-gejala revolusioner, taktik para penguasa tentu membutuhkan piranti pembantu, atau mengalami perubahan performance secara drastic, atau bisa juga menggabungkan strategi hukum positif dengan perilaku represif berhukum rimba yang berada di luar jangkauan hukum positif. Premanisme politik, itulah barangkali penamaan yang cocok. Rezim yang fasistik dictator totaliter menggemari kuasi-demokrasi yang membuat hasil pemilihan umum sudah diketahui sebelumnya, dan yang memungkinkan tindakan represif main gebuk culik serta character assassinasin model bersih-diri bersih-lingkungan.

Bicara tentang perdamaian, bagi pihak yang berkuasa, itu berarti ‘tertib aman terkendali’. Rakyat ‘jinak’, tidak berontak walaupun diinjak, tidak lagi memiliki denyut nadi revolusioner yang kerap dicap subversive, dan nurut manut pada kebijakan penguasa meski kebijakan itu tidak pernah berpihak pada kepentingan mereka. Kepada mereka pihak yang berkuasa, melalui mulut pemangku jabatan eksekutif, mendengung-dengungkan ilusi bahwa kemakmuran atau kehidupan yang lebih layak terbuka bagi semua orang mau bekerja keras berpartisipasi dalam pembangunan. Bersamaan dengan itu para kapitalis melancarkan trik-trik untuk mengamankan sebagian terbesar dari kue kemakmuran sembari menyisakan atau menyisihkan sebagian kecilnya guna menjaga keseimbangan sosial – sementara itu rakyat jelata, ya, mereka yang tidak memiliki alat-alat produksi dan tidak memiliki akses terhadap kekuasaan, memperebutkannya. Sementara itu militer berjaga-jaga melindungi para pemilik alat-alat produksi dengan memelihara keamanan dan ketertiban, serta merepresi setiap tuntutan aspiratif rakyat jelata yang menggejolak.

Keadilan dan Perdamaian: Rakyat Jelata

Lalu bagaimana rakyat jelata, ya, mereka yang terhisab dalam ‘struktur bawah’, yang tidak memiliki alat-alat produksi dan tidak mempunyai akses terhadap kekuasaan, memahami dan menghayati keadilan dan perdamaian? Sementara demokrasi politik dalam bingkai Liberalisme sesungguhnya merupakan ‘demokrasi’-nya kaum struktur atas, yakni penguasa, para kapitalis, dan militer, guna melanggengkan penguasaan mereka atas hajat hidup orang banyak – dan dengan demikian tidak memungkinkan demokrasi ekonomi. Dengan demikian, keadilan dan perdamaian dalam paradigma struktur atas sesungguhnya merupakan ketidakadilan, penindasan, penghisapan manusia atas manusia, dan perdamaian yang dipaksakan, coercive peace (suatu contradictio in terminis!).

Keadilan bagi kaum struktur bawah berarti terhapusnya struktur yang secara inheren berkelas-kelas. Keadilan bagi mereka adalah demokratisasi alat-alat produksi dan pengelolaannya. Keadilan adalah akses terhadap kekuasaan terbuka bagi semua orang dan penggunaannya secara demokratis untuk menggarap segi-segi sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya (tak terkecuali sosio-lingkungan!). Keadilan adalah kemakmuran yang terdistribusi secara merata karena lenyapnya kelas-kelas dalam masyarakat, demokratisasi alat-alat produksi dan pengelolaanya, dan akses terhadap kekuasaan yang terbuka bagi semua orang. Bagi mereka perdamaian adalah hasil dari rekonsiliasi melalui revolusi yang menghantar masyarakat ke dalam harmoni. Keadilan terwujud dalam demokratisasi dan pemerataan, dan hasilnya adalah perdamaian, harmoni dalam masyarakat, atau terwujudnya masyarakat sosialis.

Posisi dan Peran Gereja

Bagaimana posisi dan peran Gereja dalam perkara keadilan dan perdamaian? Terlalu lama rasanya Gereja mereduksi perkara keadilan menjadi soal pengadilan terakhir Tuhan dengan mana Ia menghakimi dan mengganjari setiap orang dengan adil. Pendeknya, perkara keadilan menjadi soal sorga dan neraka saja. Sementara, seiring dengan itu, perdamaian merupakan perkara subjektif dan melulu pribadiah, yakni ‘kedamaian hati’, ‘kedamaian pikiran’, ‘jiwa yang limpah dengan damai sejahtera dan menikmati kepenuhannya.’ Pereduksian keadilan dan perdamaian seperti ini menumpulkan kepekaan orang-orang Kristen terhadap tanggung jawab memperjuangkan keadilan dan perdamaian di muka bumi ini. Sementara keadilan menjadi utopia, perdamaian tidak ada sangkut pautnya dengan interaksi antarmanusia, bahkan antarbangsa. Orang-orang Kristen menjadi otherworldly people dan menghadapi dunia ‘yang dikuasai si jahat’ ini dengan sikap eskapistik.

Padahal kesaksian Alkitab tentang Gereja, ya kesaksiannya tentang status dan panggilan Gereja sungguh-sungguh menempatkan Gereja sebagai penatalayan Kerajaan Allah di dunia ini! Betapa tidak, Kitab Suci menyebut Gereja sebagai ‘umat manusia yang baru’ (Ef 2.15) dan memandangnya sebagai model sekaligus strategi Kerajaan Allah. Dalam pada itu Kerajaan Allah dipahami tidak terpisahkan dari dunia ini. Kerajaan Allah adalah tatanan perikehidupan yang baru, yang di dalamnya berlakulah keselamatan yang mewujudkan perdamaian, kasih, keadilan, dan kebenaran. Apabila Gereja merupakan model Kerajaan Allah, berarti Gereja menjadi representasi yang kelihatan dari Kerajaan Allah. Manusia melihat Kerajaan Allah manakala berjumpa dengan Gereja. Apabila Gereja merupakan strategi Kerajaan Allah, itu berarti Gereja berjuang menggarami dan menerangi dunia memperluas pengaruh Kerajaan Allah yang sedang mulai hadir di muka bumi ini. Mengemban Mandat Budaya dan Titah Pemuridan, Gereja setia pada raison d’etre-nya dan bergerak demi pencapaian ultimatnya, yakni memenuhi panggilan selaku model dan strategi Kerajaan Allah.

Berkenaan dengan keadilan dan perdamaian, kita segera dapat menarik kesimpulan bagaimana posisi dan peran ‘umat manusia yang baru’ alias Gereja sesungguhnya. Memang Gereja harus memandang perkara keadilan dan perdamaian dari sudut pandang Tuhannya. Akan tetapi pasti pula bahwa Tuhan Mesias, Yesus Kristus, Kepala Gereja itu, tidak mungkin mengambil posisi kaum struktur atas alias para penguasa, kapitalis, dan militer, yakni mereka yang menguasai alat-alat produksi dan memiliki akses terhadap kekuasaan. Kita tahu, Yesus dari Nazaret alias Yesus-historis berposisi dan berperan di pihak am ha-arets, minjung, dalit, wong cilik, marhaen, atau apa saja untuk tidak menyebut proletar. Kita tahu bahwa tatanan perikehidupan yang baru alias Kerajaan Allah berintikan keselamatan, bukan hanya bagi segelintir orang, tetapi bagi setiap, ya, semua, orang yang terhisab di dalamnya.

Yesus dari Nazaret adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan Mesias, Kepala Gereja. Posisi dan praksis-Nya kiri. Kerajaan Allah pun kiri. Kalau begitu, sudah selayaknya, bahkan seharusnya, Gereja pun berposisi kiri. Bukan kanan alias pendukung atau bagian dari jejaring kekuasaan politis-birokratis, militer, dan para pemilik alat-alat produksi.

Kekirian Gereja nyata dalam praksis misionernya. Mengemban Mandat Budaya dan Titah Pemuridan, Gereja mengejar visi menjadi model dan strategi Kerajaan Allah. Titah Pemuridan, yang terdiri dari pewartaan Kabar Baik, pembangunan komunitas trinitaris, dan pembinaan murid-murid Kristus, merupakan mobilisator dan katalisator pelaksanaan Mandat Budaya. Dalam hal ini hubungan antara Gereja dan Mandat Budaya terjadi secara tidak langsung, yakni memperlengkapi orang-orang Kristen untuk cakap terjun secara langsung melaksanakan Mandat Budaya. Sementara Mandat Budaya berbicara tentang (i) membangun masyarakat yang beradab; (ii) menjadikan bumi sebagai ranah tinggal yang nyaman bagi umat manusia; dan (iii) mengayomi kehidupan, orang-orang Kristen diperlengkapi untuk menggarap aspek-aspek sosio-politis, sosio-ekonomi, sosio-budaya, dan sosio-lingkungan dari Mandat tersebut. Sementara itu, dalam kaitan langsungnya dengan Mandat Budaya, kekirian Gereja berarti menjalankan fungsi kenabian-kritis: memperingatkan pemerintah, selaku wujud sekaligus pelaksana kontrak sosial yang berwenang, agar mengupayakan keadilan dan perdamaian yang bercorak kiri. Demikian juga terhadap para pelaku ekonomi dan militer. Hal itu sesuai dengan moral-imperatif yang dimiliki Gereja. Seperti Nabi-nabi Perjanjian Lama Gereja menjadi hati nurani masyarakat. Termasuk pula di dalamnya pembentukan opini public berkenaan dengan isu-isu keadilan dan perdamaian. Bahkan, ketika situasi menjurus revolusioner, Gereja kiri mengambil sikap progresif dan revolusioner memobilisir umat untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang baru, yang lebih adil dan damai. Bukan dengan senjata tentu, tapi dengan gerakan moral.

Penutup

Sudah kirikah Gereja? Atau malah kanan? Tengah tidak mungkin. Ketidakpedulian dengan pergumulan umat manusia pun secorak dengan sikap kanan, karena menolak partisipasi emansipatif demi keadilan dan perdamaian. Kalau sudah begitu, dapatkah Gereja dikatakan tetap setia pada Injil? Dengan perkataan lain, jika Gereja tidak (lagi) kiri, masih tepatkah disebut Gereja Yesus Kristus dan memanggil Dia sebagai Tuhan? *** (Rudolfus Antonius)

TERPUJILAH ALLAH!